Pemerintahan baru yang terpilih diminta untuk meningkatkan daya saing berbasis good corporate governance pada dunia usaha. Hal inidiutarakan oleh Ketua Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG),Mas Achmad Daniri,dalam ajang silaturahmi capres dan cawapres 2014-2019 bersama pelaku usaha di Jakarta, Senin (30/6).
Setidaknya, lanjut Daniri, ada tiga hal yang menjadi persoalan dalam pemerintahan selama ini. Seperti, terdapatnya krisis etika, krisis governance dan lemahnya law enforcement. Persoalan ini merupakan masalah bangsa yaitu persoalan governance sehingga muncul kasus-kasus korupsi sehingga terjadi gap antara pertumbuhan dan pemerataan.
"Lemahnya etika bisnis dan governance. Suap dan perijinan, ujung-ujungnya beban pada APBN penerimaan pajak menurun.Kalau ekonomi kotor, pertumbuhan dan pemerataan gapnya semakin besar," ujar Daniri.
Selama ini, stigma yang terbentuk dalam dunia usaha adalah tanpa suap, bisnis tak bisa berjalan. Daniri berharap, siapapun yang terpilih menjadi presiden dan wakil presiden periode 2014-2019, stigma seperti ini tak ada lagi. "Pertumbuhaan dengan pemerataan terjadi gap. Intinya adalah etika, governance dan kelemahan dalam penegakan peraturan harus diperbaiki," katanya.
Tim Sukses Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Sadar Subagyo, tak menampik governance menjadi persoalan mendasar yang harus diperbaiki. Ia melihat, sejumlah tempat mendasar yang akan diperbaiki oleh pasangan Prabowo-Hatta adalah kejelasan di sektor pelayanan publik.
"Kami akan laksanakan hal sederhana tapi mendasar," katanya.
Misalnya, Anggota Komisi XI DPR ini, dalam pelayanan publik harus tercantum secara jelas jenis pelayanan, waktu yang dibutuhkan, biayanya hingga dokumen yang dibutuhkan. Ia yakin, transaransi pelayanan publik seperti ini akan memperbaiki governance di Indonesia. Sadar mengatakan, dalam lima tahun ke depan, pemerintahan Prabowo-Hatta akan fokus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor pertanian.
Ia berharap, strategi ini dapat menciptakan pemerataan pembangunan dan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Selama ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi dinilai belum mampu dinikmati oleh sebagian besar masyarakat. Hal itu dikarenakan mesin-mesin pertumbuhan ekonomi hanya bergerak di kota-kota besar, sedangkan aktivitas ekonomi di perdesaan masih terabaikan.
"Padahal, sektor pertanian terbukti mampu menyerap 40 persen dari total tenaga kerja, namun kredit perbankan yang masuk ke sektor pertanian hanya lima persen. Ke depannya, kami akan mencanangkan big push strategy yang menjadikan agriculture sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi," tutur Sadar.
Belum lagi, lanjut Sadar, tantangan pada sektor energi yang ke depannya dapat terus menurun. Ditambah lagi, pertumbuhan penduduk Indonesia yang mencapai lima juta jiwa tiap tahun sehingga memicu pertumbuhan demografi yang positif atau bisa negatif. Atas hal itu, besarnya jumlah penduduk tersebut harus mengarahkan fokus pembangunan ekonomi pada pengembangan sektor pertanian.
Tim Sukses Joko Widodo-Jusuf Kalla, Arif Budimanta juga mengatakan hal yang sama bahwa problem Indonesia dicirikan tiga hal, yakni etika, norma dan nilai. Menurutnya, agar good governance berjalan baik, maka pelayanan kepada masyarakat haruslah maksimal.
"Pada level implementasi paling bawah adalah pelayanan. Kalau yang baik standar pelayanan maksimum untuk kemaslahatan rakyat, kalau rujukannya adalah konstitusi," katanya.
Untuk memperbaiki good governance, lanjut Arif, bisa dilakukan melalui upaya restrukturisasi yang disebut dengan revolusi mental. Dalam upaya ini, bukan hanya sistem yang diperbaiki, tapi juga sumber daya manusianya.
"Kalau orang-orang tersebut tidak pahami norma, nilai tersebut, maka bangunan tersebut hanya bangunan pasir semata siap runtuh kapan saja. Maka pembentukan mental dan budaya sebagai blue print itu menjadi penting," pungkasnya.
Setidaknya, lanjut Daniri, ada tiga hal yang menjadi persoalan dalam pemerintahan selama ini. Seperti, terdapatnya krisis etika, krisis governance dan lemahnya law enforcement. Persoalan ini merupakan masalah bangsa yaitu persoalan governance sehingga muncul kasus-kasus korupsi sehingga terjadi gap antara pertumbuhan dan pemerataan.
"Lemahnya etika bisnis dan governance. Suap dan perijinan, ujung-ujungnya beban pada APBN penerimaan pajak menurun.Kalau ekonomi kotor, pertumbuhan dan pemerataan gapnya semakin besar," ujar Daniri.
Selama ini, stigma yang terbentuk dalam dunia usaha adalah tanpa suap, bisnis tak bisa berjalan. Daniri berharap, siapapun yang terpilih menjadi presiden dan wakil presiden periode 2014-2019, stigma seperti ini tak ada lagi. "Pertumbuhaan dengan pemerataan terjadi gap. Intinya adalah etika, governance dan kelemahan dalam penegakan peraturan harus diperbaiki," katanya.
Tim Sukses Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Sadar Subagyo, tak menampik governance menjadi persoalan mendasar yang harus diperbaiki. Ia melihat, sejumlah tempat mendasar yang akan diperbaiki oleh pasangan Prabowo-Hatta adalah kejelasan di sektor pelayanan publik.
"Kami akan laksanakan hal sederhana tapi mendasar," katanya.
Misalnya, Anggota Komisi XI DPR ini, dalam pelayanan publik harus tercantum secara jelas jenis pelayanan, waktu yang dibutuhkan, biayanya hingga dokumen yang dibutuhkan. Ia yakin, transaransi pelayanan publik seperti ini akan memperbaiki governance di Indonesia. Sadar mengatakan, dalam lima tahun ke depan, pemerintahan Prabowo-Hatta akan fokus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor pertanian.
Ia berharap, strategi ini dapat menciptakan pemerataan pembangunan dan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Selama ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi dinilai belum mampu dinikmati oleh sebagian besar masyarakat. Hal itu dikarenakan mesin-mesin pertumbuhan ekonomi hanya bergerak di kota-kota besar, sedangkan aktivitas ekonomi di perdesaan masih terabaikan.
"Padahal, sektor pertanian terbukti mampu menyerap 40 persen dari total tenaga kerja, namun kredit perbankan yang masuk ke sektor pertanian hanya lima persen. Ke depannya, kami akan mencanangkan big push strategy yang menjadikan agriculture sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi," tutur Sadar.
Belum lagi, lanjut Sadar, tantangan pada sektor energi yang ke depannya dapat terus menurun. Ditambah lagi, pertumbuhan penduduk Indonesia yang mencapai lima juta jiwa tiap tahun sehingga memicu pertumbuhan demografi yang positif atau bisa negatif. Atas hal itu, besarnya jumlah penduduk tersebut harus mengarahkan fokus pembangunan ekonomi pada pengembangan sektor pertanian.
Tim Sukses Joko Widodo-Jusuf Kalla, Arif Budimanta juga mengatakan hal yang sama bahwa problem Indonesia dicirikan tiga hal, yakni etika, norma dan nilai. Menurutnya, agar good governance berjalan baik, maka pelayanan kepada masyarakat haruslah maksimal.
"Pada level implementasi paling bawah adalah pelayanan. Kalau yang baik standar pelayanan maksimum untuk kemaslahatan rakyat, kalau rujukannya adalah konstitusi," katanya.
Untuk memperbaiki good governance, lanjut Arif, bisa dilakukan melalui upaya restrukturisasi yang disebut dengan revolusi mental. Dalam upaya ini, bukan hanya sistem yang diperbaiki, tapi juga sumber daya manusianya.
"Kalau orang-orang tersebut tidak pahami norma, nilai tersebut, maka bangunan tersebut hanya bangunan pasir semata siap runtuh kapan saja. Maka pembentukan mental dan budaya sebagai blue print itu menjadi penting," pungkasnya.