Senin, 24 October 2016

Ujian PPAT Tahun Ini Belum Komputerisasi, Begini Alasan BPN

Ujian PPAT tahun 2016 tetap tertulis dengan memakai Lembar Jawaban Komputer (LJK). Tahun depan kemungkinan baru dilakukan secara komputerisasi.
Nanda Narendra Putra
Ilustrasi ujian PPAT. Foto: NNP
Penyelenggaran Ujian Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tahun ini belum akan dilakukan secara komputerisasi (computer based test). Digelar awal November 2016 nanti, ujian PPAT masih tetap dilakukan secara manual (paper based test) seperti penyelenggaraan pada tahun-tahun sebelumnya.
 
Dirjen Hubungan Hukum Keagrariaan pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), R.B Agus Widjayanto mengatakan, ujian PPAT secara komputerisasi rencananya baru akan dilakukan pada penyelenggaraan ujian periode selanjutnya. Alasannya, sistem penganggaran ujian PPAT tahun 2016 masih disusun berdasarkan sistem penyelenggaraan ujian secara manual.
 
“Tahun ini masih tertulis,” ujar Agus saat diwawancarai hukumonline di kantornya, Jumat (21/10).
 
Lebih lanjut, selain karena persoalan penyusunan anggaran yang mengacu ke penyelenggaraan ujian secara manual, alasan lain belum terlaksananya ujian PPAT secara komputerisasi lantaran Kementerian ATR/BPN harus berkoordinasi dengan Kemenristek-Dikti terkait ujian secara computer based test tersebut. Sebab, ujian secara komputerisasi mesti mengacu terhadap standarisasi yang tentukan, salah satunya dari Lembaga Sandi Negara. (Baca Juga: Hadapi Ujian PPAT? Yuk, Intip Kisi-Kisinya)
 
“Karena di-digital-kan, harus ada standarisasi dari Lembaga Sandi Negara biar tidak bisa ngga di-hack orang. Kalau sudah itu (distandarisasi), kita bisa selenggarakan di setiap wilayah,” kata Agus menjelaskan.
 
Di tempat yang sama, Sekretaris Ditjen Hubungan Hukum Keagrariaan pada Kementerian ATR/BPN, Pelopor mengatakan bahwa secara teknologi penyelenggaraan ujiian PPAT dari tahun ke tahun telah menggunakan komputerisasi. Maksudnya, teknis pemeriksaan ujian telah melalui sistem digital. Sehingga, kertas penjawab yang dipakai selama ini adalah Lembar Jawaban Komputer (LJK).  
 
“Nanti ini jawabannya sudah menggunakan LJK. Siap-siap, bisa dibulat atau disilang (cara menjawabnya). Dari segi ini, sudah gunakan teknologi, tapi belum computer based test. Tahun 2017 rencannya sudah full computer based test. Siap-siap juga makanya, jangan ‘gaptek’ (gagap teknologi),” ujar Pelopor menambahkan.
 
Beberapa waktu yang lalu, desas-desus mengenai rencana penyelenggaraan ujian PPAT secara komputerisasi telah ramai diperbincangkan jauh sebelum Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 31 Tahun 2016 tentang Tata Cara Ujian, Magang, dan Pengangkatan PPAT terbit pada pertengahan Oktober 2016 kemarin. Tepatnya dalam acara “Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Mempersiapkan PPAT yang Berkualitas dan Berintegritas” yang digelar PP IPPAT sekira akhir Agustus yang lalu.
 
Dalam kesempatan itu, Notaris dan PPAT kota Jakarta Barat, Diah Sulistyani Mulyadi menyatakan kemungkinan ujian PPAT dilakukan secara komputerisasi. Kata Listi –sapaan akrab Diah- , kemungkinan digelar ujian secara komputerisasi setelah sejumlah pengurus inti PP IPPAT melakukan pertemuan yang intens dengan perwakilan dari Kementerian ATR/BPN. (Baca Juga: Kali Pertama, Ujian PPAT Bakal Dilakukan Secara Komputerisasi)
 
Selain itu, patut juga diketahui juga, total pendaftar Ujian PPAT kali ini ‘nyaris’ tembus 10 ribu peserta. Panitia Pelaksanaan Ujian PPAT mengaku bahwa jumlah itu melebihi target yang ditetapkan sebelumnya, yakni 3.000 peserta. Memang dari jumlah itu masih akan disaring dalam seleksi administrasi yang hasilnya akan diumumkan besok, Rabu (25/10) melalui situs resmi Ujian PPAT. (Baca Juga: Resmi Ditutup, Jumlah Pendaftar Ujian PPAT Hampir 10 Ribu)
 
Diwartakan hukumonline sebelumnya, Dirjen Agus menilai membludaknya jumlah peserta ditenggarai lantaran setelah tiga tahun vakum, baru tahun ini akhirnya digelar kembali. Selain itu, ia menduga animo peserta melonjak tinggi akibat beberapa pelonggaran pasca diterbitkannya PP Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PP Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT, misalnya syarat minimal usia PPAT 22 tahun dan perluasan wilayah kerja PPAT menjadi satu provinsi. (Baca Juga: Pro Kontra Soal PP No. 24 Tahun 2016)
 
Sementara itu, Sesditjen Pelopor menambahkan bahwa lonjakan pendaftar telah terjadi tak lama setelah pendaftaran dibuka. Bahkan, beberapa menit baru dibuka, totalnya telah mencapai angka 2.000 pendaftar. “Yang menarik itu ketika Senin pagi, baru 15 menit baru dibuka, itu masuk 2000 orang,” katanya.
Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua