Rabu, 03 Pebruari 2016

KAI Bantah Anggotanya Gunakan Sertifikat Palsu

KAI mendukung PERADI untuk mengusut dan membongkar kasus dugaan pemalsuan hingga tuntas.
RIA
Presiden KAI Tjoetjoe Sandjaja (Kiri) Foto: plus.google.com

Disebut ada sertifikat Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) yang dipalsukan dalam pengangkatan sumpah advokat Kongres Advokat Indonesia (KAI) di Pengadilan Tinggi Kendari, pada 17 November 2015 lalu, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) KAI Sulawesi Tenggara membantah hal tersebut.
 
Ketua DPD KAI Sulawesi Tenggara Andri Darmawan mengatakan pada saat mengusulkan penyumpahan advokat ke Pengadilan Tinggi Kendari, semua anggota KAI yang hendak diusulkan melengkapi dokumen pengangkatan mereka menggunakan sertifikat pendidikan profesi advokat (DIKPA) keluaran KAI.
 
“Tidak ada (advokat) yang menggunakan sertifikat PKPA yang dikeluarkan oleh PERADI. Hal ini telah diverifikasi sebelumnya oleh kami dari KAI dan juga dari pihak Pengadilan Tinggi Kendari,” tegas Andri dalam pesan yang diterima , Rabu (3/2).
 
Bila ada advokat yang menggunakan sertifikat PKPA yang dikeluarkan oleh PERADI, maka dapat dipastikan bahwa orang tersebut bukanlah anggota KAI. Ia mengklarifikasi berita dugaan untuk pengangkatan sumpah yang diajukan KAI.
 
Dalam berita tersebut, Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PERADI Jamaslin James Purba mengatakan telah ditemukan tiga sertifikat PKPA PERADI dalam pengangkatan sumpah advokat KAI di Pengadilan Tinggi Kendari. Namun, hasil dari penelusuran DPN PERADI, tidak ada kecocokan antara nomor seri sertifikat tersebut dengan data yang dimiliki PERADI.
 
Menindaklanjuti temuan tersebut, James menyebutkan, bahwa DPN PERADI akan melaporkan oknum-oknum yang terlibat dalam pemalsuan dokumen ke pihak yang berwajib. “Sangat disayangkanlah tindakan advokat ini. Kalau mengaku sebagai penegak hukum, harusnya kan dia tidak melakukan tindakan yang melawan hukum,” kata James.
 
Presiden KAI Tjoetjoe Sandjaja Hernanto pun ikut mendukung langkah yang diambil PERADI tersebut. Menurutnya, mengungkap dan membongkar kasus ini sampai tuntas merupakan sebuah kewajiban karena hal ini telah mencoreng nama baik dan kehormatan Advokat Indonesia.
 
Di samping itu, ia juga yakin bahwa oknum yang dimaksud bukanlah anggotanya. Sebagai nahkoda KAI, ia memastikan dan menjamin sistem rekrutmen dan penyumpahan advokat di KAI dilakukan melalui verifikasi yang sangat ketat. “Saya tidak mau kecolongan ada advokat siluman masuk ke KAI. Kalau benar ada advokat yang disumpah Pengadilan Tinggi menggunakan dokumen dari PERADI yang dipalsukan, maka saya khawatir jangan-jangan orang tersebut berasal dari KAI yang palsu juga,” katanya.
 
Untuk diketahui, KAI kini terbagi menjadi tiga kubu. Mereka terpecah dalam kongres yang berlangsung di , Sumatera Selatan, pada tanggal 25-27 April 2014 silam.

 




hukumonline

pemalsuan dokumen









Palembang

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua