Rabu, 12 July 2017

Resmi Disahkan, Ini Urgensi Terbitnya UU tentang Arsitek

Mulai pengakuan organisasi profesi di kalangan global, adanya kepastian hukum bagi arsitek, hingga pembentukan Dewan Arsitek Indonesia.
Rofiq Hidayat
Gedung MPR/DPR. Foto: RES
Resmi sudah Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Arsitek disahkan menjadi UU. Keputusan itu diambil secara bulat dalam rapat paripurna yang digelar  pada Selasa (11/7) kemarin. Pimpinan rapat paripurna Taufik Kurniawan pun mengetuk palu sidang pertanda seluruh anggota dewan rapat paripurna memberikan persetujuan atas RUU Arsitek menjadi UU.
 
Ketua Komisi V DPR Fary Djamy Francis menerangkan RUU Arsitek resmi disahkan menjadi UU. Ada sebelas bab yang termuat dalam RUU Arsitek ini. Mulai dari ketentuan umum; asas dan tujuan; layanan praktik arsitek; persyaratan arsitek; hak dan kewajiban; organisasi profesi; pembinaan arsitek; sanksi administratif; ketentuan peralihan dan penutup.
 
Dalam aturan baru tentang arsitek itu terdapat beberapa poin penting yang mesti diketahui. Pertama, adanya pengakuan organisasi profesi sebagaimana tuntutan Mutual Recognition Agreement (MRA) tentang kesetaraan pengakuan organisasi profesi. Sebab, selama ini pengakuan kesetaraan organisasi profesi terdapat di beberapa negara lain.
 
Kedua, RUU yang telah disahkan menjadi UU itu memberikan kepastian hukum bagi para arsitek dalam menjalankan profesinya secara mandiri, maupun bersama dengan arsitek lain. Termasuk penguatan kerja sama bagi para arsitek daerah dengan arsitek daerah lain dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan jasa arsitek.
 
Ketiga, UU Arsitek mengamanatkan kehadiran dewan yang bersifat mandiri dan independen. Dewan tersebut memiliki tugas dan fungsi membantu pemerintah dalam penyelengaraan keprofesian arsitek. Antara lain, registrasi dan sertifikasi. Keanggotaan Dewan tersebut terdiri dari unsur organisasi arsitek, pengguna jasa arsitek, dan perguruan tinggi yang dikukuhkan oleh Menteri.
 
Keempat, aturan baru tentang arsitek ini melindungi dan memberikan hak kepada arsitek tradisional yang tidak melalui program pendidikan arsitektur secara formal untuk dapat memperoleh sertifikat. Yakni, melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau. Kelima, UU Arsitek pun mengatur kewajiban arsitek asing untuk bermitra dan bekerja sama dengan arsitek lokal.
 
“Ada persyaratan-persyaratan yang mengikat dalam kerja sama tersebut,” ujarnya di Gedung DPR. Baca Juga: Ini RUU Berstatus Pembahasan di Tingkat I
 
Politisi Partai Gerindra itu berharap keberadaan UU tentang Arsitek ini jauh lebih maju dibandingkan dengan Architect Art di negara lain dalam upaya mempersiapkan arsitek Indonesia yang mampu bersaing secara global, khususnya di kawasan ASEAN. Sedangkan Indonesia saat ini satu-satunya negara yang belum memiliki UU tentang Arsitek sebelumnya.
 
Tak hanya itu, kehadiran UU tentang Arsitek diharapkan pelaku arsitek menjadi tuan rumah di negaranya sendiri. Selain itu, mampu menjamin kompetensi dan profesionalisme arsitek Indonesia agar sejajar dengan negara lain dalam persaingan global yang semakin ketat. Karena itu, adanya UU Arsitek ini diharapkan mampu meningkatkan perbaikan sumber daya manusia di bidang profesi arsitek.
 
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan pemerintah memiliki tugas penting dalam menyiapkan perangkat implementasi UU tersebut. Yakni beberapa aturan turunan dalam pelaksanaan UU tentang Arsitek dalam bentuk beberapa peraturan pemerintah dan peraturan menteri. Menurutnya, pemerintah berkomitmen dalam melaksanakan amanat UU tersebut.
 
Selain itu, sosialisasi terhadap UU tersebut pun bakal dlakukan, khususnya menyebarluaskan pemahaman terkait urgensi dan substansi UU Arsitek ke masyarakat. Lebih lanjut, UU Arsitek dinilai mencerminkan perhatian pemerintah dalam pembangunan sumber daya manusia, khususnya profesi arsitek di Indonesia.
 
Menurutnya, praktik arsitek di Indonesia telah memberikan sumbangsih besar dan nyata dalam pembangunan nasional melalui sejumlah karya mutakhir arsitektur. Ia berharap besar UU Arsitek nantinya mampu memenuhi kebutuhan hukum profesi terhadap para arsitek, pengguna jasa arsitek, praktik, dan profesi arsitek, karya arsitek dan masyarakat.
 
Dia menambahkan, nantinya melalui UU ini bakal dikembangkan standar profesi arsitek. Mulai standar pendidikan, program profesi, standar kompetensi dan standar kinerja arsitek. Bahkan pemerintah pun bakal membentuk Dewan Arsitek Indonesia (DAI) yang bekerja sama dengan Ikatan Arsitek Indonesia (IAI). Tujuannya, menjaga profesionalitas dan kompetensi arsitek. “Pembentukannya salah satu amanat dalam UU Arsitek,” pungkasnya.
Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua