Selasa, 06 Juni 2017
Mengurai Status Hakim:
Dilema ‘Wakil Tuhan’ sebagai Pejabat Negara
Pengesahan RUU Jabatan Hakim penting memastikan “jenis kelamin” jabatan hakim yang ideal, apakah tetap sebagai pejabat negara, pejabat negara tertentu (berstatus PNS), atau bisa disebut istilah jabatan lain yang lebih pas? Kepastian ini berpengaruh terhadap kesejahteraan dan jaminan perlindungan para hakim secara proporsional.
AGUS SAHBANI
Dilema ‘Wakil Tuhan’ sebagai Pejabat Negara
Profesi Hakim dipandang sebagai officum nobile (profesi terhormat/luhur) yang membutuhkan keahlian khusus dan tanggung jawab besar. Makanya, hakim kerap disebut sebagai “Wakil Tuhan” di muka bumi. Di pundaknyalah nasib seseorang atau kelompok ditentukan melalui ketukan palunya atas nama negara. Namun, melakoni profesi hakim tak jarang penuh godaan bersifat materi, ancaman, intervensi para pihak berkepentingan, bahkan kekuasaan.
 
Tapi, tanggung jawab dan resiko seorang hakim itu, nampaknya belum berbanding lurus dengan hak dan jaminan fasilitas yang diterimanya sebagai pejabat negara. Beberapa Undang-Undang (UU) telah menempatkan status hakim sebagai pejabat negara. Seperti, Pasal 19 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman. Pasal 122 UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) pun, salah satunya mengukuhkan status hakim semua tingkat peradilan sebagai pejabat negara.
 
Faktanya, “label” pejabat negara hanya berlaku bagi hakim agung, tidak demikian dengan hakim pengadilan tingkat pertama dan banding. Kata lain, konsekuensi status hakim tingkat pertama dan banding sebagai pejabat negara hingga kini memang belum jelas aturan teknis pelaksanaannya. Tiga UU Bidang Peradilan Tahun 2009 dan UU ASN, misalnya, belum mengatur bagaimana proses seleksi calon hakim sebagai pejabat negara termasuk sistem penggajiannya.
 
Sebenarnya, status hakim sebagai pejabat negara sudah disematkan sejak berlakunya UU No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (PPK). Pasal 11 ayat (3) UU PPK menyebutkan pegawai negeri yang menjadi "pejabat negara tertentu" tidak perlu diberhentikan dari jabatan organiknya. Penjelasannya, yang dimaksud "pejabat negara tertentu" antara lain Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda MA, Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua badan peradilan.
 
Lalu, lewat PP No. 41 Tahun 2002 tentang Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim ditegaskan status hakim adalah PNS dengan jabatan tertentu atau pejabat negara tertentu yang berstatus PNS. Aturan ini memunculkan hakim berstatus “ganda”, ketika calon hakim diangkat sebagai hakim, status PNS-nya tidak hilang. Kemudian dengan status “ganda” ini, minimnya kesejahteraan (hak) dan jaminan perlindungan mulai dirasakan sebagian besar hakim.
 
Puncaknya, pada Maret 2012 lalu. Tentu kita masih ingat ketika sejumlah hakim-hakim muda konkrit memperjuangkan kesejahteraan dan jaminan perlindungan. Ya, ketika itu sebagian besar hakim yang digagas Hakim Sunoto berencana melakukan ancaman mogok sidang apabila kesejahteraan atau hak-hak mereka tidak diperhatikan. Baca Juga: Sunoto: Hakim Muda Penggagas Mogok Sidang
 
Maklum, ketika itu gaji dan tunjangan hakim sangat minim. Bayangkan, gaji pokok, tunjangan jabatan, dan remunerasi (tunjangan kinerja) hakim 0 tahun totalnya hanya sebesar Rp 5,56 juta. Rinciannya, seorang hakim golongan III/a untuk masa kerja 0 tahun, gaji pokoknya hanya Rp1.976.000,-. Lalu, ditambah tunjangan jabatan Rp650.000,- dan tunjangan kinerja (70 persen) Rp2.940.000,-. Total yang diperoleh sebesar Rp5.566.000,-.
 
Take home pay ini dirasa masih belum mencukupi mengingat tugas hakim itu sangat berat. Saat itu, gaji pokok hakim lebih kecil daripada pegawai negeri sipil (PNS) biasa. Ditambah, tunjangan jabatan hakim itu tak pernah naik selama 11 tahun. Karena itu, ancaman mogok sidang hakim-hakim di daerah pun tak terelakkan. Belum lagi, fasilitas kendaraan dinas belum semua dinikmati para hakim. Uniknya, panitera pengganti (PP) yang berstatus PNS justru memperoleh fasilitas ini.   
 
Hak keuangan dan fasilitas   
Akhirnya, perjuangan hakim-hakim muda ini membuah hasil setelah “mempengaruhi” berbagai pemangku kepentingan. Gaji dan tunjangan hakim tingkat pertama dan banding naik cukup signifikan termasuk jaminan hak-hak lainnya seiring ditekennya PP No. 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah MA oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 29 Oktober 2012. 
 
Hak keuangan dan fasilitas bagi hakim itu terdiri dari 10 komponen yakni gaji pokok, tunjangan jabatan, rumah negara, fasilitas transportasi, jaminan kesehatan, jaminan keamanan, biaya perjalanan dinas, kedudukan protokol, penghasilan pensiun, dan tunjangan lain. Besaran gaji pokok hakim didasarkan jenjang karir dan masa jabatan hakim yang bersangkutan yang ketentuannya mengikuti besaran gaji pokok PNS. Sehingga gaji pokok terendah yang diterima Hakim golongan IIIa dengan masa kerja 0 tahun sebesar Rp 2.064.100 dan tertinggi bagi hakim golongan IVe dengan masa kerja 32 tahun mencapai Rp 4.978.000.
 
Sementara kenaikan tunjangan jabatan hakim naik cukup signifikan. Sebelumnya tunjangan jabatan hakim paling rendah (pemula) sebesar Rp 650.000 untuk Hakim Pratama. Kini, tunjangan jabatan hakim terendah (hakim pratama Kelas II) masa kerja 0 tahun mencapai Rp 8.500.000 atau naik 1.208 persen. Lalu, hakim pemula (pratama) untuk pengadilan Kelas IA sebesar Rp11,8 juta. Tertinggi, tunjangan Ketua Pengadilan Tingkat Banding sebesar Rp40,2 juta. Jadi, gaji pokok hakim golongan IIIa sebesar Rp2,064 juta dan tunjangan, take home pay hakim pemula berkisar Rp10,5-14 juta hingga Rp47 jutaan bagi hakim paling senior (hakim tinggi).
 
Selengkapnya, tunjangan hakim berdasarkan jenjang kepangkatan sebagai berikut:  
 
Hakim Tingkat Banding
No. Jabatan Besar Tunjangan (Rp)
1 Ketua 40,2 juta
2 Wakil Ketua 36,5 juta
3 Hakim Utama 33,3 juta
4 Hakim Utama Muda 31,1 juta
5 Hakim Madya Utama 29,1 juta
6 Hakim Madya Muda 27,2 juta
 
Hakim Tingkat Pertama Kelas IA Khusus (Termasuk hakim yustisial di MA sebagai Asisten Koordinator)
No. Jabatan Besar Tunjangan (Rp)
1 Ketua 27 juta
2 Wakil Ketua 24,5 juta
3 Hakim Utama 24 juta
4 Hakim Utama Muda 22,4 juta
5 Hakim Madya Utama 21 juta
6 Hakim Madya Muda 19,6 juta
7 Hakim Madya Pratama 18,3 juta
8 Hakim Pratama Utama 17,1 juta
9 Hakim Pratama Madya 16 juta
10 Hakim Pratama Muda 14,9 juta
11 Hakim Pratama 14 juta
 
Hakim Tingkat Pertama Kelas IA (Termasuk hakim yustisial di MA)
No. Jabatan Besar Tunjangan (Rp)
1 Ketua 23,4 juta
2 Wakil Ketua 21,3 juta
3 Hakim Utama 20,3 juta
4 Hakim Utama Muda 19 juta
5 Hakim Madya Utama 17,8 juta
6 Hakim Madya Muda 16,5 juta
7 Hakim Madya Pratama 15,5 juta
8 Hakim Pratama Utama 14,5 juta
9 Hakim Pratama Madya 13,5 juta
10 Hakim Pratama Muda 12,7 juta
11 Hakim Pratama 11,8 juta
 
Hakim Pengadilan Kelas I B
No. Jabatan Besar Tunjangan (Rp)
1 Ketua 20,2 juta
2 Wakil Ketua 18,4 juta
3 Hakim Utama 17,2 juta
4 Hakim Utama Muda 16,1 juta
5 Hakim Madya Utama 15,1 juta
6 Hakim Madya Muda 14,1 juta
7 Hakim Madya Pratama 13,1 juta
8 Hakim Pratama Utama 12,3 juta
9 Hakim Pratama Madya 11,5 juta
10 Hakim Pratama Muda 10,7 juta
11 Hakim Pratama 10,03 juta
 
Hakim Pengadilan Kelas II 
No. Jabatan Besar Tunjangan (Rp)
1 Ketua 17,5 juta
2 Wakil Ketua 15,9 juta
3 Hakim Utama 14,6 juta
4 Hakim Utama Muda 13,6 juta
5 Hakim Madya Utama 12,8 juta
6 Hakim Madya Muda 11,9 juta
7 Hakim Madya Pratama 11,1 juta
8 Hakim Pratama Utama 10,4 juta
9 Hakim Pratama Madya 9,7 juta
10 Hakim Pratama Muda 9,1 juta
11 Hakim Pratama 8,5 juta
 
Hak keuangan lain selain gaji dan tunjangan jabatan, hakim juga berhak atas tunjangan keluarga, tunjangan beras, dan tunjangan kemahalan. Tunjangan kemahalan dihitung berdasarkan zona daerah. Zone I: Jawa sebesar Rp 0; Zone II: Sumatera, kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara sebesar Rp1,35 juta; Zona III: Papua, Irian Barat, Maluku, Toli-toli, Poso, Tarakan, Nunukan sebesar Rp2,4 juta; Zona IV: Bumi Halmahera, Wamena, Tahuna sebesar Rp10 juta.
 
Jadi, take home pay minimal seorang yang baru menjadi hakim dengan Gol IIIa dengan masa kerja 0 Tahun dengan penempatan daerah Sulawesi dapat diperkirakan:
Gaji Pokok : Rp 2.064.100
Tunjangan Hakim : Rp 8.500.000
Tunjangan Beras: Rp 67.500 (10 Kg x Rp 6.750)
Tunjangan Kemahalan : Rp 1.350.000
Tunjangan Kinerja : (dihapus)
Total : Rp 11.981.600
 
Selain itu, dalam Pasal 5 ayat (2) PP Hak Keuangan Hakim ini, para hakim berhak menempati rumah negara (dinas) dan sarana transportasi (mobil dinas). Namun, apabila rumah dinas dan transportasi belum tersedia, para hakim dapat diberikan tunjangan perumahan dan transportasi sesuai kemampuan keuangan negara. Faktanya, belum semua hakim tingkat pertama dan hakim banding mendapatkan rumah dan kendaraan dinas dari negara.
 
Bahkan, belum lama ini, Pemkot Surabaya menarik 3 unit mobil dinas pimpinan PN Surabaya (Kelas IA) yakni Mitsubishi Pajero, Mitsubishi Pajero Dakkar, dan Isuzu Panther Turbo berdasarkan surat dengan No. 028/1919/436.3.2/2017 yang ditandatangani Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini tanggal 21 Maret 2017. Belakangan diketahui ketiga mobil tersebut merupakan pinjaman atau hibah.
 
Pemkot Surabaya beralasan kekurangan mobil operasional. Beberapa hari kemudian, Sekretaris MA Pudjo Achmad Setyo Pudjoharsoyo mengirimkan mobil dinas pengganti milik Ketua dan Wakil Ketua PN Surabaya itu. MA meminta agar Pemerintah Daerah (Pemda) tidak memberi hibah atau pinjaman apapun ke pengadilan karena berpotensi bersinggungan dengan netralitas pengadilan.
 
Judicial-legislative review
Beberapa tahun kemudian, pada April 2015 lalu, Forum Diskusi Hakim Indonesia (FDHI) melayangkan gugatan uji materi Pasal 3 ayat (2), Pasal 5 ayat (2), Pasal 11 PP No. 94 Tahun 2012 ke MA. Beleid yang berisi kenaikan gaji dan tunjangan hakim ini dinilai telah mendegradasi kedudukan hakim sebagai pejabat negara. Pangkal persoalannya, struktur gaji, tunjangan, pensiun hakim masih mengikuti sistem PNS. Belum lagi, hak fasilitas perumahan dan transportasi dapat diberikan sesuai kemampuan keuangan negara, bukanlah kewajiban.  
 
Pemohon mengakui sebenarnya satu sisi PP ini menguntungkan bagi para hakim, tetapi implementasinya justru menimbulkan masalah. Karena itu, Pemohon minta Pasal 3 ayat (2) PP No. 94 Tahun 2012 dihapus, kata “dapat” dalam Pasal 5 ayat (2) harus dimaknai “wajib”. Sedangkan Pasal 11 terkait pensiun PNS diubah dengan pensiun pejabat negara. Namun, permohonan ini ditolak Majelis Hakim yang diketuai Yulius beranggotakan Imam Soebechi dan Mohammad Saleh pada 29 Desember 2015.
 
Majelis berpendapat dalil para Pemohon (FDHI) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Menurut Majelis kata “dapat” dalam Pasal 5 PP No. 94 Tahun 2012 yang mengatur tunjangan perumahan dan transportasi bagi hakim faktanya memang belum terpenuhi sesuai kemampuan negara saat ini. Sesuai maknanya kata “dapat” tersebut berarti memang “tidak wajib”. Atas dasar itu, dalil permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Baca Juga: MA Tolak Uji Materi PP Gaji Hakim
 
Putusan ini menunjukkan sebagian kalangan hakim masih menuntut kesejahteraan dan jaminan perlindungan seperti layaknya pejabat negara. Wajar, kedudukan hakim sebagai pejabat tentu membawa konsekuensi hak-haknya seperti pejabat negara lain. Bedanya, hakim dijuluki "Yang Mulia" dan proses pengangkatannya tak seperti pejabat negara lain di lembaga eksekutif dan legislatif.
 
Saat bersamaan, isu kesejahteraan hakim kembali diperjuangkan kalangan hakim-hakim muda. Kini, jalurnya lewat legislative review di DPR yakni mendorong dibentuknya RUU Jabatan Hakim. Perjuangan ini pun mendapat dukungan lembaga terkait, seperti IKAHI, MA, KY, dan DPR sendiri. Sebab, hampir 18 tahun segala konsekuensi kedudukan hakim sebagai pejabat negara masih menginduk sistem atau aturan PNS termasuk sistem penggajian.
 
Jangankan fasilitas pejabat negara, fasilitas hakim sebagai pejabat negara berstatus PNS saja belum seluruhnya dipenuhi oleh pemerintah sesuai PP No. 94 Tahun 2012. Buktinya, ada sebagian hakim belum mendapat fasilitas perumahan dan kendaraan dinas atau minimal kompensasi yang memadai. Belakangan diketahui, pemenuhan hak dan fasilitas hakim sebagai pejabat negara ternyata digantungkan pada kemampuan keuangan negara. Baca Juga: Begini Konsekuensi Logis Status Hakim Pejabat Negara
 
Saat ini, ada sekitar 8.000-an hakim tingkat pertama dan banding berstatus pejabat negara. Ini bisa berdampak pemenuhan hak dan fasilitas hakim sebagai pejabat negara. Mengutip pernyataan seorang hakim dalam artikelnya berjudul “Khittah Jabatan Hakim” yang dimuat di Hukumonline, banyaknya jumlah hakim menimbulkan hitung-hitungan anggaran yang cukup besar.  
 
Hal ini berangkat dari asumsi, setiap pejabat negara mempunyai hak atas fasilitas yang sama. Persepsi demikian berakibat pada pilihan mendegradasi status jabatan hakim dari pejabat negara menjadi “pejabat negeri” (pejabat negara tertentu berstatus PNS, red) agar negara terhindar dari kewajiban memenuhi hak-hak hakim sebagai pejabat negara. Sebab, ketika semua hakim adalah pejabat negara, maka ia harus diberikan fasilitas dan protokoler layaknya pejabat negara seperti halnya menteri.
 
Padahal, status pejabat negara tidak identik atau selalu dihubungkan dengan periodeisasi masa jabatan dan hak-fasilitas yang diperoleh, tetapi pada karakteristik unik dan fungsi jabatan hakim itu sendiri. Karena itu, mendegradasi jabatan hakim dari pejabat negara menjadi pejabat negeri atas dasar orientasi hak dan fasilitas adalah kekeliruan. Baca Juga: Khittah Jabatan Hakim oleh: Wahyu Sudarajat & Abdul Halim Borne*) 
 
Nampaknya, tidak semua hakim hendak menuntut hak (protokoler) dan fasilitas mewah. Tetapi, cukup terpenuhi kebutuhannya secara proporsional yang bisa menjamin pelaksanaan tugas peradilan secara profesional, independen, aman, nyaman. Para hakim tentu berharap banyak pada legislative review RUU Jabatan Hakim yang tengah berproses di Senayan. Terpenting, memastikan “jenis kelamin” kedudukan-status jabatan hakim yang ideal, apakah tetap sebagai pejabat negara, pejabat negara tertentu (berstatus PNS), atau bisa disebut istilah jabatan lain yang lebih pas? Baca Juga: DPR-Pemerintah Bahas RUU Jabatan Hakim
 
Tentu, kepastian kedudukan ini berpengaruh terhadap kesejahteraan dan jaminan perlindungan para hakim yang diperolehnya secara proporsional sesuai jenjang karir dan kepangkatannya. Nantinya, RUU Jabatan Hakim ini juga akan lebih mudah merumuskan sistem atau mekanisme rekrutmen calon hakim dan sistem-sistem lain dalam upaya pengelolaaan/manajeman hakim yang lebih baik. Tentu, termasuk pengaturan hakim ad hoc (bukan pejabat negara) didalamnya. Semoga…       
Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.