Sabtu, 11 April 2015

FHUI Gagas Pembentukan Asosiasi Perbandingan Hukum Indonesia

 “Sistem hukum di Indonesia ini kan lebih banyak dipengaruhi sistem hukum Belanda dan Eropa (civil law system), meski kita punya sistem hukum yang asli yakni hukum adat,” ujar Farida saat dihubungi hukumonline, Sabtu (11/4).          Namun, dia memandang selama ini sistem hukum di Indonesia masih menganut mixed system (sistem campuran) antara civil law system dan common law system. Sebab,  dalam perkembangannya kedua sistem hukum itu diterapkan dalam praktik, terutama ketika hakim dalam memutus perkara melakukan penemuan hukum yang diikuti hakim berikutnya (asas preseden).    Misalnya, kasus terbaru dapat dilihat dalam putusan praperadilan Komjen (Pol) Budi Gunawan (BG) oleh Hakim Sarpin Rizaldi yang telah menyatakan penetapan tersangka termasuk objek praperadilan.      “Kalau kita menganut civil law system (murni), seharusnya permohonan praperadilan BG ditolak. Akibatnya, putusan ini dijadikan dasar tersangka (korupsi) lain, seperti Suryadharma Ali untuk mengajukan praperadilan, meskipun akhirnya ditolak. Sebab, kita sebenarnya tidak menganut asas preseden seperti di Amerika Serikat dan Inggris,” ujarnya menjelaskan. Dia berharap dalam pertemuan ini juga disepakati ketegasan sistem hukum yang sebenarnya dianut di Indonesia agar tidak menimbulkan kegamangan dalam masyarakat. “Mungkin Asosiasi ini akan melakukan kajian komprehensif sebagai masukan dalam rangka penelitian dan pengembangan kurikulum dan bahan materi perkuliahan di law school,” harapnya.  “Nantinya, mungkin Asosiasi ini akan menyusun Anggaran Dasar, kemudian akan ditentukan bagaimana organisasi ini dijalankan ke depannya.”      

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua