Kamis, 18 February 2016

Ada Isu Pengacara Probono dalam Revisi UU PPTKILN

Skema advokasi dan pembiayaan belum jelas.
ADY
Anis Hidayah. Foto: SGP

Panitia Kerja RUU PPILN (Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri) terus melakukan pembahasan dengan mengundang para pemangku kepentingan seperti pengusaha dan kelompok masyarakat sipil yang mengadvokasi . Ada beragam isu yang dibahas.
 
Ketua Komisi IX DPR, Dede Yusuf Macan Effendi, mengatakan Panja RUU PPILN menjelaskan Panja mengundang sejumlah pemangku kepentingan untuk memberi masukan terhadap RUU PPILN. Masalah buruh migran tak sesederhana yang dibayangkan. Dalam konteks itu Panja ingin mendengar ide, pendapat, dan masukan para pemangku kepentingan.
 
TKI yang bekerja di luar negeri menjadi isu penting dan kuat dalam proses pembahasan. Revisi tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (PPTKILN) justru dimaksudkan untuk memberikan perlindungan lebih kepada para TKI. Dede menegaskan perlindungan menjadi tugas Pemerintah. Sudah menjadi kewajiban Pemerintah melindungi setiap warga negaranya yang bekerja di luar negeri.
 
Salah satu yang dibahas adalah advokasi, yakni bagaimana menyediakan pengacara bagi TKI. Opsinya bisa advokasi probono atau honorarium advokatnya diambil dari asuransi TKI. “Masih dipikirkan bagaimana menyediakan pengacara bagi TKI, apakah nanti menggunakan asuransi yang bisa mengcover biaya pengacara atau menggunakan cara lain,” jelas Dede Yusuf usai rapat Panja RUU PPILN di ruang sidang Komisi IX DPR, Rabu (17/2).
 
Direktur Eksekutif Migrant Care, Anis Hidayah, menilai UU PPTILN memberikan perlindungan yang minim terhadap TKI. TKI masih dianggap sebagai komoditas sehingga perlindungan diserahkan kepada swasta lewat PJTKI/PPTKIS. Minimnya perlindungan itu bukan saja ketika TKI berada di luar tetapi juga di penampungan dalam negeri.
 
Anis berharap RUU PPILN memiliki paradigma yang jauh berbeda dengan UU PPTKILN. Paradigmanya harus berbasis HAM dan memberi mandat besar kepada pemerintah untuk memberikan pelayanan publik terhadap warga negaranya yang mau bekerja ke luar negeri. Pelayanan itu harus terdesentralisasi sampai ke tingkat desa. Dengan pelayanan terpadu dan berbasis diharapkan mampu menghasilkan pelayanan yang mudah, murah dan cepat. Ia juga mengingatkan putusan Tahun 2013 mengabulkan permohonan pengujian Pasal 59 UU PPTKILN yang intinya membolehkan TKI untuk berangkat secara mandiri.
 
Anis juga melihat perlunya negara hadir memberi perlindungan optimal terhadap TKI, antara lain menyiapkan pengacara. “Di draft RUU PPILN ada mandat kepada pemerintah untuk menyediakan pengacara probono di berbagai wilayah,” katanya.
 
Anis juga mengingatkan agar sanksi pidana yang diatur dalam UU PPILN diselaraskan dengan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sebab selama ini TKI rentan terjebak dalam kejahatan perdagangan orang.
 
isu-isu buruh migran



Perlindungan hukumUU No. 39 Tahun 2004





onlineMahkamah Konstitusi




Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua