Selasa, 16 May 2017

Menyaring Permohonan Lewat Klausula Vexatious Request

Ada tiga kategori permohonan yang masuk vexatious request. Mahkamah Agung dan Komisi Informasi di daerah sudah mulai menggunakannya.
MYS

Badan publik mana yang tidak gundah jika pada waktu bersamaan diminta informasi dalam jumlah banyak dan harus diberikan dalam waktu paling lama 17 hari kerja? Selama implementasi Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (), ada warga negara tertentu atau lembaga swadaya masyarakat tertentu yang mengajukan permohonan informasi ke banyak informasi dalam waktu bersamaan.
 
Bahkan ada pemohon informasi yang mengajukan sampai ratusan permohonan informasi. Badan publik yang disasar bukan hanya yang ada di sekitar tempat tinggalnya, tetapi juga yang berlokasi jauh. Langkah ini dimungkinkan lantaran permohonan informasi bisa diajukan melalui surat bercap pos atau melalui saluran elektronik.
 
Model permohonan semacam itu secara normatif tak salah. Tetapi menurut Abdul Rahman Makmun, dalam praktiknya acapkali permohonan semacam itu sulit dijalankan pemohon dalam waktu bersamaan jika timbul sengketa. Misalnya, kata mantan Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) itu, pemohon harus menghadiri sidang sengketa informasi di Komisi Informasi yang berbeda provinsi dalam waktu satu hari. Akibatnya, pemohon harus mengorbankan salah satu sidang sengketa informasi. (Baca juga: ).
 
Lambat laun tujuan meminta informasi untuk mengadvokasi masyarakat atau mengembangkan kapasitas pribadi tidak tercapai. Kesungguhan dan keseriusan pemohon untuk meminta informasi dan menggunakan informasi itu dengan baik dipertanyakan. Nyatanya, kondisi itu juga berimbas pada jadwal sidang di Komisi Informasi. Apalagi jika pemohon bertindak di luar kewajaran jika permohonannya tidak dikabulkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) atau petugas Komisi Informasi. (Baca juga: ).
 
Fenomena pengajuan permohonan dalam jumlah banyak dan terus menerus itulah yang lazim dikenal pegiat keterbukaan informasi sebagai . Melihat implikasi yang ditimbulkan , sesuai kewenangan yang dimilikinya memperbaiki hukum acara sengketa informasi yang diatur dalam Peraturan Komisi Informasi tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
 
Sebagai penggantinya lahir tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP). Perki baru ini diterbitkan semasa Komisi Informasi Pusat dipimpin Abdul Rahman Makmun. “ diatur dalam Pasal 4,” jelas Aman, begitu Abdul Rahman Makmun, kepada .
 
Perki No. 1 Tahun 2013 menggunakan istilah ‘permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan iktikad baik’. Berdasarkan Pasal 4 Perki yang dimaksud Aman, ada tiga jenis permohonan yang masuk kategori .
 
, mengajukan permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus atau berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan. Misalnya, Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pernah mengkategorikan pemohon sebagai pemohon yang tidak bersungguh-sungguh dan beriktikad baik lantaran pemohon bekerja di bisnis kuliner tapi tujuan permintaan informasi adalah untuk pemberitaan. Ketidaksesuaian relevansi profesi pemohon dengan tujuan permohonan dijadikan alasan menolak permohonan penyelesaian sengketa informasi.
 
, mengajukan permohonan dengan tujuan  untuk mengganggu proses penyelesaian sengketa. Misalnya, seorang pemohon sudah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa melawan satu badan publik. Pada saat yang bersamaan ia mengajukan lagi permohonan informasi jenis lain ke badan publik yang sama, atau mengajukan sengketa di Komisi Informasi lain sehingga jadwal sidang tumpang tindih.
 
, pemohon pada saat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa melakukan pelecehan kepada petugas dengan perlakuan di luar prosedur penyelesaian sengketa. Misalnya, memaki-maki petugas, menyebut petugas tidak kompeten dengan kata-kata yang melecehkan, atau melakukan kekerasan fisik.
 
Dalam empat tahun terakhir, sebenarnya sudah sering dipakai badan publik sebagai argumentasi di sidang-sidang sengketa informasi. Namun penggunaan dalil belum banyak digunakan majelis komisioner. Tercatat Komisi Informasi provinsi Sumatera Utara sudah beberapa kali menggunakannya untuk menolak permohonan sengketa pemohon. Alasannya beragam. Selain ketidaksesuaian tujuan penggunaan informasi dengan profesi atau bidang yang digeluti pemohon, ada juga karena pemohon tidak bersungguh-sungguh hadir di persidangan.

Berdasarkan penelusuran , Mahkamah Agung juga sudah menyetujui argument itu dipakai untuk menolak permohonan kasasi. Majelis hakim agung menggunakan dalil Pasal 4 Perki No. 1 Tahun 2013 ditemukan dalam putusan No. 58 K/PTUN/2017. Majelis hakim agung beranggotakan Yulius, Irfan Fachrudin dan M. Hary Djatmiko menyatakan permohonan pemohon dalam perkara dapat dianggap sebagai permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan iktikad baik.
 
Majelis hakim agung sependapat dengan majelis Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan yang menyebut pemohon mengajukan permohonan sampai lebih dari seratus. Sepanjang tahun 2016 saja sebagian besar sengketa di Komisi Informasi diajukan pemohon . Belum lagi puluhan permohonan lain yang belum diputus. Pemohon informasi sebenarnya berusaha menjernihkan persoalan. Benar bahwa pemohon mengajukan permohonan ke badan publik, tapi jumlahnya hanya 59.
 
Toh, dalil kasasi pemohon informasi itu ditolak majelis. Akhir Januari lalu, majelis kasasi menyatakan menolak permohonan kasasi yang diajukan pemohon.
tujuh tahunUU KIP



Begini Cara Penyelesaian Sengketa Informasi di Pengadilan

Bahasa Hukum: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

vexatious requestvexatious requestKomisi Informasi Pusat(Perki) No. 2 Tahun 2010

Perki No. 1 Tahun 2013Vexatious requesthukumonline

vexatious request

Pertama

Kedua

Ketiga

vexatious requestvexatious request

Hukumonlinea quo

a quo

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua