Minggu, 13 November 2016

Kenali Voluntary Declaration dalam Perhitungan Bea Masuk

Jika pada barang impor melekat kekayaan intelektual, royaltinya dibayar pembeli.
FNH
Kenali deklarasi inisiatif dalam impor barang. Ilustrator: BAS

Jika Anda adalah pengusaha importir yang sering mendatangkan barang ke Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan ( tentang Deklarasi Inisiatif atas Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk layak Anda ketahui. Paling tidak, mengenali dan memahami apa yang dimaksud Deklarasi Inisiatif alias .
 
Berdasarkan Pasal 1 angka 4 PMK, Deklarasi Inisiatif adalah pemberitahuan importir dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dalam rangka memberitahukan dan memperkirakan atas harga yang seharusnya dibayar dan/atau biaya-biaya dan/atau nilai-nilai yang harus ditambahkan pada nilai transaksi yang belum dapat ditentukan nilainya pada saat pengajuan PIB. (Baca juga: ).
 
Selama ini belum ada ketentuan yang jelas, mekanisme pemberitahuan dan pembayaran terkait royalti, atau harga Besaran nilai belum dapat diketahui secara pasti pada saat penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor (PPI). PMK Deklarasi Inisiatif ini menjadi dasar hukum bagi importir memberitahukan atau memperkirakan nilai royalti, , dan harga pada saat penyampaian PPI. (Baca juga: ).
 
Sekretaris Dirjen Bea Cukai, Kusheri Supriyanto mengatakan kehadiran memberikan kepastian hukum dan memfasilitasi pemberitahuan dan pembayaran , maupun harga Juga, akan mendorong dari pengguna Jasa Kepabeanan terhadap pemenuhan kewajiban kepabeanan yang berlaku.
 
Agar dapat menggunakan Deklarasi Inisiatif, ada syarat yang harus dipenuhi. Pasal 3 PMK No. 67 Tahun 2016 itu menjelaskan syarat-syaratnya. Untuk , sesuai Pasal 3 ayat (1), harga penyelesaian baru dapat dipastikan pada suatu tanggal tertentu setelah tanggal pendaftaran PIB, barang merupakan komoditas yang diperdagangkan di bursa berjangka komoditas, dan ada kontrak tertulis antara pembeli dan penjual untuk jangka waktu tertentu.
 
Pasal 3 ayat (2) mengatur syarat-syarat bagi harus dipenuhi untuk royalti. Setiap barang impor yang mengandung hak kekayaan intelektual, royaltinya dibayar oleh pembeli secara langsung atau tidak langsung, sesuai  kewajiban hukum dalam kontrak.
 
Untuk , Pasal 3 ayat (3) PMK menyebutkan, harus merupakan nilai dari bagian pendapatan yang diperoleh pembeli atas penjualan kembali, pemanfaatan, atau pemakaian barang impor, nilai dari bagian pendapatan yang diserahkan secara langsung atau tidak langsung kepada penjual, dan merupakan persyaratan atas transaksi jual beli barang impor maupun tidak. adalah nilai setiap bagian dari hasil atau pendapatan yang diperoleh pembeli untuk disampaikan secara langsung atau tidak langsung kepada penjual atas penjualan, pemanfaatan, atau pemakaian barang impor bersangkutan. (Baca: ).
 
Pasal 4 dan 5 PMK mengatur kewajiban importir saat melakukan Untuk harga importir harus memberitahukan barang yang diimpor dengan harga memberikan perkiraan harga untuk digunakan sebagai dasar perhitungan nilai pabean, dan memberitahukan tanggal penyelesaian maksimal 45 hari. (Baca juga: ).
 
Untuk royalti dan , importir harus memberitahukan barang yang diimpor yang mengandung royalt atau ,  memberitahukan nilai royalti atau untuk ditambahkan pada nilai transaksi, dan memberitahukan tanggal penyelesaian maksimal 1 tahun.
 
Kasubdit Peraturan PPN Perdagangan, Jasa, dan PTLL, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Oktria Hendarji, menjelaskan jika merujuk pada UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Dasar Pengenaan Pajak (DPP) untuk menghitung PPN Impor adalah nilai impor. Nilai impor diperoleh dari dasar bea cukai ditambah pungutan kepabeanan.
 
Nilai impor adalah nilai yang menjadi dasar perhitungan bea masuk yang tunduk pada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai. Dan jika nilai barang impor tidak dapat diketahui saat pendaftaran PIB, maka importir dapat mengajukan Deklarasi Inisiatif sesuai dengan PMK. “Dalam hal diketahui nilai deklarasi inisiatif lebih kecil dari harga transaksi yang sebenarnya, importir tidak dikenai sanksi,” pungkasnya.
PMK) No. 67/PMK.04/2016voluntary declaration

Dwelling Time dan Regulasi Jadi Sorotan Satgas Kebijakan Ekonomi

proceed, futures. proceedsfutures Fasilitasi Perdagangan, Bea Cukai Berlakukan Deklarasi Inisiatif

voluntary declaration royaltiproceed futures. self-compliance

futures



proceedsProceeds Ini 10 Karakteristik yang Perlu Dicermati Sebelum Berinvestasi

voluntary declaration.futures, futures, futures Bappebti Sempurnakan Pedoman Akuntansi Pialang Berjangka

proceedsproceedsproceeds



Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua