Kamis, 09 April 2015

Maritime Court, Khusus Penegakan Hukum di Laut

Penegakan hukum di laut berbeda dengan di darat.
FNH

Pemerintah, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus gencar melindungi laut Indonesia dan menegakkan kedaulatan negara atas laut. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan yang terbukti melakukan pelanggaran hukum di perairan Indonesia.
 
Bagaimana jika ada tindakan pidana? Siapa pihak yang berwenang untuk mengadili? Menurut Dosen Hukum Laut Internasional Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Kuntoro, penegakan hukum laut memerlukan badan pengadilan khusus yang menangani pelanggaran hukum di laut. Mengingat, berbeda dengan hukum yang berlaku di darat.
 
Jawaban atas pertanyaan itu, bagi Kuntoro, adalah pengadilan khusus kelautan. “Semacam ,” kata Kuntoro dalam Seminar Nasional dengan tema di kampus Universitas Trisakti, Jakarta, Rabu (8/4).
 
Kuntoro mengatakan, hukum laut melibatkan masyarakat internasional. Setiap wilayah laut, memiliki rezim hukum (yang berbeda. Jika dibuat khusus, aturan penegakan hukum di laut pun juga harus diatur tersendiri. Perlu badan tersendiri pula yang mengurus penegakan hukum di laut dengan prosedur yang jelas melalui lembaga yang jelas. “Karena kadang kita kurang memahami hukum laut,” dalihnya.
 
Selain membentuk lembaga pengadilan khusus, Kuntoro juga menilai pentingnya aturan tentang prosedur penegakan hukum di laut dan badan yang berwenang melakukan penegakan hukum jika terjadi pelanggaran. UU Penegakan Hukum di laut perlu untuk dibentuk disertai dengan badan tunggal multi fungsi () yakni Badan Kemanan Laut (Bakamla) sesuai dengan amanat tentang Kelautan.
 
Ia menampik jika akan terjadi tumpang tindih aturan jika UU Penegakan Hukum laut dibentuk. UU Penegakan Hukum laut nantinya akan menggabungkan beberapa aturan mengenai penegakan hukum di laut. Bahkan jika kondisinya mendesak, pemerintah bisa menerbitkan Perpu.
 
“Bukan akan tumpang tindih. Aturan lain yang sudah ada akan dilebur jadi satu,” ucapnya.
 
Sejauh ini, UU tentang Kelautan yang baru sudah cukup mengakomodasi penegakan hukum di laut. Cuma, Kuntoro mempertanyakan bagaimana prosedur penegakan di laut yang akan dilakukan oleh Badan Keamanan Laut (Bakamla). Apalagi, badan ini belum dibentuk.
 
Kekhawatiran yang muncul adalah, apakah Bakamla kan sama dengan Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) yang sebelumnya sudah ada? Keberadaan Bakorkamla selama ini, lanjut Kuntoro, tidak efektif dan efisien. “Sekarang bukan koordinasi lagi, tapi command. Tapi anggota Bakamla seperti apa? Apakah diperbantukan atau bagaimana?” jelas Kuntoro.
 
Direktur Perjanjian Politik Keamanan dan Kewilayahan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Octavino Alimudin sepakat dengan Kuntoro. Menurutnya, koordinasi melalui Bakorkamla yang diterapkan selama ini memiliki kelemahan. Kementerian/Lembaga yang berwenang untuk penegakan hukum di laut belum memiliki keseragaman pemahaman. Untuk kedepannya, diperlukan kesamaan persepsi antara penegak hukum. “Jadi harus diseragamkan, harus sama-sama,” katanya pada acara yang sama.
 
Terkait dengan kebijakan melakukan penenggelaman terhadap kapal-kapal asing yang terbukti melakukan pelanggaran hukum di perairan Indonesia, Octavino berpendapat cara tersebut dilakukan agar memberikan efek jera kepada pelaku. “Saat ini kita masih harmonisasi peraturan dan saling koordinasi antarpihak yang berwenang,” pungkasnya.
menenggelamkan kapal-kapal asing

hukum yang berlaku di laut

maritime courtPenegakan Hukum di Laut Menuju Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia

legal regime) pengadilan

one commond multi functionUU No. 32 Tahun 2014







one



Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua