Senin, 23 January 2017

Ini RUU Berstatus Pembahasan di Tingkat I

Komitmen antara DPR dan pemerintah ditantang agar dapat merampungkan hingga di pernghujung 2017.
RFQ
Gedung DPR. Foto: RES

Masa sidang DPR di awal 2017 sudah disuguhi berbagai pekerjaan rumah di bidang legislasi dan pengawasan terhadap mitra kerja masing-masing komisi. Khusus di bidang legislasi, setidaknya terdapat 19 Rancangan Undang-Undang (RUU) yang sudah masuk dalam pembahasan tingkat pertama.
 
Sedangkan sisanya dari 50 RUU yang masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) masih dalam proses di tingkat Badan Legislasi (Baleg) untuk diharmonisasi. Ketua DPR Setya Novanto di penghujung masa sidang pada akhir 2016 menyebut setidaknya terdapat 19 RUU yang sudah masuk pembahasan antara DPR dengan pemerintah.
 
Harapan agar DPR menjadi lebih produktif, setidaknya dapat merampungkan RUU yang sudah masuk dalam pembahasan. Beberapa RUU dalam Prolegnas prioritas 2017 yang sudah mencuat pembahasannya antara lain Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).
 
Selain itu, Revisi terhadap UU No.15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.Terkait dengan Pemilu yang sudah di depan mata, DPR dan pemerintah, kini sedang melakukan pembahasan RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu). Dari 49 RUU Prolegnas 2017 sudah disahkan antara DPR dengan Pemerintah.
 
Namun belakangan masuk UU No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD untuk dilakukan revisi. Sehingga dengan demikian jumlah daftar Prolegnas sebanyak 50 RUU. Atas dasr beratnya beban kerja DPR di bidang legislasi, Setnov berharap agar semua pihak antara DPR dan pemerintah memiliki semangat dan komitmen yang sama dalam menyelesaikan RUU Prioritas 2017.
 
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) Firman Subagyo menambahkan RUU yang sudah masuk dalam pembahasan tingkat pertama diharapkan dapat rampung di penghujung 2017. Oleh sebab itu Baleg pun sudah mengundang seluruh pihak agar pembahasan dalam berjalan, terlepas adanya perdebatan panjang para pihak. Yang pasti, komitmen semua pihak ditantang agar dapat merampungkan pembahasan RUU yang sudah masuk dalam pembahasan tingkat pertama.











































































































No

Nama Rancangan Undang-Undang

Draf Naskah Akademik Disiapkan Oleh

1

RUU tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Pemerintah

2

RUU tentang Pertanahan.

DPR

3

RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pemerintah

4

RUU tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

DPR

5

RUU tentang Arsitek. 

DPR

6

RUU tentang Kewirausahaan Nasional.

DPR

7

RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

DPR

8

RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (dalam Prolegnas 2015-2019, tertulis: RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri).

DPR

9

RUU tentang Sistem Perbukuan.

DPR

10

RUU tentang Kebudayaan.

DPR

11

RUU tentang Ekonomi Kreatif.

DPD

12

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pemerintah

13

RUU tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pemerintah

14

RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol.

DPR

15

RUU tentang Wawasan Nusantara.

DPD

16

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. 

Pemerintah

17

RUU tentang Kitab Hukum Pemilu (dalam Prolegnas 2015-2019 tertulis: RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum).

Pemerintah

18

RUU tentang Kepalangmerahan.

Pemerintah

19

RUU tentang Jabatan Hakim.

DPR

Sumber data: Badan Legislasi

(Baca Juga: DPR Bakal Kebut Pembahasan RUU Prioritas Prolegnas 2017)



(Baca Juga: Sepanjang 2016, 22 RUU Telah Sah Jadi UU)



(Baca Juga: Baleg Sepakati 49 RUU Prolegnas 2017, Ini Daftarnya)

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua