Senin, 29 August 2016

Rincian Pemangkasan Anggaran Sesuai Instruksi Presiden Jokowi

Penghematan terendah menjadi beban Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebesar Rp 2,744 miliar. Sementara penghematan tertinggi dibebankan kepada Kementerian Pertahanan sebesar Rp 7,933 triliun.
Sandy Indra Pratama
UU Pengampunan Pajak tak menghapus pencucian uang. Ilustrasi: HLM


 


 


 

Hanya 3 dari 87 K/L yang tidak memperoleh penghematan APBN-P 2016, yaitu MPR RI, DPR RI, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.

 

Berikut rincian kementerian dan lembaga yang terdampak Inspres penghematan anggaran: 

 

1.  Badan Pemeriksa Keuangan: Rp 200 miliar.

2.  Mahkamah Agung: Rp 192,53 miliar 

3.  Kejaksaan Agung: Rp 18,03 miliar 

4.  Kementerian Sekretariat Negara: Rp 320,99 miliar 

5.  Kementerian Dalam Negeri: Rp 789,79 miliar 

6.  Kementerian Luar Negeri: Rp 700,811 miliar 

7.  Kementerian Pertahanan: Rp 7,93 triliun

8.  Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia: Rp 550,90 miliar 

9.  Kementerian Keuangan: Rp 3,52 triliun 

10. Kementerian Pertanian: Rp 5,938 triliun.

11. Kementerian Perindustrian: Rp 854,77 miliar

12. Kementerian ESDM: Rp 3,91 triliun 

13. Kementerian Perhubungan: Rp 4,74 triliun

14. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: Rp 3,916 triliun 

15. Kementerian Kesehatan: Rp 5,55 triliun

16. Kementerian Agama: Rp 1,40 triliun 

17. Kementerian Ketenagakerjaan: Rp 488,07 miliar 

18. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Rp 871,72 miliar

19. Kementerian Kelautan dan Perikanan: Rp 3,05 triliun.

20. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: Rp 6,980 triliun

21. Kemenko Polhukam: Rp 27,49 miliar

22. Kemenko Perekonomian: Rp 49,99 miliar

23. Kemenko bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Rp 114,608 miliar

24. Kementerian Pariwisata: Rp 800 miliar 

25. Kementerian BUMN: Rp 59,100 miliar 

26. Kemenristek dan Dikti: Rp 1,358 triliun 

27. Kemenkop dan UKM: Rp 47,235 miliar

28. Kementerian PAN RB: Rp 6,366 miliar 

29. Badan Intelijen Negara: Rp 228,495 miliar.

30. Lembaga Sandi Negara: Rp 228,495 miliar

31. Dewan Ketahanan Nasional: Rp 14,117 miliar

32. Badan Pusat Statistik: Rp 14,117 miliar

33. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas: Rp 224,266 miliar

34. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional: Rp 311,015 miliar

 

35. Perpustakaan Nasional RI: Rp 184,570 miliar

36. Kementerian Komunikasi dan Informatika: Rp 193,315 miliar 

37. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri): Rp 2,959 triliun

38. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM): Rp 136,897 miliar

39. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas): Rp 105,135 miliar.

40. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM): Rp 17,500 miliar

41. Badan Narkotika Nasional: Rp 459,400 miliar

42. Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi: Rp 2,08 triliun 

43. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional: Rp 774,26 miliar

44. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM): Rp 3,80 miliar

45. Badan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG): Rp 31,056 miliar 

46. Komisi Pemilihan Umum: Rp 19,17 miliar

47. Mahkamah Konstitusi: Rp 10,849 miliar

48. PPATK: Rp 2,774 miliar

49. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia: Rp 17,674 miliar.

50. Badan Tenaga Nuklir Nasional: Rp 11,503 miliar

51. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi: Rp 20,832 miliar

52. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional: Rp 38,292 miliar

53. Badan Informasi Geospasial: Rp 16,884 miliar 

54. Badan Standardisasi Nasional: Rp 3,363 miliar

55. Badan Pengawas Tenaga Nuklir: Rp 6,510 miliar

56. Lembaga Administrasi Negara: Rp 4,137 miliar

57. Arsip Nasional Republik Indonesia: Rp 12,673 miliar 

58. Badan Kepegawaian Negara (BKN): Rp 10,969 miliar 

59. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan: Rp 50 miliar.

60. Kementerian Perdagangan: Rp 727,235 miliar

61. Kementerian Pemuda dan Olahraga: Rp 346,413 miliar

62. Komisi Pemberantasan Korupsi: Rp 13,001 miliar

63. Komisi Yudisial: Rp 3,873 miliar

64. Badan Nasional Penanggulangan Bencana: Rp 551,078 miliar

65. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia: Rp 52,537 miliar. 

 

66. Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo: Rp 20,197 miliar

67. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Rp 39,063 miliar. 

68. Badan SAR Nasional: Rp 55,973 miliar

69. Komisi Pengawas Persaingan Usaha: Rp 20,997 miliar.

70. Badan Pengembangan Wilayah Suramadu: Rp 101,649 miliar

71. Ombudsman Republik Indonesia: Rp 9,012 miliar

72. Badan Nasional Pengelola Perbatasan: Rp 36,110 miliar

73. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam: Rp 49,613 miliar

 

74. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme: Rp 52,725 miliar

75. Sekretariat Kabinet: Rp 6,816 miliar

76. Badan Pengawas Pemilihan Umum: Rp 19,891 miliar.

77. Lembaga Penyiaran Radio Republik Indonesia: Rp 76,911 miliar

78. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia: Rp 75,911 miliar

79. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang: Rp 70,849 miliar

 

81. Badan Keamanan Laut: Rp 443,079 miliar 

82. Kemenko bidang Kemaritiman Rp 122,781 miliar

83. Badan Ekonomi Kreatif: Rp 363,431 miliar.

 
Presiden Joko Widodo mengeluarkan instruksi penghematan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2016.Melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2016, yang dikeluarkan pada 26 Agustus 2016 sesuai yang dirilis setkab.go.id, Presiden Joko Widodo langkah-langkah pemangkasan anggaran diatur.Dalam lampiran Inpres tersebut tertuang besaran penghematan dari masing-masing K/L, dimana penghematan terendah menjadi beban Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebesar Rp 2,744 miliar. Sementara penghematan tertinggi dibebankan kepada Kementerian Pertahanan sebesar Rp 7,933 triliun. 
Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua