Sabtu, 31 January 2015

Ini Alasan Unair Kukuhkan Hatta Ali Jadi Guru Besar

Karena dinilai telah berprestasi dalam mereformasi peradilan.
ASH
Ketua MA Hatta Ali. Foto: SGP


Rektor Universitas Airlangga (Unair), Surabaya, Prof H Fasicht menilai Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali dinilai telah berprestasi luar biasa, salah satunya dalam mereformasi peradilan, sehingga layak dikukuhkan sebagai guru besar ilmu hukum di kampus tersebut.


Dalam sambutannya, Fasicht menunjuk hasil nyata turunnya secara drastis  tumpukan perkara yang ada di MA dari sebelumnya di atas 20 ribu perkara menjadi hanya 4 ribu pada akhir tahun 2014.


“Berkurangnya tumpukan perkara tersebut akan mempercepat masa tunggu para pencari keadilan untuk segera mendapat kepastian hukum,” ujar Fasicht dalam resume konferensi pers yang diperoleh dari Humas MA, di Surabaya, Sabtu (31/1).


Selain itu, adanya transparansi publikasi putusan, dimana semua putusan perkara di tingkat MA maupun lingkungan peradilan di bawahnya dapat diunggah ke website pengadilan. Bahkan, unggahan putusan tersebut saat ini sudah mencapai sekitar 1,2 jutaan dokumen putusan pengadilan.


“Atas pertimbangan itu, Pimpinan Unair mengusulkan kepada Senat Unair. Setelah Senat menelaah prestasi luar biasa itu Senat menyetujui usulan beliau sebagai guru besar. Setelah diusulkan, menteri pun menyetujui pengangkatan Hatta Ali sebagai guru besar ilmu hukum Unair,” jelasnya.


Untuk itu, pihaknya berharap Prof Dr Hatta Ali dapat menularkan ilmu hukum, terutama ilmu hukum praktis yang dimilikinya. Sebab, ilmu hukum praktis ini tidak bisa diperoleh melalui textbook maupun sumber lain. “Pada gilirannya nanti mahasiswa akan lebih terampil dan ahli di bidang Ilmu Hukum,” harapnya.   


Hatta Ali, pada Sabtu (31/1) di Kampus Uniar, pun resmi menyandang gelar profesor sebagai gelar kehormatan akademik tertinggi yang menjadi guru besar ilmu hukum Unair ke-13 atau guru besar yang dimiliki Unair ke-436.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua