Minggu, 11 December 2016

Baleg Sepakati 49 RUU Prolegnas 2017, Ini Daftarnya

Sebanyak 40 RUU hasil luncuran 2016 yang belum rampung serta 9 RUU terbaru usulan DPR, pemerintah dan DPD
RFQ
Gedung DPR. Foto: RES


Belum juga rampung sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2016, Badan Legislasi (Baleg) telah menyepakati 49 RUU masuk dalam Prolegnas 2017. Kesepakatan itu mengharuskan DPR mengambil keputusan mengingat sudah di penghujung 2016.


Wakil Ketua Baleg Firman Subagyo membenarkan alat kelengkapan dewan yang dipimpinnya teah menyepakati 49 RUU Prolegnas prioritas 2017. Malahan, Baleg telah menggelar rapat dengan pihak Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) bersama Menkumham mewakili pemerintah. Hasilnya, kedua belah pihak menyepakati jumlah RUU dalam Prolegnas 2017.


Kita sepakati sebanyak 49 RUU untuk Prolegnas prioritas 2017,” ujarnya di Gedung DPR beberharpa hari lalu.


Firman merinci, dari jumlah 49 RUU, 40 di antaranya merupakan luncuran RUU dari Prolegnas 2016. Dengan kata lain, 40 RUU di Prolegnas 2016 yang belaum rampung pembahasannya dimasukan kembali dalam daftar RUU Prolegnas 2017. Sedangkan 9 RUU lainnya merupakan usulan dari DPR sebanyak 5 RUU. Sedangkan DPD mengusulkan 1 RUU dan pemerintah sebanyak 3 RUU.


Soal bakal tidaknya terealisasi RUU tersebut untuk dapat dirampungkan, Firman melalui Baleg sudah mengundang seluruh pihak, mulai Pansus, Panja hingga komisi-komisi yang melakukan pembahasan RUU yang molor. Menurutnya, dalam pertemuan dengan Pansus, Panja dan pimpinan komisi, Baleg meminta komitmen agar dapat merampungkan pembahasan RUU.


Kita minta penekanan komitmen RUU ini harus selesai, tidak sekedar mempertahankan tapi tidak selesai,” ujar anggota Komisi IV DPR itu


Selain itu, terhadap RUU yang sudah melebihi batas waktu pembahasan namun tidak kelar menjadi UU, maka disepakati didrop dari daftar Prolegnas prioritas 2017. Setelah itu digantikan dengan RUU lainnya yang dipandang darurat untuk dilakukan pembahasan sesuai kebutuhan masyarakat.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua