Selasa, 28 Oktober 2014

Agar Anak Perusahaan Tak Tergerus dalam Konglomerasi Perbankan

Perlu modal yang kuat. Tentunya, hal ini membutuhkan strategi khusus.
FAT
BNI. Foto: Sgp
Menjelang berlakunya pasar bebas Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada 2015, permodalan menjadi syarat utama bagi anak perusahaan dalam sebuah konglomerasi keuangan. Untuk itu, diperlukan strategi bagi anak perusahaan untuk mencari modal yang kuat.

Hal itu diutarakan Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Gatot M Suwondo, dalam sebuah seminar bertema "Peluang dan Tantangan Industri Perbankan dan Keuangan 2015" di Jakarta, Selasa (28/10). “Untuk mencari permodalan yang kuat, anak perusahaan tersebut tidak bisa sendiri. Makanya, perlu ada strategi anak perusahaaan tumbuh bersama induk bank," katanya.

Menurut Gatot, ada empat kriteria bagi anak perusahaan untuk menambah permodalan. Pertama, wajib dipastikan bahwa calon pemodal tersebut memiliki visi yang sama dengan anak perusahaan maupun induk usaha. Kedua, wajib dipastikan strategis partner ini ada pertukaran pengalaman.

Ketiga, wajib dipastikan calon investor tersebut merupakan regional player. Bila perlu, sudah menjadi global player. Sedangkan kriteria keempat, calon investor tersebut harus pihak yang memiliki dana segar. "Harus ada financial stock," kata Gatot.

Gatot juga mengomentari pengawasan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap konglomerasi keuangan. Menurutnya, keempat bank yang masuk kategori Bank Umum Kelompok Usaha (BUKU) IV sudah masuk kategori konglomerasi keuangan. Terlebih lagi, keempat bank tersebut memiliki anak usaha yang bergerak di bidang lain.

Ia yakin keempat bank BUKU IV itu mampu berkompetisi di pasar ASEAN. Meski begitu, kemampuan ini sulit terlaksana apabila tidak ada keinginan dari para induk usaha. "Sekarang masalahnya willingness saja. Di empat bank ini ada unwill. Di sini (domestik) masih banyak potensi pasar, ngapain keluar," katanya.

Wakil Ketua Umum Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (Perbanas), Eko Budiwiyono, mengatakan potensi pasar yang besar menjadikan Indonesia sebagai sasaran pasar bagi negara-negara lain. Atas dasar itu, industri keuangan khususnya perbankan di Indonesia wajib memiliki ketahanan yang baik dalam menghadapi hal tersebut.

"Seperti permodalan bank yang kokoh, pelaksanaan tata kelola yang baik serta manajemen risiko yang tangguh dan terintegrasi," kata Eko.

Menurutnya, dari program kerja Nawa Cita Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) juga menyinggung sektor perbankan. Hal itu terdapat dalam poin enam dan tujuh Nawa Cita Jokowi-JK, yakni meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional serta mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

"Beberapa hal bisa diantisipasi dengan wujudkan kedaulatan keuangan," tutur Eko.

Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad mengatakan, terdapat beberapa hal yang wajib ditingkatkan industri keuangan menyambut berlakunya MEA 2015. Selain regulasi yang memadai, sumber daya manusia (SDM) di industri keuangan wajib handal, penguatan kapasitas institusi, penguatan permodalan agar dapat bersaing dengan negara lain.

Sejalan dengan itu, prinsip resiprokal melalui kerjasama bilateral juga menjadi syarat pelengkap dalam menghadapi MEA. "OJK berusaha memayungi agar bisa dilakukan treatment khusus. Kami sedang bicara dengan Malaysia dan Singapura untuk bisa membuka kantor cabang. Mudah-mudahan sebelum akhir tahun MoU dengan Malaysia sudah bisa dilakukan," katanya.
 
 
Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua