Sabtu, 07 Januari 2017

Begini Aturan terhadap Tenaga Kerja Konstruksi Asing di Indonesia

Selain hanya menempati jabatan tertentu seperti komisaris, direktur, manajer dan ahli, mesti pula mengantongi sertifikat kompetensi dari negara asal dan izin dari menteri yang mengurus pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
RFQ
Ilustrasi pekerja jasa konstruksi. Foto: Sgp
UU Jasa Konstruksi teranyar hasil revisi dari UU No.18 Tahun 1999 tentang Jasa  Konstruksi, memberikan peluang bagi pihak asing terlibat dalam usaha penyelengaran jasa konstruksi. Dalam UU Jasa Konstruksi teranyar, mengatur badan usaha asing dapat berboperasi di Indonesia.
 
Tentunya dengan berbagai persyaratan yang mesti dipenuhi. Seperti, membuat kantor perwakilan di Indonesia hinga mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja Indonesia  ketimbang tenaga kerja asing. Itu artinya, masih diberikan peluang bagi warga asing terlibat dalam penyelenggaraan jasa asing.
 
Kaitannya dengan badan usaha asing dalam jasa konstruksi beroperasi di Indonesia, berdampak dituangkannya aturan bagi tenaga kerja asing. Setidaknya aturan bagi tenaga kerja asing dalam penyelenggaraan jasa konstruksi di Indonesia. Lalu, bagaimana aturan yang mesti dipenuhi bagi warga asing agar dapat melakukan kegiatan penyelenggaraan jasa konstruksi di Indonesia? (Baca Juga: Jasa Konstruksi Asing Mau Beroperasi di Indonesia? Ini Syaratnya)
 
Pemberi kerja tenaga kerja konstruksi asing berkewajiban memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing. Kemudian, telah mengantongi perizinan untuk mempekerjakan tenaga kerja asing. Pihak yang memberikan izin mempekerjakan tenaga kerja asing yakni kementerian terkait.
 
Dalam penjelasan UU Jasa Konstruksi, ‘pemberi kerja’ merupakan badan hukum yang mempekerjakan tenaga kerja konstruksi asing dengan membayar upah atau imbalan. Sedangkan ‘rencana penggunaan tenaga kerja asing’ yakni rencana penggunaan tenaga kerja asing pada jabatan tertentu yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan  urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
 
Terhadap tenaga kerja konstruksi asing dapat melakukan pekerjaan konstruksi di Indonesia. Hanya saja pembatasan pada jabatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Nah, tenaga kerja konstruksi asing pada jabatan ahli yang bakal digunakan jasa kompetensinya oleh pemberi kerja, mesti memiliki surat tanda registrasi dari pihak kementerian terkait.
 
Menurut penjelasan UU, ‘jabatan tertentu’ yakni jabatan komisaris, direksi, manajer dan ahli tertentu sebagaimana ditetapkan menteri yang menyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. (Baca Juga: Kontrak Jasa Konstruksi Juga Pakai Bahasa Indonesia)
 
Sedangkan surat tanda registrasi yang sudah dikantongi setelah mendapat izin dari pihak kementerian terkait diberikan dengan merujuk sertifikat kompetensi tenaga kerja konstruksi asing, menurut hukum negara asal. Sebagaiamana diketahui, UU Jasa Konstruksi mengatur pula sertifikasi kompetensi kerja bagi tenaga kerja di bidang konstruksi.
 
Bagi tenaga kerja konstruksi asing yang menjabat pada posisi ahi berkewajiban melaksanakan alih pengetahuan dan teknologi kepada tenaga kerja pendamping sebagaimana ketentuan peraturan perundangan. Boleh jadi, tenaga kerja pendamping merupakan tenaga kerja jasa konstruksi Indonesia.
 
Oleh sebab itu, menjadi keharusan tenaga kerja asing transfer knowledge agar adanya keseimbangan pengetahuan antara tenaga kerja konstruksi asing dengan dalam negeri. Terhadap pengawasan penggunaan tenaga kerja konstruksi asing dilakukan oleh pengawasan  ketenagakerjaan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
 
Klasiifikasi dan kualifikasi
Tenaga kerja di bidang konstruksi terus menggeliat sejak pembangunan di berbagai infrastruktur di Indonesia  berlangsung. Namun, terhadap tenaga kerja di bidang konstruksi dengan merujuk UU Jasa Konstruksi teranyar mengklasifikasi berdasarkan bidang keilmuan yang terkait jasa konstruksi.
 
Tenaga kerja konstruksi membagi beberapa bidang berdasarkan kualifikasi dalam jabatan. Yakni, tenaga operator, teknisi atau analis dan ahli. Menurut UU, kualifikasi dalam jabatan operator, teknisi dan ahli memiliki jenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. (Baca Juga: Revisi UU Jasa Konstruksi Disetujui Jadi UU)
 
“Ketentuan lebih anjut mengenai klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi diatur dalam peraturan menteri,” demikian bunyi Pasal 68 ayat (4) UU Jasa Konstruksi teranyar itu.
Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua