Senin, 07 November 2016

Begini Respons PERADI atas Uji Materi Aturan PKPA

Selama ini perguruan tinggi sudah dilibatkan.
MYS
Thomas E. Tampubolon, Sekjen DPN Peradi --Fauzie. Foto: MYS

Pengurus Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI) secara resmi telah mengajukan uji materi tentang Advokat ke Mahkamah Konstitusi. , salah seorang pengurus asosiasi, mempersoalkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) UU Advokat yang menjadi dasar penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA).
 
Dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi, pemohon meminta agar pasal-pasal yang dimohonkan uji dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Pada intinya pemohon meminta agar perguruan tinggi dilibatkan dalam penyelenggaraan PKPA dan Ujian Profesi Advokat (UPA). (Baca juga: ).
 
Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia () ternyata sudah mempersiapkan diri menghadapi APPTHI itu. Thomas E. Tampubolon, Sekretaris Jenderal DPN Peradi Fauzie –merujuk pada DPN Peradi di bawah pimpinan Fauzie Yusuf Hasibuan—mengatakan sudah melayangkan surat resmi ke Mahkamah Konstitusi, meminta agar DPN Peradi dimasukkan sebagai Pihak Terkait.
 
“Peradi sudah menyampaikan surat ke Mahkamah Konstitusi agar dijadikan sebagai Pihak Terkait,” ujar Thomas dalam perbincangan dengan , Jum’at (07/11).
 
Thomas menjelaskan jika permohonan sebagai Pihak Terkait itu dikabulkan Mahkamah Konstitusi, Peradi akan menjelaskan sikap resmi. Secara umum Thomas menegaskan selama ini DPN Peradi sudah melibatkan perguruan tinggi dalam penyelenggaraan PKPA. “Kita sudah menjalin kerjasama dengan ratusan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, untuk menyelenggarakan PKPA,” tegasnya.
 
Thomas mengingatkan UU Advokat menugaskan organisasi advokat untuk menyelenggarakan PKPA dan UPA. Dengan kata lain, yang diberikan amanat dalam Pasal 2 ayat (1) UU Advokat adalah organisasi advokat. Tetapi demi peningkatan kualitas, Peradi tetap menggandeng perguruan tinggi, baik sebagai penyelenggara maupun untuk pengajar. Kualitas PKPA justru akan ditentukan hasil kerjasama praktisi dan akademisi.
 
Karena itu, Thomas mengatakan setuju dengan gagasan Kemenristek Dikti agar PKPA disesuaikan dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT). Penyesuaian PKPA dengan SNPT penting agar kualitas semua pendidikan profesi advokat memiliki standar yang sama, kualitas yang setara, dan sesuai dengan kebutuhan pasar. (Baca juga: ).
 
Sekretaris Jenderal DPN Peradi itu justru menilai masalah standarisasi PKPA muncul karena terbitnya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) No. 73/KMA/HK.01/2015 yang mengizinkan penyumpahan advokat dari organisasi manapun. (Baca juga: ).
 
SK KMA itu justru menyebabkan Peradi kesulitan membuat standarisasi yang sama untuk penyelenggaraan PKPA. Apalagi banyak calon advokat menggunakan prinsip praktis, lebih memilih PKPA dan UPA yang tak sulit lulusnya. Itu pula sebabnya, kini ada advokat yang mempersoalkan SK KMA itu melalui ke Mahkamah Agung.
 
Peduli pada masalah standarisasi PKPA dan UPA ini, DPN Peradi sudah pernah berkirim surat ke Mahkamah Agung. “Meminta agar MA melihat kembali dampak apa yang ditimbulkan SK KMA itu,” kata Thomas.

Berkaitan dengan permintaan APPTHI, Thomas kembali mengingatkan DPN Peradi sudah menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi. Bahkan DPN Peradi terbuka atas masukan-masukan perguruan tinggi demi peningkatan kualitas PKPA dan UPA. Peradi bahkan sudah mengundang perguruan tinggi untuk duduk bersama membahas kualitas PKPA. “Kalau ada masukan dari perguruan tinggi kita dengan senang hati terima,” pungkasnya.
Undang-Undang  No. 18 Tahun 2003Laksanto Utomo

Pemohon Minta Perguruan Tinggi Dilibatkan dalam PKPA

DPN Peradijudicial review

hukumonline





Profesor Hukum Ini Kritik Penyelenggaraan PKPA

MA: KPT Berwenang Angkat Sumpah Advokat Manapun

hak uji materiil



Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua