Jumat, 18 August 2017

Hati-hati!! Mulai 2019 Produsen Bisa Terjerat Pidana Karena Masalah Sertifikat Halal Produk

Peraturan pelaksanaannya belum terbit.
Norman Edwin Elnizar
Seminar mengenai sertifikat halal dan BPJPH di Jakarta, Rabu (16/8). Foto: EDWIN

Setelah ditunggu kehadirannya sejak tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) diundangkan, akhirnya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) resmi memiliki pimpinan. Pada awal Agustus ini, Sukoso, guru besar bidang kelautan dan bioteknologi perikanan di  Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya, dilantik sebagai Kepala BPJPH. Prof. Sukoso ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.  94/TPA Tahun 2017.
 
Meskipun belum ada peraturan pelaksana, para produsen yang telah memegang harus lebih berhati-hati karena UU JPH menetapkan sanksi tegas atas kelalaian menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal dari Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika(LPPOM) Majelis Ulama Indonesia selaku lembaga pemeriksa halal yang berwenang selama ini.
 
Pasal 56 UU JPH mengatur pemidanaan tidak tanggung-tanggung yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak dua miliar rupiah. (Baca juga: ).
 
Sukoso menjelaskan bahwa sertifikat halal yang telah ditetapkan LPPOM MUI sebelum Undang-Undang ini berlaku dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktu Sertifikat Halal tersebut habis. Namun bedanya adalah sejak kewajiban sertifikasi halal UU JPH berlaku efektif di tahun 2019 nanti, maka sanksi pidana pelanggaran atas kehalalan produk yang sudah disertifikasi tersebut akan menjerat produsen.
 
Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch (IHW), Ikhsan Abdullah mengatakan ketentuan pidana dalam UU JPH termasuk batas waktu wajibnya sertifikasi hal bagi semua produk yang beredar. Ikhsan meminta para produsen mempersiapkan diri memasuki tahun 2019. “Nanti di 2019 semua wajib bersertifikasi. Nah kalau tidak ‘masuk’ tuh,” ujarnya saat diwawancarai usai acara berlangsung.
 
(Baca juga:)
 
Salah satu tantangan saat ini, menurut Sukoso, adalah ketiadaan regulasi pelaksana UU JPH. Ketiadaan peraturan pelaksana ini bisa berimbas pada pada implementasi UU JPH. “Belum ada. Belum dikeluarkan,” ujarnya kepada .
 























































































































































No.

Materi Muatan

Pasal

Bentuk Peraturan

Keterangan

1

Ketentuan mengenai tugas, fungsi, dan susunan organisasi BPJPH

Pasal 5 ayat 5

Peraturan Presiden

Belum diterbitkan

2

Kerja sama BPJPH dengan kementerian dan/atau lembaga terkait

Pasal 11

Peraturan Pemerintah

Belum diterbitkan

3

Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Pemeriksa Halal(LPH)

Pasal 16

Peraturan Pemerintah

Belum diterbitkan

4

Ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi, tempat, dan alat Proses Produk Halal(PPH)

Pasal 21 ayat 3

Peraturan Pemerintah

Belum diterbitkan

5

Tata cara pengenaan sanksi administratif bagi Pelaku Usaha yang tidak memisahkan lokasi, tempat, dan alat PPH

Pasal 22

Peraturan Menteri

 

Belum diterbitkan

6

Tata cara pengenaan sanksi administratif bagi Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban

Pasal 27 ayat 3

Peraturan Menteri

 

Belum diterbitkan

7

Ketentuan mengenai Penyelia Halal

Pasal 28 ayat 4

Peraturan Menteri

 

Belum diterbitkan

8

Tata cara pengajuan permohonan Sertifikat Halal

Pasal 29 ayat 3

Peraturan Menteri

Belum diterbitkan

9

Tata cara penetapan LPH

Pasal 30 ayat 3

Peraturan Menteri

Belum diterbitkan

10

Ketentuan mengenai Label Halal

Pasal 40

Peraturan Menteri

Belum diterbitkan

11

Tata cara pengenaan sanksi administratif bagi Pelaku Usaha yang mencantumkan Label Halal tidak sesuai dengan ketentuan

Pasal 41

Peraturan Menteri

 

Belum diterbitkan

12

Pembaruan Sertifikat Halal

Pasal 42

Peraturan Menteri

Belum diterbitkan

13

Biaya sertifikasi halal

Pasal 44 ayat 3

Peraturan Pemerintah

Belum diterbitkan

14

Pengelolaan keuangan BPJPH

Pasal 45 ayat 2

Peraturan Menteri

Belum diterbitkan

15

Kerja sama internasional dalam bidang JPH

Pasal 46 ayat 3

Peraturan Pemerintah

Belum diterbitkan

16

Tata cara registrasi Sertifikat Halal oleh lembaga halal luar negeri

Pasal 47 ayat 4

Peraturan Pemerintah

Belum diterbitkan

17

Tata cara pengenaan sanksi administratif bagi Pelaku Usaha yang tidak melakukan registrasi

Pasal 48 ayat 2

Peraturan Menteri

 

Belum diterbitkan

18

Ketentuan mengenai Pengawasan JPH

Pasal 52

Peraturan Pemerintah

Belum diterbitkan

19

Tata cara peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan

Pasal 55

Peraturan Menteri

Belum diterbitkan

20

Ketentuan mengenai jenis Produk yang bersertifikat halal

Pasal 67 ayat 3

Peraturan Pemerintah

Belum diterbitkan

 
Anggota Fraksi PKS DPR, Ledia Hanifa Amaliah, mengatakan sosialiasi dan edukasi tentang berbagai ketentuan dalam UU JPH menjadi prioritas utama. Aaa dua puluhan regulasi pelaksana dari UU JPH yang perlu dipersiapkan Pemerintah.

UU JPH sendiri memiliki kelemahan yang justru terdapat pada norma intinya di pasal 4 yang mewajibkan produk yang diimpor, disebarkan, dan dijual di Indonesia harus memiliki sertifikat halal. Ketentuan ini menimbulkan pertanyaan apakah produk tidak halal dapat diimpor, disebarkan dan dijual di Indonesia, sementara di sisi lain UU JPH tidak mengatur sanksi apapun terhadap pihak yang mengimpor, menyebarkan, dan menjual produk yang belum mendapatkan sertifikat halal. Oleh karenanya, penyebaran dan penjualan produk tidak halal di Indonesia seolah-olah tidak ilegal.
UU No. 33 Tahun 2014

sertifikat halal

Ada Kandungan Non-Halal pada produk Bersertifikat Halal, Ini Sanksinya



hukumonline

Tanpa Daya Pemaksa, Jaminan Produk Halal Bak Macan di Atas Kertas.

Hukumonline



Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua