Minggu, 14 May 2017

Jaksa Pastikan Banding atas Vonis Ahok

Kejaksaan membantah tuntutan jaksa terhadap Ahok satu tahun penjara dengan dua tahun masa percobaan di bawah tekanan atau intervensi.
ANT/ASH
Jaksa Agung HM Prasetyo. Foto: RES
Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan akan mengajukan banding atas vonis dua tahun penjara Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara. "Ya akan mengajukan banding," kata Jaksa Agung HM Prasetyo di Jakarta, Jumat (12/5/2017) seperti dikutip Antara.

Hal itu, kata dia, standar (atau lazim dilakukan) karena terdakwanya juga banding. "Jaksa pun tentunya sesuai dengan standar prosedur yang ada, untuk mengajukan banding," kata dia. Baca Juga: Putusan, Penahanan Ahok dan Masa Transisi Peradilan   

Dia membantah tuntutan jaksa terhadap Ahok satu tahun penjara dengan dua tahun masa percobaan di bawah tekanan atau intervensi. "Jadi gak ada istilah, tekanan-tekanan, yang nekan itu siapa?“ ujarnya mempertanyakan.
 
"Kamu bisa buktikan tidak jika jaksa tidak independen?” katanya menanggapi pertanyaan wartawan mengenai independensi tuntutan Ahok.

Karena itu, tegasnya, biarkanlah (hakim) menyatakan (putusan menghukum) seperti itu, jaksa sepenuhnya (mengacu) pada bukti dan fakta yang ada. "Beda pendapat dengan hakim, ya itu bisa saja terjadi. Itu tidak jarang, sering terjadi," dalihnya.
 
Sebelumnya, dalam sidang ke-20 pada Kamis (20/4) lalu, Tim Jaksa yang diketuai Ali Mukartono menyatakan Terdakwa Basuki Tjahaja Purnama terbukti bersalah melakukan tindak pidana menyampaikan rasa permusuhan atau kebencian terhadap golongan tertentu seperti diatur Pasal 156 KUHP dalam dakwaan kedua. Sementara dakwaan pertama Pasal 156a KUHP (penodaan agama) dianggap tidak terbukti.     
 
Karenanya, Jaksa menuntut 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun terhadap terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Artinya, jika dalam waktu 2 tahun ke depan Ahok melakukan tindak pidana serupa, ia harus menjalani hukuman selama 1 tahun penjara. (Baca Juga: Surat Dakwaan Ahok Hanya 7 Halaman)
 
Namun, pada Selasa (9/5), Majelis Hakim yang diketuai H. Dwiarso Budi Santiarto beranggotakan Jupriadi, Abdul Rosyad, Didik Wuryanto, dan I Wayan Wijarna, menjatuhkan vonis 2 tahun penjara terhadap Ahok. Ahok dianggap terbukti memenuhi unsur-unsur Pasal 156a huruf a KUHP sebagimana dakwaan pertama. Sementara dakwaan kedua Pasal 156 KUHP dianggap tidak terbukti.
 
Majelis juga memerintahkan Ahok untuk segera ditahan. Lalu, Ahok bersama tim pengacara langsung mengajukan banding. Kini, Ahok ditahan di Rutan Mako Brimob Depok, yang sebelumnya sempat ditahan di Rutan Cipinang segera setelah putusan dibacakan. (Baca juga: Testimonium de Auditu di Vonis Ahok)  

Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) DKI Jakarta, Masyhudi menilai vonis terhadap Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang lebih tinggi dari tuntutan jaksa penuntut umum merupakan hal yang wajar. "Masalah putusan yang lebih tinggi dari tuntutan JPU, itu hal yang menurut saya wajar," katanya di Jakarta, Rabu (10/5) lalu.
 
Menurutnya, rasa keadilan terhadap perkara tersebut, bisa saja berbeda antara penegak hukum. "Yang penting ini didasarkan pada argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan," tegasnya.
Heran!
 - Janis Edhiwibowo, S.H.
14.05.17 04:31
Saya heran dengan Jaksa Agung ini,buat apa sih dia kok repot-repot Banding segala? Toh Putusan Hakim lebih berat daripada Tuntutan Jaksa Penuntut Umum????
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua