Jumat, 14 October 2016

Komnas HAM Minta Rekomendasi UPR Dipantau

Berguna untuk pemenuhan dan pemajuan HAM di Indonesia.
ADY
Komnas HAM mengusulkan agar pelaksanaan UPR dipantau. Foto gedung Komnas HAM: SGP
Sebagai bagian dari negara anggota PBB, pelaksanaan HAM di Indonesia dipantau oleh 193 negara anggota PBB. Begitulah peran antar negara anggota PBB, saling mengingatkan satu sama lainnya. Pemantauan penerapan HAM di setiap negara anggota PBB itu dilakukan antara lain lewat mekanisme universal periodic review (UPR) di forum Dewan HAM PBB.
 
Komisioner Komnas HAM, Sandrayati Moniaga, mengatakan Pemerintah Indonesia telah mengikuti UPR pada 2012, menghasilkan sedikitnya 150 rekomendasi untuk Indonesia. Walau tidak menghitung berapa persen rekomendasi yang berhasil dijalankan pemerintah, tapi Sandra melihat ada kemajuan di bidang HAM. Misalnya, Pemerintah berhasil menerbitkan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pengganti UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.
 
Pemerintah Indonesia akan mengikuti kembali UPR tahun 2017. Batas akhir Komnas HAM untuk melaporkan perkembangan situasi HAM di Indonesia periode 2012-2016 sudah lewat pada September lalu. Laporan itu disampaikan kepada Dewan HAM PBB untuk digunakan di forum UPR. Dalam forum itu pemerintah akan dievaluasi 193 negara anggota PBB tentang pelaksanaan rekomendasi UPR 2012 dan situasi HAM di Indonesia.
 
Komnas HAM telah mengusulkan agar pemantauan rekomendasi UPR kepada pemerintah dilakukan secara sistematis. Sehingga pemantauan itu tidak hanya dilakukan menjelang UPR. Dalam pemantauan itu Komnas HAM bersama lembaga negara terkait akan mengingatkan pemerintah untuk menjalankan rekomendasi UPR. Sebab, akan memalukan bangsa Indonesia jika rekomendasi yang disanggupi pemerintah itu belum dilaksanakan ketika menghadapi UPR periode berikutnya.
 
“Pemantauan sistematis ini penting untuk mendorong agar pemerintah konsisten, ketika menyatakan sanggup melaksanakan rekomendasi Dewan HAM PBB dalam UPR, maka itu harus dijalankan,” kata Sandra.
 
Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri dan Bappenas menyambut baik laporan ini. Sandra mengatakan pemantauan yang sistematis itu dibutuhkan agar antar lembaga pemerintahan terkait bisa saling membantu dan mengingatkan sehingga rekomendasi itu bisa dijalankan.
 
Rencananya, pemantauan secara sistematis terhadap pelaksanaan rekomendasi UPR itu akan dilakukan efektif setelah pemerintah mengikuti UPR 2017. Namun, sebelum UPR 2017 bergulir, bisa dirumuskan bagaimana mekanisme pemantauannya sehingga setelah UPR 2017 bisa langsung berjalan.
 
Peneliti Komnas HAM, Yosa Nainggolan, menjelaskan ada 18 isu yang ditulis Komnas HAM dalam laporan UPR mengenai pelaksanaan rekomendasi UPR 2012 oleh pemerintah Indonesia dan perkembangan situasi HAM. Dalam laporan ke Dewan HAM PBB, Isu-isu yang diusung itu dibagi menjadi 5 bagian yakni topik-topik HAM, kelompok spesifik, legislasi, ratifikasi dan isu lainnya.

Ada 6 isu yang diangkat yakni kebebasan berekspresi, hak hidup, hak tidak disiksa, memerangi impunitas, kebebasan beragama dan berkeyakinan serta LGBT. Untuk bagian kelompok spesifik, Komnas HAM melaporkan isu masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas dan pembela HAM.
 
Pada bagian ratifikasi instrumen HAM, dalam laporannya itu Komnas HAM merekomendasikan pemerintah untuk segera meratifikasi kovenan OP-CAT, Statuta Roma, CPED dan OP-ICRPD. Mengenai bagian legislasi, Komnas HAM menyoroti isu penguatan institusi HAM dan Rencana Aksi Nasional HAM, revisi KUHP dan pemberantasan terorisme dengan mengedepankan prinsip HAM.
 
Terkait isu lainnya, Komnas HAM dalam laporannya menyinggung soal pendidikan dan pelatihan HAM, penggusuran, persoalan HAM di beberapa daerah, bisnis dan HAM serta hak atas kesehatan yakni perluasan cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan ratifikasi kerangka kerka pengendalian rokok tembakau (FCTC). “Perlu kajian kesehatan menyeluruh dan terpadu termasuk regulasi terkait dampak kebakaran hutan dan lahan,” urai Yosa.
Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua