Senin, 16 February 2015

Inilah Reaksi MA dan KY Atas Putusan Praperadilan BG

Mempelajari pertimbangan hukum lebih dahulu.
ASH
Sidang putusan praperadilan Budi Gunawan di PN Jaksel, Senin (16/2). Foto: RES
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membatalkan penetapan status tersangka calon Kapolri Budi Gunawan (BG). KPK menyiapkan sejumlah langkah hukum terhadap putusan itu.
 
Kepala Biro Hukum dan Humas Ridwan Manysur mengatakan Mahkamah Agung (MA) dan peradilan di bawahnya sangat mengedepankan dan menjaga indepedensi hakim dalam memutus perkara. Meski begitu, pihaknya mempersilahkan pihak-pihak yang merasa tidak puas mengadukan ke Bawas MA terkait putusan praperadilan yang menyatakan penetapan tersangka BG tidak sah.
    
“Menyikapi ada pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan hakim (Sarpin Rizaldi) dan bila ada pengaduan atau dugaan pelanggaran etik tentu saja Bawas MA manjalankan tugasnya untuk memverifikasi dan menindaklanjuti,” ujar Ridwan saat dihubungi hukumonline
 
Ridwan melanjutkan pro dan kontra atas suatu putusan hakim merupakan hal yang wajar. “Tentunya, laporan atau pengaduan yang beralasan dan benar saja yang ditindaklanjuti baik pelanggaran code of conduct maupun unprofessional conduct,” kata Ridwan.
 
Juru Bicara MA Suhadi menambahkan Mahkamah Agung akan mempelajari terlebih dahulu pertimbangan putusan praperadilan BG  secara lengkap. Karenanya, MA belum bisa mengambil sikap atas dugaan pelanggaran kode etik hakim yang dilakukan hakim Sarpin yang dituding melanggar KUHAP.
 
“Soalnya, saat pembacaan putusan kita ada acara pelantikan, sehingga tidak mengikuti sidang pembacaan putusan praperadilan BG. Kita akan lihat dulu permohonan praperadilan, putusannya, pertimbangan hukumnya bagaimana? Apakah nanti MA akan mengambil sikap,” kata Suhadi.
 
Meski begitu, menurutnya putusan praperadilan ini masih dimungkinkan menempuh upaya hukum kasasi atau peninjauan kembali (PK) ke MA. “Apapun bentuknya bisa sampai (upaya hukum) ke MA,” kata Suhadi.
 
Saat ditanya upaya hukum/keberatan atas putusan praperadilan hanya sampai pengadilan tinggi, Suhadi tak menampiknya putusan praperadilan bisa diajukan keberatan ke Pengadilan Tinggi (PT). Terutama sebelum ada pembatasan dari Mahkamah Konstitusi. Namun, dalam praktiknya sudah ada beberapa putusan praperadilan yang diajukan kasasi/PK sebelum terbitnya UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
 
“Putusan praperadilan bisa diajukan PK sebelum terbitnya Pasal 45A ayat (2) huruf a UU No. 5 Tahun 2004 tentang MA yang menyebutkan putusan praperadilan tidak bisa diajukan kasasi,” tutur Suhadi.        
 
Pasal 83 ayat (1) KUHAP menyebutkan “Terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 tidak dapat dimintakan banding.” Ayat (2)-nya menyebutkan “Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan.”       
 
Komisi Yudisial (KY) prinsipnya menghormati putusan praperadilan BG di PN Jakarta Selatan. Sebab, ada asas hukum, setiap putusan pengadilan harus dianggap benar sebelum ada pengadilan yang lebih tinggi membatalkan putusan. “KPK masih ada kesempatan kasasi (demi kepentingan hukum), jadi kita tunggu putusan praperadilan itu berkekuatan hukum tetap,” kata Komisioner KY Imam Anshori Saleh.  
 
Imam melanjutkan KY akan mengkaji seluruh hasil pemantauan sejak sidang pertama hingga putusan dijatuhkan hari ini. Nantinya, kesimpulan KY akan menetapkan apakah ada pelanggaran dugaan kode etik dan perilaku yang dilakukan hakim Sarpin. “Apa ada proses hukum acara yang dilanggar, nyambung nggak antara amar putusan dan pertimbangannya. Makanya, KY harus baca salinan putusan praperadilan BG itu secara lengkap,” tegasnya.   
 
Komisioner KY Taufiqurrrohman Syahuri menilai akibat hukum atas putusan praperadilan BG ini KPK harus menghentikan proses penyidikan terhadap BG. Meski begitu, KPK masih berwenang untuk melakukan penyelidikan ulang dengan melengkapi semua bukti dan administrasi lengkap dan kembali menetapkan BG sebagai tersangka.
 
“Sementara KY akan menelaah dulu putusan praperadilan lengkapnya, selanjutnya akan menilai apakah ada penyimpangan etik atau tidak?” tegasnya.
tanggapan hukum
 - Dr. Sahabuddin, SH.M.Hum.
30.05.15 23:17
saya sependapat dengan Taufiqurrahman Syahuri yang menegaskan bahwa KPK harus menghentikan penyidikan terhadap BG dan hal ini bukan berarti penyidikan terhadap BG dihentikan sama sekali. KPK masih dapat melakukan penyidikan ulang terhadap BG dan mengajukannya kembali sebagai tersangka. Putusan MK tentang perluasan objek praperadilan tidak bermakna otomatis mengubah hukum acara pidana. Karena MK tidak punya kewenangan membuat hukum. Untuk itu negara secepatnya harus melakukan perubahan atau terobosan baru terhadap KUHAP yang menyangkut masalah objek praperadilan.
tawakal
 - Kasino
17.02.15 14:36
hasibu anfusakum qobla an tuhasabu
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua