Kamis, 04 December 2014

Kitab-Kitab tentang Hukum yang Membebaskan

Semakin banyak karya tulis yang membahas gagasan Prof. Satjipto Rahardjo. Memahami Prof. Tjip lebih mudah jika sebelumnya sudah membaca karya-karyanya.
MYS
Sebagian buku karya tentang hukum progresif. Foto: MYS

Satjipto Rahardjo telah meninggalkan dunia fana ini. Tetapi gagasan-gagasan Prof. Tjip tentang masih terus dikembangkan murid-muridnya hingga kini. Tak hanya lewat diskusi teratur dan penerbitan jurnal, tetapi juga menjadikan gagasan Prof. Tjip sebagai pisau analisis dalam kajian-kajian ilmiah.
 
Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi (MK), Janedri M. Gafar, termasuk yang menggunakan hukum progresif sebagai pisau analisis (, Konpres Jakarta: 2013). Janedri mengambil doktor di Universitas Diponegoro Semarang, tempat Prof. Tjip selama ini mengabdi.
 
Berkembangnya gagasan hukum progresif di lingkungan ilmiah seolah sudah diprediksi Prof. Tjip sendiri. Sepuluh tahun lalu ia menulis untuk keperluan sebuah seminar di Semarang. “”. ‘Prediksi’ Prof. Satjipto Rahardjo itu kini menjadi kenyataan, terutama disebarluaskan oleh murid-muridnya yang disebut kaum Tjipian.
 
Di , majalah yang diterbitkan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), dua orang hakim Indonesia memperbincangkan hukum progresif. AM Mujahidin, seorang hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Waingapu, menulis tentang ‘hukum progresif sebagai jalan keluar dari keterpurukan hukum di Indonesia’. Menurut Mujahidin, kontribusi terbesar dari paradigma hukum progresif adalah menjadikan para sosok manusia sebenar-benar manusia, bukan manusia seperti robot yang berisi hukum.
 
Hakim lain, Jimmy Maruli, memberi tanggapan atas tulisan Mujahidin dengan sedikit menantang. Lewat tulisan “”, Maruli justru meminta para untuk mengeluarkan putusan-putusan yang progresif. Menurut dia, harus ada proses dialektis untuk memecah kejumudan literer lembaga peradilan.
 
Makalah Mujahidin dan Maruli hanya sebagian kecil dari karya yang mengulas hukum progresif di kalangan hakim. Bibliografi hukum progresif terus berkembang sejak gagasan hukum progresif mulai mendapat tempat dalam khasanah ilmu hukum di Indonesia, terutama di kampus-kampus Fakultas Hukum (FH) di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Puluhan bahkan mungkin ratusan makalah sudah ditulis di berbagai media. Di Semarang dan Yogyakarta, diskusi tentang hukum progresif intens digelar, dan para pembicaranya seringkali membuat makalah. Sebagian diterbitkan dalam jurnal kampus, bahkan jurnal yang jauh dari ‘pusat’ hukum progresif. Misalnya tulisan Dey Ravena ‘’ di jurnal (April 2009) yang diterbitkan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Aceh.
 
‘Tantangan’ Maruli terjawab antara lain lewat karya Ahmad Rifai ‘’ (2011). Dalam bukunya Rifai, seorang hakim, memberikan sejumlah contoh putusan hakim yang menggunakan paradigma hukum progresif. Secara konseptual, upaya membangun budaya hakim yang berbasis hukum progresif dituliskan M. Syamsudin, seorang akademisi, lewat karyanya (2012). Syamsudin juga menyelesaikan doktor ilmu hukum di Undip, Semarang.
 
Paradigma hukum progresif juga dikembangkan pada fungsi-fungsi . Sekadar member contoh, Hartono, seorang anggota polisi, telah menghasilkan buku (2010). Di level penuntutan, tak mungkin mengabaikan karya Yudi Kristiana, seorang jaksa KPK, ‘ (2009). Secara umum, bisa juga dibaca karya Mahmud Kusuma, ‘, (LSHP 2009).
 
Demikianlah gagasan-gagasan hukum progresif Prof. Satjipto menyebar dan disebarkan lewat beragam karya, terutama murid-muridnya, atau orang yang bersinggungan dengan pikiran-pikirannya. Wahyu Nugroho, dosen Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta, meyakini perkembangan bibliografi hukum progresif akan terus terjadi sejalan dengan karakter hukum progresif yang terus berusaha mencari dan mencari. “HP tidak akan pernah berhenti,” ujarnya kepada .
 

Thafa Media, perusahaan penerbit di Yogyakarta, termasuk yang rajin mempublikasikan buku-buku tentang hukum progresif. , karya Faisal – dosen Universitas Bangka Belitung—termasuk buku terbaru (2014) yang diterbitkan perusahaan ini. Dalam bukunya Faisal menguraikan filsafat hukum progresif, hukum progresif yang melampaui Hans Kelsen, dan model berpikir relasional dalam hukum progresif. Seperti pengikut Tjipian lainnya, Faisal juga berpandangan hukum progresif membongkar alam pikir hukum modern dan melampaui positivisme hukum. Faisal saat ini tercatat sebagai mahasiswa doktor ilmu hukum di Undip Semarang.
 
Penerbit yang sama pula menerbitkan buku (2014) karya Hernold Ferry Makawimbang. Hernold memberikan paparan pada Konsorsium Hukum Progresif yang diselenggarakan di Semarang tahun lalu. Bukunya membahas pandangan mengenai kerugian keuangan Negara di sejumlah Pengadilan Tipikor di Indonesia.
 
Untuk menyebut contoh lain yang diterbitkan Thafa Media adalah ‘’ kumpulan tulisan yang dieditori oleh Moh. Mahfud dkk (2013). Buku ini berisi makalah-makalah dari peserta Konsorsium Hukum Progresif 2013. Tebalnya hingga 930 halaman.
 

Untuk memahami hakikat dan paradigma hukum progresif sebagaimana digagas oleh Prof. Satjipto Rahardjo tak mungkin dilakukan tanpa membaca karya-karyanya. Baik kajian orang lain atas pemikirannya maupun (terutama) karya Prof. Tjip sendiri.
 
Salah satu karya monumental yang ditulis murid Prof. Tjip adalah tulisan Awaluddin Marwan, yakni ‘ (Nov 2013). Sebelumnya, Epistema Institute dan HuMA sudah menerbitkan buku (editor Myrna A Safitri, Awaluddin Marwan dan Yance Arizona, 2011). Buku ini memuat tulisan sejumlah tokoh antara lain seperti mantan Ketua MK Moh. Mahfud MD, wakil ketua KPK Busyro Muqoddas, hakim agung Artidjo Alkostar, jaksa KPK Yudi Kristiana, mantan Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim, akademisi Sidharta, Guru Besar FH Undip Suteki, Aloysius Wisnubroto (FH Universitas Atma Jaya Yogyakarta), (Universitas Pasundan).
 
Murid-murid Satjipto di program magister ilmu hukum Undip juga pernah menerbitkan  ‘ (2009). Tiga tahun sebelumnya telah terbit ‘ hasil kerjasama IAIN Walisongo dan Program Doktor Ilmu Hukum Undip (2006). Buku ini diangkat dari bahan seminar hukum progresif di Semarang 8 Desember 2004, pembicaranya Pak Tjip sendiri, mantan hakim agung Busthanul Arifin, Prof. Muladi, dan Prof. Qodri Azizy (Guru Besar Ilmu Hukum IAIN Walisongo).
 
Semua karya itu mencoba menggali dan mengembangkan pemikiran-pemikiran Satjipto Rahardjo. Satu persatu gagasan Prof. Tjip dibedah, seperti kumpulan artikelnya yang dibukukan murid-murid doktoralnya (Kompas, 2006).
 
Karya atau tulisan Prof. Tjip selama puluhan tahun mengabdi sebagai akademisi memang tersebar baik dalam bentuk buku maupun makalah dan artikel. Awaludin Marwan mencatat Satjipto Rahardjo menghasilkan 23 buku sepanjang karirnya. Data lain yang juga dikutip Awaludin menunjukkan sepanjang periode 1991-2000, Prof. Tjip menulis 178 artikel di media massa. Ini berarti 14 artikel setiap tahun.
 
Karakter hukum progresif yang digagas Prof. Tjip bisa dilihat dari karya-karyanya seperti (2000), (2003), (2004), (2006), (2006), (2007), (2008).
 
Karya lainnya adalah (2009), (2009), (2009), (2009). Tentu saja tak mungkin diabaikan makalahnya yang ditulis dalam buku lain seperti ‘Hukum Progresif: Aksi, Bukan Teks’, dalam (2009). Pidato pengukuhan dan purna baktinya juga patut dikaji jika ingin mendalami hukum progresif: “Manfaat Telaah Sosial Terhadap Hukum” (pidato pengukuhan, 13 Desember 1980), dan “” (pidato purnabakti, 15 Desember 2000).
 
Daftar karya tentang hukum progresif akan terus bertambah. Yang pasti, dalam gagasan Prof. Tjip, hukum itu harus membebaskan. Hukum itu diabdikan untuk manusia, bukan sebaliknya. Hukum progresif itu berusaha keluar dari kekangan teks. Hukum yang dibaca sekadar teks mati akan berbahaya.
 
Satjipto sering mengutip pandangan hakim agung Amerika Serikat, Oliver Wendell Holmes tentang hukum. Kata Holmes, . Hukum tak hanya tampil sebagai peraturan , tetapi juga perilaku manusia (). Mungkin saja hakim membuat putusan yang tidak berkualitas  menurut Undang-Undang  tetapi putusan itu dibuat menurut pendapatnya yang bebas dan membahagiakan manusia.
hukum progresif

putusan-putusan MK tentang PemiluHukum Pemilu dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi

Saya kira wacana tentang hukum dan ilmu hukum progresif akan terus berkembang, baik dari pihak yang sepakat maupun yang tidak

Varia Peradilanjuristsoftware

Dicari Putusan yang Progresifhakim

Konsepsi dan Wacana Hukum ProgresifSuloh

Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum ProgresifKonstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif

aparat penegak hukum lainPenyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif Menuju Kejaksaan Progresif, Studi tentang Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi’Menyelami Semangat Hukum Progresif, Terapi Paradigmatik atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia’

hukumonline

Thafa Media
Memahami Hukum Progresif

Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif

Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif

Menyelami Prof. Tjip


Satjipto Rahardjo, Sebuah Biografi Intelektual dan Pertarungan Tafsir Terhadap Filsafat Hukum Progresif’Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif: Urgensi dan KritikAnthon F. Susanto

Evolusi Pemikiran Hukum Baru: Dari Kera ke Manusia, Dari Positivistik ke ProgresifMenggagas Hukum Progresif Indonesia’

Membedah Hukum Progresif



Ilmu HukumSisi-Sisi Lain dari Hukum IndonesiaIlmu Hukum Pencarian, Pembebasan, dan PencerahanHukum dalam Jagat KetertibanMenggagas Hukum Progresif IndonesiaBiarkan Hukum MengalirNegara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya

Lapisan-Lapisan dalam Studi HukumHukum dan Perilaku, Hidup Baik Adalah Dasar Hukum yang BaikHukum dan Perubahan Sosial, Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman di IndonesiaHukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia Memahami Hukum Dari Konstruksi Sampai Implementasi Mengajarkan Keteraturan Menemukan Ketidakteraturan, Tiga Puluh Tahun Perjalanan Intelektual dari Bojong ke Pleburan



the life of the law has not been logic, it has been experiencerulebehavior

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua