Satu lagi beleid penting terbit dari Medan Merdeka Utara No. 9-13, markas Mahkamah Agung. Setelah sebelumnya membuat tata cara gugatan sederhana, Mahkamah Agung kembali mengatur hukum acara. Kali ini lewat PERMA No. 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan.
PERMA ini sengaja dikeluarkan sebagai pelaksanaan Pasal 53 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Aturan ini berkaitan dengan kewajiban badan/pejabat pemerintahan menerbitkan suatu keputusan atau tindakan tertentu.
Nah, biasanya Undang-Undang memberikan batas waktu kepada badan atau pejabat negara untuk menetapkan atau mengeluarkan suatu keputusan berdasarkan permohonan seseorang. Misalnya, permohonan menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Kalau tak diatur, maka secara normatif diberi batas waktu paling lama 10 hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap oleh badan/pejabat pemerintah tersebut.
Jika dalam waktu tersebut, badan/pejabat tak juga mengeluarkan keputusan yang diminta, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum. Pemohon bisa mengajukan permohonan ke pengadilan agar keputusan yang diminta diterbitkan badan/pejabat pemerintah. Pengadilanlah yang ‘memaksa’ pejabat pemerintah menjalankan amar putusan tersebut.
Dalam konteks inilah Mahkamah Agung membuat pedoman beracara di pengadilan bagi pemohon yang permohonannya dianggap dikabulkan akibat keputusan pejabat pemerintahan tidak dikeluarkan. Termohonannya adalah badan/pejabat yang punya kewajiban menetapkan keputusan.
PERMA ini sebenarnya sudah berlaku sejak 24 Agustus 2015, tanggal pengundangan di Berita Negara oleh Menteri Hukum dan HAM. Salah satu yang penting dalam PERMA ini adalah sifat final dan mengikat. Berdasarkan Pasal 16 PERMA, putusan pengadilan atas permohonan untuk mendapatkan keputusan/tindakan bersifat final dan mengikat.
Jika Anda seorang pemohon, maka ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan sebelum masuk ke pengadilan. Sebab, hakim akan memutus permohonan itu berdasarkan ukuran-ukuran tertentu. Pertama, kewenangan pengadilan. Permohonan harus diajukan ke pengadilan yang berwenang, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang. Kedua, kedudukan hukum (legal standing). Pemohon harusnya pihak yang merasa kepentingannya dirugikan akibat tidak ditetapkannya keputusan atau tidak dilakukannya tindakan dalam batas waktu yang sudah ditentukan.
Ketiga, maksud dan tujuan permohonan. Keempat, wewenang badan/pejabat yang keputusannya dimohonkan. Kelima, hal-hal yang dimohonkan untuk diputus oleh majelis hakim. Permintaannya: mewajibkan kepada badan/pejabat pemerintahan untuk menerbitkan keputusan atau melakuka tindakan.
PERMA menegaskan permohonan harus dibuat dalam bahasa Indonesia, didaftarkan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan termohon. Panitera punya kewenangan untuk menentukan apakah permohonan sudah lengkap atau belum. Kalau belum, pemohon wajib melengkapi. Kalau sudah, ya, tinggal mengikuti persidangan yang dijadwalkan pengadilan.
Pemeriksaan persidangan dilakukan majelis tanpa melalui proses dismissal atau pemeriksaan persiapan. Pemeriksaan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain.
Berdasarkan Pasal 53 ayat (5) UU Administrasi Pemerintahan, pengadilan wajib memutuskan permohonan itu paling lama 21 hari kerja sejak permohonan diajukan. Kalau pengadilan sudah mengeluarkan putusan, maka badan/pejabat yang dihukum wajib menetapkan keputusan untuk melaksanakan putusan pengadilan.
PERMA ini sengaja dikeluarkan sebagai pelaksanaan Pasal 53 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Aturan ini berkaitan dengan kewajiban badan/pejabat pemerintahan menerbitkan suatu keputusan atau tindakan tertentu.
Nah, biasanya Undang-Undang memberikan batas waktu kepada badan atau pejabat negara untuk menetapkan atau mengeluarkan suatu keputusan berdasarkan permohonan seseorang. Misalnya, permohonan menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Kalau tak diatur, maka secara normatif diberi batas waktu paling lama 10 hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap oleh badan/pejabat pemerintah tersebut.
Jika dalam waktu tersebut, badan/pejabat tak juga mengeluarkan keputusan yang diminta, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum. Pemohon bisa mengajukan permohonan ke pengadilan agar keputusan yang diminta diterbitkan badan/pejabat pemerintah. Pengadilanlah yang ‘memaksa’ pejabat pemerintah menjalankan amar putusan tersebut.
Dalam konteks inilah Mahkamah Agung membuat pedoman beracara di pengadilan bagi pemohon yang permohonannya dianggap dikabulkan akibat keputusan pejabat pemerintahan tidak dikeluarkan. Termohonannya adalah badan/pejabat yang punya kewajiban menetapkan keputusan.
PERMA ini sebenarnya sudah berlaku sejak 24 Agustus 2015, tanggal pengundangan di Berita Negara oleh Menteri Hukum dan HAM. Salah satu yang penting dalam PERMA ini adalah sifat final dan mengikat. Berdasarkan Pasal 16 PERMA, putusan pengadilan atas permohonan untuk mendapatkan keputusan/tindakan bersifat final dan mengikat.
Jika Anda seorang pemohon, maka ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan sebelum masuk ke pengadilan. Sebab, hakim akan memutus permohonan itu berdasarkan ukuran-ukuran tertentu. Pertama, kewenangan pengadilan. Permohonan harus diajukan ke pengadilan yang berwenang, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang. Kedua, kedudukan hukum (legal standing). Pemohon harusnya pihak yang merasa kepentingannya dirugikan akibat tidak ditetapkannya keputusan atau tidak dilakukannya tindakan dalam batas waktu yang sudah ditentukan.
Ketiga, maksud dan tujuan permohonan. Keempat, wewenang badan/pejabat yang keputusannya dimohonkan. Kelima, hal-hal yang dimohonkan untuk diputus oleh majelis hakim. Permintaannya: mewajibkan kepada badan/pejabat pemerintahan untuk menerbitkan keputusan atau melakuka tindakan.
PERMA menegaskan permohonan harus dibuat dalam bahasa Indonesia, didaftarkan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan termohon. Panitera punya kewenangan untuk menentukan apakah permohonan sudah lengkap atau belum. Kalau belum, pemohon wajib melengkapi. Kalau sudah, ya, tinggal mengikuti persidangan yang dijadwalkan pengadilan.
Pemeriksaan persidangan dilakukan majelis tanpa melalui proses dismissal atau pemeriksaan persiapan. Pemeriksaan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain.
Berdasarkan Pasal 53 ayat (5) UU Administrasi Pemerintahan, pengadilan wajib memutuskan permohonan itu paling lama 21 hari kerja sejak permohonan diajukan. Kalau pengadilan sudah mengeluarkan putusan, maka badan/pejabat yang dihukum wajib menetapkan keputusan untuk melaksanakan putusan pengadilan.
