Kamis, 17 September 2015

Sengketa Pilkada Hanya Hasil Penghitungan Suara

MK memastikan tetap ada pengawasan internal secara khusus dalam hal penanganan sengketa pilkada serentak ini.
ASH
Suasana pemungutan suara Pilkada. Foto: SGP (Ilustrasi)
Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar acara workshop penanganan sengketa hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak bagi seluruh pegawainya dengan melibatkan Penyelenggara Pemilu dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Acara ini jadi ajang sosialisasi lima peraturan terkait penerapan teknis prosedur penyelesaian perselisihan Pilkada serentak yang diperkirakan menuai gugatan termasuk pencegahan praktik gratifikasi/suap.
 
“Sosialisasi atau workshop di internal dulu, untuk seluruh lingkungan pegawai MK menyangkut pemahaman teknis penanganan pilkada dan materi menjaga integritas dan mencegah suap dan gratifikasi yang disampaikan KPK,” ujar Ketua MK Arief Hidayat saat membuka Workshop Penanganan Pilkada di aula gedung MK, Kamis (17/9).
 
Peraturan dimaksud adalah UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada); Peraturan KPU No. 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada; Peraturan MK No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pilkada; dan Peraturan MK No. 2 Tahun tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pilkada.
 
Arief mengatakan jangka waktu proses penyelesaian pilkada dibatasi selama 45 hari sejak permohonan didaftarkan. Proses persidangan akan dibagi dalam tiga majelis panel yang masing-masing menangani 100-an perkara. MK memperkirakan ada sekitar 300-an perkara yang bakal masuk dari 266 Pilkada serentak pada 9 Desember 2015 di wilayah provinsi dan kabupaten/kota.
 
“Kami juga sudah membuat petunjuk teknis bagaimana alur mengajukan permohonan (pendaftaran), proses persidangan, bagaimana format permohonan, jawaban (KPU). Itu sudah ada formatnya,” katanya. “Tetapi, diharapkan tidak sampai angka itu (300-an) karena yang memenuhi presentase tadi jumlahnya sangat terbatas.”
 
Arief mengingatkan UU Pilkada telah menentukan perkara sengketa pilkada yang bisa diajukan ke MK hanya menyangkut sengketa penetapan hasil penghitungan suara. Selain itu, sengketa hasil ini ada syarat presentase tertentu yang dibatasi secara limitatif. “Ada presentase tertentu dibatasi limitatif perkara yang bisa digugat ke MK. Bedanya dengan sebelumnya mengenal istilah pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM),” ujar Arief mengingatkan.
 
Misalnya, Pasal 158 ayat (1) UU Pilkada menyebut syarat pengajuan (pembatalan) jika ada perbedaan selisih suara maksimal 2 persen dari penetapan hasil penghitungan suara KPU Provinsi bagi provinsi maksimal 2 juta penduduk. Bagi penduduk lebih dari 2 juta hingga 6 juta, syarat pengajuan jika ada perbedaan selisih maksimal 1,5 persen dari penetapan hasil penghitungan suara KPU Provinsi.
 
Persoalan lain yang menyangkut pelanggaran etik, administratif, pidana pemilu, dan keabsahan penetapan pasangan calon merupakan kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan lewat penegakan hukum terpadu (Gakumdu), dan PTUN. “Saya harap persoalan lain sudah selesai di lembaga tersebut, sehingga perkara yang masuk ke sini betul-betul perkara perselisihan hasil, hanya hitungan angka-angka,” tegasnya.
 
Arief memastikan tetap ada pengawasan internal secara khusus dalam hal penanganan sengketa pilkada serentak ini terutama ketika proses pendaftaran permohonan dan pengawasan para hakim konstitusinya. “Ada Dewan Etik yang akan terus mengawasi para hakim konstitusi. Setiap pengaduan itu akan ditanggapi dan diklarifikasi termasuk media massa juga turut mengawasi agar kita bisa bekerja sebagaimana mestinya,” pintanya.
 
Sekjen MK Guntur Hamzah menambahkan hal terpenting sifat sengketa hasil pilkada serentak kali ini ada filter (penyaring) yang ditentukan dalam UU Pilkada. Sebab, tidak semua persoalan dalam pilkada bisa diperkarakan di MK karena Pasal 158 UU Pilkada sudah menentukan persentase selisih suara yang bisa diajukan ke MK. “Ini harus dipahami setiap pasangan calon pilkada dengan baik,” kata Guntur dalam kesempatan yang sama.
 
Untuk itu, penyelenggaraan workshop bagi 240 pegawai di lingkungan MK ini untuk menyamakan persepsi dan pandangan terkait penanganan sengketa hasil pilkada serentak ini. “Semua materi sudah dirancang sedemikian rupa agar ada satu pemahaman yang sama termasuk bahan pembangunan integritas dan pencegahan gratifikasi dari KPK,” katanya.
Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua