Pemerintah memutuskan tidak memperpanjang kontrak karya perusahaan timah asal Malaysia PT Koba Tin. Keputusan ini berlaku sejak tanggal 18 September 2013. Sebelumnya, pemerintah telah melakukan perpanjangan dengan total waktu hingga lima bulan lamanya.
“Keputusan untuk tidak memperpanjang itu diambil setelah pemerintah melalui tim khusus melakukan evaluasi secara menyeluruh dari keberadaan Koba Tin,” kata Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral,Susilo Siswoutomo,di Jakarta, Selasa (24/9).
Pasca keputusan atas kontrak Koba Tin tersebut, pengelolaan wilayah kerja pertambangan perusahaan itu diserahkan kepada PT Timah (Persero) Tbk. Namun,status wilayah kerja pertambangan Koba Tin saat ini menjadi wilayah pencadangan negara (WPN). PT Timah hanya akan mengelola wilayah itu, tetapi tidak diperkenankan memproduksi timah, hingga pemerintah menunjuk kontraktor wilayah itu.
Susilo menegaskan,pemerintah memiliki alasan kuat untuk tidak memperpanjang kontrak karya perusahaan patungan dengan Malaysia Smelting Corporation (MSC) Berhad. Pada tahun 2012,misalnya.Kerugian Koba Tin mencapai US$ 40,9 juta dan 25 persen diantaranya harus ditanggung Timah. Dua puluh lima persen itu merupakan besaran kepemilikan saham Timah di Koba Tin.
Berdasarkan Laporan Keuangan Koba Tin yang diperoleh Indonesian Resources Studies (IRESS) dari Komisi VII DPR, ditemukan bahwa pada tahun 2009, 2011 dan 2012 Koba Tin mengalami kerugian cukup besar, yakni masing-masing US$6.084.919 US$6.290.379 dan US$40.910.000.
“Dalam kasus Koba Tin, sudah beberapa tahun rugi terus, kewajibannya juga tidak dijalankan, dan ada juga usulan untuk tidak diperpanjang dari masyarakat lokal, maupun partner kerjanya,” jelasnya.
Kontrak karya perusahaan yang 75 persen sahamnya dimiliki Malaysia Smelting Corporation melalui Kajuara Mining Corporation Pty Ltd ini telah berakhir pada 31 Maret 2013. Menteri ESDM Jero Wacik sempat memperpanjang tiga bulan hingga 30 Juni, lantas ditambah lagi dua bulan sampai 31 Agustus, karena belum bisa membuat keputusan. Pemerintah memperpanjang sementara kontrak itu dalam rangka evaluasi oleh tim independen selama tiga bulan.