Jumat, 21 Maret 2014

Waspadai Penyimpangan Anggaran Masa Reses

Koalisi LSM mengusulkan agar dibentuk panduan reses bagi anggota Dewan agar aspirasi masyarakat dapat diserap dengan optimal.
ADY
Gedung DPR. Foto: RES
Salah satu tugas anggota parlemen adalah menyerap aspirasi masyarakat untuk kemudian dituangkan dalam bentuk kebijakan. Masa reses adalah masa panjang bagi anggota Dewan untuk menyerap aspirasi masyarakat.
 
Koalisi Revisi UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) menilai selama ini masa reses anggota dewan di DPR, DPD dan DPRD belum dilaksanakan secara optimal. Menurut anggota Koalisi dari Indonesia Budget Center (IBC), Roy Salam, ada banyak persoalan yang ditemui dalam masa reses anggota Dewan.

Misalnya, anggaran reses DPR naik tidak wajar di tahun Pemilu. Ia menghitung total anggaran reses tahun 2014 mencapai Rp994,9 miliar, naik 47 persen ketimbang 2013 dan meningkat empat kali lipat dibanding angaran tahun 2010. Dari jumlah itu jatah dana reses setiap anggota DPR tahun ini sebesar Rp1,7 miliar. Dana itu digunakan untuk 11 kali kunjungan ke daerah pemilihan (Dapil). Sehingga satu kali kunjungan ke Dapil sebesar RP160,9 juta per anggota DPR.

Kenaikan anggaran reses seharusnya mampu mendorong kualitas dan manfaat reses. Sayang, Roy melihat ekspektasi belum sesuai dengan kenyataan di lapangan. Reses terkesan seremonial. Selain itu, pertanggungjawaban reses belum membudaya di DPR. Secara kelembagaan, mestinya DPR membuat pertanggungjawaban keuangan kepada publik. Praktiknya, laporan pertanggungjawaban DPR yang tertuang dalam laporan kinerja tahunan DPR belum memunculkan informasi laporan reses. "Belum banyak anggota DPR yang berinisiatif dan bersedia menyampaikan laporan penggunaan dana reses ke publik," kata Roy dalam jumpa pers di Media Center Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) di Jakarta, Kamis (20/3).

Kondisi serupa terjadi dalam masa reses DPRD. Menurut anggota Koalisi dari Komunitas Indonesia Untuk Demokrasi (KID), Elizabeth Koesrini, dana reses DPRD di setiap daerah berbeda-beda. Perbedaan bukan diukur dari produktivitas, melainkan dari tata tertib dan berapa alokasi anggaran dari APBD. Akibatnya, fungsi representasi dan advokasi kebijakan oleh anggota DPRD kepada konstituen tidak berjalan sebagaimana mestinya.
 
Mestinya ketika menyambangi daerah pemilihan (dapil), Ibeth –panggilan Elizabeth-- menyebut anggota DPRD wajib mengevaluasi berbagai kebijakan yang telah diterbitkan, seperti peraturan daerah (Perda).  Ibeth belum melihat ada inisiatif anggota dewan untuk membuat panduan reses. Ia mengusulkan agar DPRD berinisiatif membuat panduan dan format reses yang menunjukan tanggungjawab mereka sebagai wakil rakyat daerah.

Guna mendorong pembentukan panduan reses itu Ibeth mengatakan Koalisi telah membuat panduan reses bagi anggota Dewan. Sampai saat ini prosesnya baru pada tahap pembicaraan kepada anggota Dewan. Ke depan Koalisi akan mendorong pembicaraan itu sampai tingkat fraksi.

Anggota Koalisi dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, mengatakan masa reses DPD selama ini luput dari sorotan publik. Tapi pelaksanaan reses di DPD tak jauh berbeda seperti DPR seperti menaikan anggaran reses di tahun Pemilu dan ketidakjelasan laporan. "Sehingga tidak ada pihak yang mengontrol," ujarnya.

Saat reses, Lucius melihat koordinasi yang dijalin antar anggota DPD tak berjalan baik. Meskipun berasal dari satu dapil yang sama, anggota DPD punya agenda sendiri-sendiri sehingga penyerapan aspirasi yang dilakukan tidak maksimal. Hal serupa juga terjadi terhadap tim pendukung anggota DPD yang ada di pusat dan daerah. Walau setiap anggota punya 4 staf pendukung, tapi mereka hanya bekerja saat anggota bertandang ke dapil. "Para staf itu belum memiliki garis koordinasi yang jelas untuk melakukan cross check aspirasi yang dihasilkan," ungkapnya.

Ketiadaan panduan reses menurut Lucius menjadi salah satu penyebab tidak maksimalnya penyerapan aspirasi yang dilakukan anggota dewan. Padahal, panduan itu diperlukan agar angggota dewan punya perencanaan dan dokumentasi yang matang saat melaksanakan reses. Absennya panduan itu membuat anggota dewan kesulitan menyusun laporan atas hasil dan pertanggungjawaban reses ke dapil.

Selain itu laporan pertanggungjawaban reses anggota DPD menurut Lucius harus disampaikan kepada konstituen termasuk penggunaan anggaran. Ia mencatat sampai saat ini pertanggungjawaban reses itu hampir tidak ada. Selama ini laporan hasil reses hanya dibuat dalam bentuk laporan lembaga dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPD. Tapi, tidak ada publikasi hasil reses itu kepada konstituen.

Sebagai upaya meminimalisasi penyimpangan masa reses itu, Koalisi mengimbau Bawaslu untuk melakukan pengawasan dengan ketat. Terutama penyelenggaraan kampanye para peserta Pemilu 2014. Jika ditemukan pelanggaran, Bawaslu dituntut untuk berani melakukan tindakan dan menjatuhkan sanksi tegas. Secara regulasi, koalisi mendorong agar UU MD3 segera direvisi dan memasukan mekanisme pertanggungjawaban bagi anggota dewan atas pelaksanaan reses.

Ketua Bawaslu, Muhammad, mengaku sudah lama memperingatkan agar masa reses itu dilakukan setelah Pemilu. Sehingga potensi penyelewengan dapat diminimalisir. Sayangnya, usulannya itu tidak ditanggapi sehingga reses berbarengan dengan masa Pemilu. "Makanya kami sangat sayangkan jadwal reses itu," pungkasnya.
waspadai penyimpangan anggaran masa reses
 - rierie
26.12.14 01:01
para anggota dewan terpilih tidak pernah mau turun ke DAPIL pemilihannya untuk smpkan aspirasi rakyat .... uang reses sebaiknya di hapus saja .... kegiatan tsb sering di coppy data reses tahun tahun lalu .... kami rakyat kecil jangan di bodoh bodohi terus .... MOHON HAPUS UANG RESES .....
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua