Selasa, 16 August 2016

Hakim Palguna: MK Potensial Kebanjiran Perkara Constitutional Complaint

Beberapa putusan MK Indonesia sudah mereflesikan nuansa constitution complaint melalui wewenang pengujian UU.
ASH
Presiden bersama Ketua MK dan hakim MK dari sejumlah negara. Foto: ASH/ARI

Wacana agar Mahkamah Konstitusi (MK) diberi kewenangan mengadili perkara (pengaduan konstitusional) hingga kini disuarakan sebagian masyarakat. Pakar hukum tata negara tercatat pernah mengungkapkan harapan agar dihidupkan.
 
Saat ini saja seorang warga Bandung Sri Royani tengah agar MK diberi kewenangan mengadili jenis perkara ini melalui pengujian UU MK dan UU Kekuasan Kehakiman.
 
MK sendiri pernah mengakui jenis perkara permohonan jumlahnya cukup banyak. Praktiknya, MK tetap mengadili dan memutus perkara itu lewat pengujian Undang-Undang meski sebagian besar tidak dapat diterima lantaran MK menganggap tidak berwenang mengadili jenis perkara ini.
 
Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna mengatakan MK tidak memiliki kewenangan memeriksa perkara pengaduan konstitusional. Sebab, kewenangan MK menyangkut empat hal yakni pengujian Undang-Undang (UU), sengketa kewenangan antar lembaga, perselisihan hasil pemilu, dan memutuskan sengketa pembubaran partai politik. Namun, perjalanannya MK sering menangani pengujian Undang-Undang yang berbau pengaduan konstitusional.
 
Dia mencontohkan ketika dalam kasus konkrit seseorang mempersoalkan KUHAP yang sebenarnya normanya tidak bermasalah. Hanya saja, penerapan normanya keliru dalam praktik, sehingga MK tidak menerima permohonan karena tidak berwenang. Namun, tak jarang dalam kasus tertentu, MK memutus inkonstitusional bersyarat, norma dianggap bertentangan dengan UUD 1945 jika ditafsirkan begini.
 
“Selama ini MK membuat terobosan dengan menjatuhkan putusan inkonstitusional bersyarat (),” ujar Palguna di sela-sela Kongres Ketiga  (AACC) di Convention Center Nusa Dua, Bali, Jum’at (12/8) kemarin.
 
Karena itu, selama ini praktik pengertian di MK telah diperluas yang tidak hanya mengadili norma, tetapi sekaligus menilai tindakan atau kelalaian pejabat publik yang mengakibatkan kerugian konstitusional warga negara. Lagipula, secara teoritis baik maupun pengaduan konstitusional induknya sama yakni yang merupakan fungsi MK di negara manapun.
 
Bedanya, pengujian norma dan tindakan atau kelalain pejabat publik yang tidak melaksanakan kewajibannya yang mengakibatkan hak warga negara terlanggar. Jadi, saya kira persoalan desakan publik atas bisa diatasi untuk sebagian besar,” kata doktor yang desertasinya pada 2013 mengulas topik ini.
 
Menurutnya, apabila MK diberi kewenangan memeriksa pengaduan konstitusional diperkirakan berpotensi terjadi “ledakan” perkara. Di sisi lain, perkara pengujian UU akan semakin berkurang. “Apabila kewenangan constitutional complaint dimiliki MK Indonesia, di satu sisi bisa terjadi atau ‘ledakan’ perkara, di sisi lain jumlah perkara pengujian turun. Sebab, orang sudah menemukan salurannya dalam kasus konkrit.”
 
Dia melanjutkan, praktik perkara pengaduan konstitusional di MK Korea syaratnya ketika semua upaya hukum yang tersedia sudah ditempuh sama halnya di MK Jerman. Di Jerman, ketika ada warga negara yang dirugikan atas berlakunya UU salurannya mengajukan . Sebab, hanya boleh diajukan oleh lembaga negara, bukan warga negara .
 
Praktik di Jerman saat seseorang diadili di pengadilan biasa, hakimnya menilai UU yang menjadi dasar tuntutan keliru atau bertentangan konstitusi, dia bisa mengajukan ke MK Jerman. “Selama permohonan ini diperiksa, kasus di pengadilan ditunda. Kalau MK memutus UU dianggap tidak bertentangan, kasusnya diteruskan. Tetapi, kalau UU dianggap bertentangan dengan konstitusi, kasusnya diulur.”
 
Tidak dimiliki negara lain
Sekjen MK Guntur Hamzah menambahkan apabila dibandingkan dengan MK di negara lain anggota AACC, kecuali Myanmar hampir semua memiliki kewenangan mengadili .  “Myanmar kan bukan MK, tetapi Mahkamah Agung (MA). Tetapi, bukan berarti MK Indonesia tertinggal dengan negara-negara lain,” kata Guntur.
 
Menurutnya, kelebihan MK Indonesia memiliki kewenangan mengadili norma Undang-Undang yang diberikan hak pada perorangan warga negara. Hal ini tidak dimiliki MK negara-negara lain yang memberlakukan . Sebab, umumnya hanya diberikan bagi lembaga negara, bukan perorangan seperti di Indonesia. “Sebetulnya, beberapa putusan MK Indonesia sudah mereflesikan nuansa   melalui wewenang pengujian UU,” ujarnya.

Mahkamah Konstitusi, kata dia, tergantung pembentuk Undang-Undang apakah ke depan MK perlu diberi kewenangan . Lagipula, apabila MK diberikan kewenangan mengadili perkara diperkirakan akan ‘banjir’ perkara di MK. “Tentunya, legislator mengubah UUD 1945 sejauhmana MK perlu diberi kewenangan ini, kalau MK kan sebenarnya hanya pelaksana dan penjaga UUD 1945, tidak mungkin melampaui apa yang sudah ditentukan dalam UUD 1945,” tutupnya.
 
Sebagai informasi, sejak sistemdi MK Korea, peningkatan jumlah permohohan yang masuk tidak dapat dihindari. Sejak berdiri 1 September 1988, pasca amandemen konstitusi 1987, MK Korea Selatan tercatat menerima permohonan   sebanyak 22.968 kasus. Sedangkan, peninjauan UU (), MK Korea telah menerima permohonan sebanyak 5.596 kasus. Pada tahun 2015 saja, MK Korea telah menerima sekitar 1.859 permohonan dan lebih dari 98 persennya adalah permohonan .
constitutional complaintYusril Ihza Mahendraconstitutional complaint

memperjuangkan

constitutional complain





conditionally unconstitutionalAssociation of Asian Contitutional Court and Equivalent Institution

judicial reviewjudicial reviewconstitutional review

constitutional complaintconstitutional complaint

case load

constitutional complaintjudicial review(staat judicial review)

constitutional question


constitutional complaint

constitutional complaintlegal standing judicial reviewconstitution complaint

constitutional complaintconstitutional complaint

diberlakukanconstitutional complaint constitutional complaintjudicial reviewconstitutional complaint

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua