Rabu, 16 Agustus 2017

‘Aturan Turunan’ Road Map e-Commerce Jangan Sampai Hambat Pelaku Usaha

Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (Road Map e-Commerce) Tahun 2017-2019 mengamanatkan beberapa ‘aturan turunan’ yang harus dibuat oleh kementerian/lembaga terkait.
Nanda Narendra Putra
Logo idEA. Foto: www.idea.or.id

Presiden Joko Widodo baru saja merilis tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik () Tahun 2017-2019, pada (3/8) lalu. Dari aturan tersebut, sejumlah Kementerian/Lembaga diminta segera menyusun aturan teknis untuk pelaksanaan binsis tersebut.
 
Ketua Umum Asosiasi Indonesia (idEA), AuIia E. Marinto, mengatakan bahwa pihaknya sangat menyambut baik dan mengapresiasi terbitnya atau selanjutnya disebut SPNBE 2017-2019. Menurutnya, peta jalan itu merupakan panduan dasar bagi ekosistem ekonomi digital yang mana terdapat total 31 inisiatif yang merupakan cikal terwujudnya iklim industri yang lebih baik terutama percepatan pengembangan , pelaku , dan percepatan logistik di tanah air.
 
“Pemerintah terus mengawal pelaksanaan Perpres Peta Jalan agar upaya yang dilakukan setiap pemangku kepentingan ekonomi digital sejalan dan dapat mempercepat pengembangan potensi ekonomi,” kata Aulia di Jakarta, Rabu (16/8).
 
SPNBE 2017-2019, kata Aulia, masih bersifat umum sehingga masih perlu diterjemahkan skala prioritasnya. Amanat Perpres Nomor 74 Tahun 2017 meminta kementerian/lembaga terkait untuk menerbitkan sejumlah regulasi baru. Ada dua hal penting yang jadi perhatian, regulasi tersbut jangan sampai tumpang tindih sehingga proses harmoniasi harus dilaksanakan agar seluruhnya berjalan paralel. , jangan sampai aturan tersebut gagal disusun oleh kementerian/lembaga terkait karena akan berdampak kepada industri ekonomi digital.
 
“Ini tidak boleh gagal (penyusunan aturannya). Kalau , iya tapi gagal tidak boleh,” kata Aulia.
 
Aulia mengingatkan, pelaku pada industri mengalami diversifikasi yang sulit dikelompokkan. Ada istilahnya pemain ‘’ seperti penyedia dan ada juga pelaku yang memanfaatkan (sosmed) di mana pada perkembangannya ikut melaksanakan transaksi secara online misalnya dengan . Aulia menegaskan, sepanjang bisnis dilakukan dengan menggunakan media internet, maka mereka termasuk sebagai pelaku.
 
“Akhirnya kita perlu pilah secara benar bagaimana kita perlakukan yang kita rancang di isu ini. Persamaan pajak, perizinan, dan akselerasi tanpa tinggalkan persoalan,” kata Aulia.
 
Sementara itu, Ketua Bidang Hukum idEA, Sari Kacaribu mengatakan, pemerintah jangan hanya terfokus pada upaya menyelesaikan sejumlah regulasi turunan namun harus memastikan regulasi itu nantinya tidak menghambat pelaku usaha yang sedang berjuang untuk tumbuh terutama pelaku . Menurutnya, perkembangan suatu industri tidak selalu diikuti dengan regulasi baru bahkan ia lebih mendorong dilakukan deregulasi.
 
Saya yakin Presiden bukan bermaksud buat regulasi. Industri yang masih muda ini akan cepat maju kalau tidak banyak regulasi,” kata Sari.
 
Sari melanjutkan, beberapa mandat aturan yang tertuang dalam Lampiran Perpres Nomor 74 Tahun 2017 pernah dibahas pemerintah dan ada pula yang sudah terbit aturannya. Satu aturan yang sudah terbit yakni terkait pengaturan (NPG) melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional. Sementara, aturan lain yang sudah dibahas pemerintah sejak beberapa tahun belakangan ini salah satunya terkiat Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik atau lebih dikenal dengan RPP .

Baca Juga:
Mengintip Isi RPP E-Commerce
Peraturan BI Soal National Payment Gateway Terbit, Ini Poin-Poin Pentingnya

Ambil contoh dari RPP misalnya, aturan tersebut hingga saat ini masih belum disahkan lantaran masih ada sejumlah hal yang menjadi perdebatan antara pemerintah dengan pelaku usaha. Kata Sari, idEA sendiri masih keberatan soal kewajiban pendaftaran pelaku . Dalam draf RPP, dikenal tiga jenis pelaku usaha yakni pedagang, penyelenggara transaksi perdagangan melalui sistem elektornik (PTPMSE) dan penyelenggara sarana perantara. Masing-masing diwajibkan mendaftarkan diri kepada pemerintah.
 
“Kalau mau ada pendaftaran, kita ingin tahu tujuannya apa. Kalau misalnya, industri sudah atur yang tujuannya sama, kita merasa ngga perlu diatur lagi. Contoh, pendaftaran merchant misalnya untuk perlindungan konsumen,” kata Sari.

Beberapa Aturan Turunan dalam Perpres Nomor 74 Tahun 2017





















































































No.

Program

Kegiatan

Keluaran

Target Waktu

Penanggung Jawab

Instansi Terkait

1

Pendanaan dan skema pembiayaan-pinjaman

Mengoptimalkan bank/IKNB sebagai penyalur KUR

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Tenant Pengembang Platform e-Commerce menjadi penerima dana KUR yang disalurkan Bank/IKNB

November 2017

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

OJK, BI, Kominfo, Kemenkop, Bekraf

2

Penyediaan Pendanaan Alternatif dan Skema Pembiayaan-Hibah (grants/subsidi)

Menyelaraskan skema hibah dan subsidi untuk mendukung ekosistem ekonomi digital

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pemanfaatan Dana Universal Service Obligation (USO)

Oktober 2017

Menteri Komunikasi dan Informatika

Kemenkop, Kementerian PPN/Bappenas, dan Kemenkeu

3

Penyusunan Tat Cara Pendaftaran bagi Pelaku Usaha e-Commerce

Menyusun regulasi kewaiban pelaku usaha e-Commerce untuk mendaftarkan diri termasuk pelaku usaha asing

Peraturan Menteri Perdagangan tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penerbitan Nomor Identitas Pelaku Usaha Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elekteronik (TPMSE)

September 2017

Menteri Perdagangan

Kemenkeu, Kominfo, Asosiasi e-Commerce dan Digital Economy

4

Persamaan Pelakuan Perpajakan

Regulasi yang mendukung pengenaan pajak atas pelaku usaha e-Commerce asing dan lokal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan

Peraturan Menteri/Kepala Lembaga Sektor Terkait

Februari 2018

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Kemenkeu, Kemendag, Kominfo

5

Penyusunan regulasi transaksi perdagangan melalui sistem elektronik

Menyelesaikan RPP tentang Transaksi Perdaganan Melalui Sistem Elektronik (RPP e-Commerce)

PP tentang Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Oktober 2017

Menteri Perdagangan

Kemenko Bidang Perekonomian, Kemenkumham, Kemensesneg

6

Membangun kepercayaan konsumen

Harmonisasi regulasi yang berlaku secara selaras dan konsisten

Kerangka hukum komprehensif yang akan mengakomodir: klasifikasi pelaku usaha berbasis elektronik (e-Commerce), sertifikasi elektronik, proses akreditasi, kebijakan mekanisme pembayaran

November 2017

Menteri Koordinator bidang Perekonomian

Kementerian PPN/Bappenas, Kominfo, Kemendag, Kemenkumham, BPS, BI, OJK, Asosiasi e-Commerce dan Digital Economy

7

Pengembangan Gerban Pembayaran Nasional (National Payment Gateway/NPG)

Mengembangkan NPG secara bertahap yang dapat meningkatkan layanan pembiayan ritel elektronik termasuk transaksi perdagangan berbasis elektronik

Ketentuan pengaturan sarana pemrosesan transaksi pembayaran

Oktober 2017

Gubernur Bank Indonesia

OJK, Kemenkeu, Kominfo

8

Pembentukan Manajemen Pelaksana Peta Jalan SPNBE 2017-2019

 

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengenai Pembentukan Manajemen Pelaksana Peta Jalan SPNBE 2017-2019

Oktober 2017

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Kominfo
Sumber: Lampiran Perpres 74/2017, diolah.

Selain itu, hal krusial yang mesti menjadi perhatian pemerintah adalah persoalan pajak. Soal pajak menjadi karena regulasi pajak selalu dinilai rumit terutama bagi pelaku yang punya domisili di luar negara Indonesia. Kepala Bidang Pajak, Infrastruktur, dan Keamanan Siber idEA, Bima Laga berpendat ada dua isu menarik terkait pajak pertama insentif buat investor dan kedua perlakuan pajak untuk pelaku lokal dan asing.
 
“Dari asosisasi sudah beberapa kali bicara sama DJP dan BKF terkait aturan apa yang pas dalam roadmap,” kata Bima.
 
Menurut Bima, isu yang mengemuka terkait hal tersebut adalah perlakuan pajak di mana pelaku e-Commerce lokal diwajibkan patuh dengan aturan pajak di Indonesia seperti harus menggunakan badan hukum Indonesia namun untuk pelaku e-commerce asing aturan tersebut tidak bisa diimplementasikan. Selain itu, isu pajak yang terus menjadi concern idEA adalah terkait perlakuan PPN atas pemberian cuma-Cuma jasa kena pajak bagi.
 
Sebagai informasi, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan atas Transaksi aspek perpajakan PPN pada model bisnis definisi berdasarkan SE-62/PJ/2013 adalah kegiatan menyediakan tempat dan/atau waktu untuk memajang (teks, grafik, video penjelasan, informasi, dan lain-lain) barang dan/atau jasa bagi pengiklan untuk memasang iklan yang ditujukan kepada pengguna iklan melalui situs yang disediakan oleh penyelenggara
 
Poin utama yang menjadi perhatian para pelaku adalah mengenai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN atas pemberian jasa pada model bisnis yang tidak memungut bayaran atau gratis. Mereka berpendapat bahwa atas transaksi tersebut seharusnya DPP-nya adalah nol rupiah. Padahal, pihak Ditjen Pajak berulang kali menjelaskan bahwa dalam hal pengiklan tidak perlu membayar (gratis) untuk memasang iklan di tempat yang disediakan oleh Pengelola maka penyelenggara cmelakukan pemberian cuma-cuma kepada pengiklan yang terutang PPN, DPP untuk pemberian cuma-cuma JKP adalah penggantian setelah dikurangi laba kotor.
 
Pasal 4 ayat (1) huruf C UU PPN, yaitu PPN dikenakan atas penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha. Hal ini dijelaskan lebih lanjut pada paragraf penjelasan bahwa termasuk dalam pengertian penyerahan Jasa Kena Pajak adalah Jasa Kena Pajak yang dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri dan/atau yang diberikan secara cuma-cuma.
 
Selain itu, pasal 2 huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.03/2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 75/PMK.03/2010 tentang Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak dijelaskan bahwa untuk pemberian cuma-cuma Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor Sehingga DPP atas pemberian JKP cuma-cuma atau gratis bukanlah nol rupiah, melainkan sejumlah nilai penggantian setelah dikurangi laba kotor.
 
“PPN cuma-cuma kita berjuang dari tahun 2016. Yang terjadi, kita buat NA (naskah akademik) sudah kita kasih ke BKF. Dengan , ini bisa jadi perlakuan penyederhanaan pajak,” kata Bima.
Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2017Road Map e-Commerceonline

e-CommerceRoad Map e-Commercee-Commercestart-up

e-Commerce

pertamaKedua

delay

e-Commercee-Commerce mainstreamplatform market placesocial mediapayment gatewaye-Commerce



start-up



National Payment Gatewaye-Commercee-Commercee-Commercee-Commerce

hot topice-commercee-Commerce



e-Commerce

e-Commerce sempat menjadi perhatian pelaku e-Commerce terutama terkait classified ads.classified ads contentclassified ads.

e-Commerce classified ads Classified Ads, lassified ads





roadmap

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua