Ledakan bom di bilangan Sarinah Jakarta Pusat serta di beberapa tempat menunjukan kondisi pusat kota mencekam. Sejumlah korban tewas peledakan bergelimpangan di tengah jalan. Masyarakat pun khawatir bakal adanya ledakan susulan. Aksi baku tembak pelaku dengan aparat kepolisian dilakukan di tempat terbuka. Seolah pelaku ingin memberikan pesan terhadap pemerintah. Lembaga yang menaungi bidang intelijen pun dipertanyakan.
Koordinasi antar lembaga mestinya dapat mendeteksi bakal terjadinya peristiwa peledakan. Sayangnya, intelijen seolah kebobolan. “Saya kira ini sebuah pekerjaan yang integrated dan harus berkoordinasi dengan baik dan jangan pernah lengah,” ujar Wakil Ketua Komisi III Mulfachri Harahap di Gedung DPR, Kamis (14/1).
Aparat keamanan mestinya sigap ketika mendapatkan info seputar kemungkinan adanya ancaman ledakan bom. Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan, tak saja masyarakat, aparat kemanan mesti waspada. Pasalnya, potensi kemungkinan terjadinya ledakan bom susulan masih terbuka. Apalagi ledakan terjadi di pusat ibu kota negara.
Anggota Komisi III Arsul Sani menambahkan, aparat di bidang intelijen seolah dengan ledakan tersebut membuktikan kurang maksimalnya koordinasi antar lembaga di bidang intelijen. Polri, Badan Intelijen Negara (BIN) serta lembaga lain yang menaungi bidang intelijen lainnya mesti berkoordinas. “Saya melihat bahwa aparat intelijen kita kecolongan,” ujarnya.
Menurutnya, peristiwa ledakan diawali di bilangan Sarinah Jakarta Pusat terjadi di area ring 1. Setidaknya, lokasi kejadian mendekat dengan kantor Gubernur DKI Jakarta, Istana Negara, serta Gedung Parlemen. Bahkan, sejumlah kantor Kedutaan Besar negara luar. Terhadap berbagai objek vital itulah aparat keamanan mestinya menyiagakan personil aparatur keamanan dengan tingkat tinggi.
“Tapi kan kesiagaan itu didukung dengan data intelijen,” katanya.
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menambahkan peristiwa ledakan bom unutk kesekian kalinya ini menjadi pelajaran bagi aparat kemanan. Yang pasti, Polri, BIN, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan lembaga lain harus meningkat koordinasi di bidang intelijen. Pasalnya jika tidak, persitiwa ledakan bom di enam tempat ini menjadi tamparan keras terhadap aparat keamanan, khususnya bidang intelijen. “Ini merupakan tamparan bagi intelijen. Kita akan tanyakan ke Kapolri nanti,” ujarnya.
Anggota Komisi III lainnya Nasir Djamil berpendapat, kemanan dan ketertiban masyarakat menjadi tugas pokok dan fungsi dari Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam) Polri. Setidaknya Baharkam sudah mampu melakukan fungsi preventif untuk melakukan deteksi dini terhadap kemungkinan terjadi peristiwa mengganggu Kamtibmas.
Ia menilai fungsi pencegahan itulah yang dinilai tidak maksimal. Mestinya, kata Nasir, pengamanan di tempat objek vital diperketat. Namun ia tak pula menyalahkan aparat keamanan sepenuhnya terkait dengan bobolnya aksi peledakan tersebut. Ia berpandangan dengan peledakan yang diawali di pos polisi Sarinah bukan tidak mungkin adanya tindakan polisi yang dinilai tidak sejalan dengan kelompok tertentu.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan, peristiwa peledakan bom di sejumlah tempat menimbulkan teka teki. Pasalnya, bila dikaitkan dengan berbagai hal bukan tidak mungkin publik bakal menerka-nerka. Misalnya, dikaitkan dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan Nasional (Kamnas) yang ditolak oleh sejumlah Ormas. Boleh jadi juga lantara adanya kelompok radikal di Papua Merdeka yang membuat heboh di Jakarta beberapa waktu lalu.
“Tapi banyak kemungkinan dan pelaku ini terlatih dan sudah dipersiapkan,” katanya.
Ia berharap Polri selaku pihak yang bertugas melakukan pengamanan dalam negeri dalam 1x24 jam mesti memberikan keterangan kepada publik. Setidaknya, Polri dapat segera mendeteksi dan menangkap pelaku dalam keadaan hidup. Tujuannya, agar dapat membongkar jaringan dan motif di balik aksi peledakan tersebut.
“Untuk menjawab teka teki ini harus ditangkap. Polisi jangan sungkan-sungkan kalau menangkap kemudian kena si fulan A atau fulan B. Buka saja supaya terang benderang. Jadi dibutuhkan keberanian polisi,” ujarnya.
Ketua MPR Zulkifli Hasan menambahkan, Polri, TNI dan intelijen untuk bergerak dan menindak aksi yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Menurutnya kerjasama proaktif masyarakat dan aparat yang berwenang sangat diperlukan untuk mencegah aksi teror bom berkelanjutan.
“Kewaspadaan masyarakat perlu ditingkatkan sampai ke lingkungan tempat tingggal masing-masing,” pungkasnya.
Koordinasi antar lembaga mestinya dapat mendeteksi bakal terjadinya peristiwa peledakan. Sayangnya, intelijen seolah kebobolan. “Saya kira ini sebuah pekerjaan yang integrated dan harus berkoordinasi dengan baik dan jangan pernah lengah,” ujar Wakil Ketua Komisi III Mulfachri Harahap di Gedung DPR, Kamis (14/1).
Aparat keamanan mestinya sigap ketika mendapatkan info seputar kemungkinan adanya ancaman ledakan bom. Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan, tak saja masyarakat, aparat kemanan mesti waspada. Pasalnya, potensi kemungkinan terjadinya ledakan bom susulan masih terbuka. Apalagi ledakan terjadi di pusat ibu kota negara.
Anggota Komisi III Arsul Sani menambahkan, aparat di bidang intelijen seolah dengan ledakan tersebut membuktikan kurang maksimalnya koordinasi antar lembaga di bidang intelijen. Polri, Badan Intelijen Negara (BIN) serta lembaga lain yang menaungi bidang intelijen lainnya mesti berkoordinas. “Saya melihat bahwa aparat intelijen kita kecolongan,” ujarnya.
Menurutnya, peristiwa ledakan diawali di bilangan Sarinah Jakarta Pusat terjadi di area ring 1. Setidaknya, lokasi kejadian mendekat dengan kantor Gubernur DKI Jakarta, Istana Negara, serta Gedung Parlemen. Bahkan, sejumlah kantor Kedutaan Besar negara luar. Terhadap berbagai objek vital itulah aparat keamanan mestinya menyiagakan personil aparatur keamanan dengan tingkat tinggi.
“Tapi kan kesiagaan itu didukung dengan data intelijen,” katanya.
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menambahkan peristiwa ledakan bom unutk kesekian kalinya ini menjadi pelajaran bagi aparat kemanan. Yang pasti, Polri, BIN, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan lembaga lain harus meningkat koordinasi di bidang intelijen. Pasalnya jika tidak, persitiwa ledakan bom di enam tempat ini menjadi tamparan keras terhadap aparat keamanan, khususnya bidang intelijen. “Ini merupakan tamparan bagi intelijen. Kita akan tanyakan ke Kapolri nanti,” ujarnya.
Anggota Komisi III lainnya Nasir Djamil berpendapat, kemanan dan ketertiban masyarakat menjadi tugas pokok dan fungsi dari Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam) Polri. Setidaknya Baharkam sudah mampu melakukan fungsi preventif untuk melakukan deteksi dini terhadap kemungkinan terjadi peristiwa mengganggu Kamtibmas.
Ia menilai fungsi pencegahan itulah yang dinilai tidak maksimal. Mestinya, kata Nasir, pengamanan di tempat objek vital diperketat. Namun ia tak pula menyalahkan aparat keamanan sepenuhnya terkait dengan bobolnya aksi peledakan tersebut. Ia berpandangan dengan peledakan yang diawali di pos polisi Sarinah bukan tidak mungkin adanya tindakan polisi yang dinilai tidak sejalan dengan kelompok tertentu.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan, peristiwa peledakan bom di sejumlah tempat menimbulkan teka teki. Pasalnya, bila dikaitkan dengan berbagai hal bukan tidak mungkin publik bakal menerka-nerka. Misalnya, dikaitkan dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan Nasional (Kamnas) yang ditolak oleh sejumlah Ormas. Boleh jadi juga lantara adanya kelompok radikal di Papua Merdeka yang membuat heboh di Jakarta beberapa waktu lalu.
“Tapi banyak kemungkinan dan pelaku ini terlatih dan sudah dipersiapkan,” katanya.
Ia berharap Polri selaku pihak yang bertugas melakukan pengamanan dalam negeri dalam 1x24 jam mesti memberikan keterangan kepada publik. Setidaknya, Polri dapat segera mendeteksi dan menangkap pelaku dalam keadaan hidup. Tujuannya, agar dapat membongkar jaringan dan motif di balik aksi peledakan tersebut.
“Untuk menjawab teka teki ini harus ditangkap. Polisi jangan sungkan-sungkan kalau menangkap kemudian kena si fulan A atau fulan B. Buka saja supaya terang benderang. Jadi dibutuhkan keberanian polisi,” ujarnya.
Ketua MPR Zulkifli Hasan menambahkan, Polri, TNI dan intelijen untuk bergerak dan menindak aksi yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Menurutnya kerjasama proaktif masyarakat dan aparat yang berwenang sangat diperlukan untuk mencegah aksi teror bom berkelanjutan.
“Kewaspadaan masyarakat perlu ditingkatkan sampai ke lingkungan tempat tingggal masing-masing,” pungkasnya.