Senin, 24 Juli 2017

Ini Hak Keuangan dan Fasilitas Bagi Kepala, Sekretaris, dan Deputi Badan Restorasi Gambut

Hak keuangan sebagaimana dimaksud bagi Kepala, Sekretaris Badan, Deputi, Kelompok Kerja, dan Kelompok Ahli yang berasal dari PNS, dibayarkan sebesar selisih antara hak keuangan sebagai Kepala, Sekretaris Badan, Deputi, Kelompok Kerja, dan Kelompok Ahli Badan Restorasi Gambut dengan penghasilan yang telah diterima sebagai PNS.
M. Agus Yozami


 
Dalam rangka pelaksanaan pemberian hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Kepala, Sekretaris Badan, Deputi, Kelompok Kerja, dan Kelompok Ahli Badan Restorasi Gambut (BRG), Presiden Joko Widodo pada 18 Juli 2017 telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor: 69 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas lainnya bagi Kepala, Sekretaris Badan, Deputi, Kelompok Kerja, dan Kelompok Ahli Badan Restorasi Gambut.



Dikuitip dari laman Setkab, Senin (24/7), Perpres tersebut menyatakan bahwa Kepala, Sekretaris Badan, Deputi, Kelompok Kerja, Kelompok Ahli Badan Restorasi Gambut diberikan keuangan setiap bulan dan fasilitas lainnya.



Besarnya hak keuangan adalah sebagai berikut: a. Kepala sebesar Rp 39.375.000,00 (tiga puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); b. Sekretaris Badan Rp 30.345.000,00 (tiga puluh juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah): c. Deputi Rp 30.345.000,00 ltiga puluh juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);



d. Kelompok Kerja setinggi-tingginya Rp 18.045.000,00 (delapan belas juta empat puluh lima ribu rupiah); dan e. Kelompok Ahli setinggi-tingginya Rp 18.045.000,00 (delapan belas juta empat puluh lima ribu rupiah).(Baca Juga: Ini Besaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Kementerian Ketenagakerjaan)



Hak keuangan sebagaimana dimaksud bagi Kepala, Sekretaris Badan, Deputi, Kelompok Kerja, dan Kelompok Ahli yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), menurut Perpres tersebut, dibayarkan sebesar selisih antara hak keuangan sebagai Kepala, Sekretaris Badan, Deputi, Kelompok Kerja, dan Kelompok Ahli Badan Restorasi Gambut dengan penghasilan yang telah diterima sebagai PNS.



“Pajak penghasilan atas hak keuangan Kepala, Sekretaris Badan, Deputi, Kelompok Kerja, dan Kelompok Ahli Badan Restorasi Gambut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” bunyi Pasal 3 Perpres ini.



Hak keuangan sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini, diberikan sejak Kepala, Sekretaris Badan, Deputi, Kelompok Kerja, dan Kelompok Ahli Badan Restorasi Gambut dilantik/diangkat. (Baca: Telah Terbit PP Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD)



Perpres ini juga menegaskan, bahwa fasilitas lainnya bagi Kepala, Sekretaris Badan, Deputi, Kelompok Kerja, dan Kelompok Ahli Badan Restorasi Gambut diberikan dalam bentuk biaya perjalanan dinas.



Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Kepala Badan Restorasi Gambut diberikan biaya perjalanan dinas setingkat dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Utama; b. Sekretaris Badan dan Deputi diberikan biaya perjalanan dinas setingkat dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya;



c. Kelompok Kerja diberikan biaya perjalanan dinas setinggi-tingginya setingkat dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; dan d. Kelompok Ahli diberikan biaya perjalanan dinas setinggi-tingginya setingkat dengan Jabatan  Pimpinan Tinggi Pratama.



“Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2017, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan Yasonna H. Laoly pada 19 Juli 2017.

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua