Rabu, 26 Oktober 2016

Peta Jalan Perpajakan Harus Jelas

Implementasi belum sinkron dengan visi perpajakan. Dibutuhkan roadmap yang jelas.
FNH
Presiden Joko Widodo dalam acara sosialisasi UU Pengampunan Pajak. Foto: RES

Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla sudah genap dua tahun. Pemerintah menerbitkan sejumlah kebijakan di bidang perpajakan, antara lain tentang Pengampunan Pajak, dan Peraturan Pemerintah ( tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya.
 
Sejumlah warga telah mempersoalkan UU Pengampunan Pajak ke Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk ‘gugatan’ atas kebijakan pemerintah di bidang perpajakan. (Baca: ).
 
Namun, , Direktur Eksekutif (CITA) menilai sejauh ini visi perpajakan Jokowi-JK sudah tepat dengan melakukan dari belanja ke pendapatan. Persoalannya terletak pada implementasi yang belum sinkron dengan visi perpajakan.
 
Menurut Yustinus, Pemerintah harus membuat suatu kebijakan pajak yang jelas agar kebijakan tersebut bisa dijalankan secara komprehensif dan dengan visi perpajakan Presiden. Jika tidak, Yustinus khawatir jika tiap tahun pemerintah hanya berkutat untuk merespon semua yang terjadi di pasar. “Dikhawatirkan tiap tahun pemerintah hanya capek merespons apa yang terjadi di pasar tapi tidak punya , arah ke mana,” kata Yustinus di Jakarta, Selasa (25/10).
 
Idealnya, Pemerintah perlu membangun fundamental perpajakan. Demi menciptakan sistem perpajakan yang baik, Pemerintah juga perlu menciptakan regulasi yang baik, jelas, dan berkepastian hukum. Sistem perpajakan disajikan lewat aturan administrasi yang mudah, murah, dan transparan serta didukung dengan aparatur yang kompeten dan kredibel untuk membangun sistem perpajakan yang kuat dan baik. “Beberapa hal ini memang harus dilakukan secara bersamaan,” kata Yustinus.
 
Diakui Yustinus, Pemerintahan Jokowi-JK sebenarnya masih terganjal beberapa persoalan. Misalnya, upaya untuk menghadapi (BEPS) dan menerapkan (AEOI) masih terhalang kerahasiaan perbankan. Perundang-undangan perbankan Indonesia belum sejalan dengan aturan perpajakan. Indonesia juga perlu mengadaptasi standard yang ditetapkan kerjasama negara-negara OECD, menyiapkan regulasi teknis, perbaikan sistem dan peningkatan kompetensi. (Baca: ).
 
Pemerintahan Jokowi-JK juga perlu menyiapkan strategi yang tepat pasca amnesty pajak. Pasalnya, hal ini sangat menentukan peningkatan penerimaan pajak yang berkelanjutan di masa mendatang. Audit dapat menjadi sarana efektif untuk meningkatkan .
 
Catatan selanjutnya adalah transformasi kelembagaan pajak menjadi Ditjen Pajak lembaga semi-otonom dengan tetap memperhatikan dinamika sarana dan tujuan. Transformasi harus diletakkan dalam konteks membangung otoritas perpajakan yang akuntabel, transparan, dan kredibel. Dan mengimplementasikan pemungutan pajak yang cakupannya diperluas dengan pendetakan barang-barang mewah yang dikonsumsi, dengan tarif murah dan dapat dikreditkan. “Penerapan untuk level guna mencegah kebocoran PPN,” ujarnya.
 
Anggota Komisi XI DPR Indah Kurnia sepakat reformasi perpajakan dilakukan secara menyeluruh. Sinkronisasi antar undang-undang perlu dipastikan agar reformasi perpajakan tidak terbentur regulasi. Saat ini, DPR sudah membahas revisi tiga UU terkait perpajakan: RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), RUU Pajak Penghasilan (PPh) dan RUU Pajak Pertambahan Nilai (PPn) yang ditargetkan akan selesai pada 2017 mendatang.
 
"Semua undang-undang harus saling terkait dan bersinergi. Ketika UU KUP lolos, maka undang-undang yang lain juga harus diikutsertakan," kata Indah pada acara yang sama.

Bersamaan dengan itu, lanjutnya, dalam rangka reformasi perpajakan juga diperlukan sinkronisasi dengan RUU Perbankan dan RUU Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang akan segera dibahas dan diperbaiki. Indah memandang penting revisi UU Perbankan karena perlu memasukkan aspek keterbukaan informasi. Dengan keterbukaan informasi Ditjen Pajak bisa melakukan pengawasan terhadap WP yang selama ini tidak membayar pajak secara jujur.
UU No. 11 Tahun 2016PP) No. 34 Tahun 2016

Presiden Harus Pastikan Sasaran Pengampunan Pajak

Yustinus PrastowoCenter for Indonesia Taxation Analysisshifting

roadmapinline direction



Based Erosion and Profit Shifting Automatic Exchange of Tax Information in Finansial Sector Pertemuan G-20 akan Bahas Panama Papers

probability of apprehension

cash register retail





Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua