Jumat, 17 April 2015

Agar Bisa Penetrasi ke Asia, Firma Hukum Indonesia Harus “Bersatu”

Wacana merger sesama firma hukum mengemuka dalam diskusi Tea Talk With Lawyers.
Ali
Sejumlah partners dan lawyers dari firma hukum ternama di Indonesia usai berdiskusi di Hukumonline, Jakarta, Jumat (10/4). Foto: Project HOL


Ketua Umum Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) Indra Safitri mengatakan firma-firma hukum di Indonesia perlu memikirkan untuk melakukan ‘merger’ satu dengan lainnya agar bisa berekspansi ke pasar Asia.


“Kita berharap ada law firm Indonesia yang melakukan penetrasi ke Asia. Kita berharap ada law firm Indonesia yang besar di Asia,” ujarnya dalam serial diskusi Tea Talk With Lawyers di Hukumonline, Jakarta, Jumat (10/4).


Indra mengatakan bahwa law firm Indonesia menyambut globalisasi harus menjadi tema nasional. Nah, salah satu upaya menembus pasar internasional itu, maka Indonesia perlu memiliki sebuah law firm yang kuat dengan jumlah lawyer lebih dari 200-an orang. Ini bisa dilakukan dengan cara merger antara law firm-law firm besar di Indonesia.


“Kita sudah kalah dengan Singapura dari segi jumlah lawyer dalam firma hukum. Ada yang sudah memiliki 200 lawyer dalam satu kantor,” ujarnya. 


Lebih lanjut, Indra menuturkan bahwa tema merger di antara firma hukum di Indonesia memang isu yang cukup sensitif. Oleh karena itu, ia menjelaskan HKPHM – bersama dengan Hukumonline – menggelar diskusi dengan tema “Merger Antar Law Firm di Indonesia, Mungkinkah?” untuk mulai membahas isu tersebut.


Indra memaparkan bahwa setidaknya ada beberapa hambatan dalam merger antar firma hukum ini. Pertama, di Indonesia, belum ada aturan hukum yang mengatur merger di antara firma. Bila mengacu ke hukum Indonesia, firma bukan termasuk badan hukum sehingga dinilai bisa menyulitkan dalam melakukan proses merger. 


Kedua, faktor budaya. Indra mengatakan kebanyakan law firm Indonesia lebih condong ke faktor individual, sehingga kepemilikannya sulit untuk lebih terbuka.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua