Minggu, 20 August 2017

Pahami 5 Hal Berikut Agar Pelaku Usaha Tak Langgar UU Jaminan Produk Halal

Ada peluang besar dalam proyeksi bisnis global produk halal di Indonesia.
Norman Edwin Elnizar
Diskusi tentang UU JPH di Jakarta. Foto: NEE

Dengan dilantiknya Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), pengaturan produk halal berdasarkan UU No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) telah memasuki babak baru. Jika sebelumnya sertifikasi halal sekadar pilihan bagi pelaku usaha, UU JPH mewajibkan seluruh produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

 

Namun pelaku usaha tidak perlu khawatir, seperti disebutkan pula dalam UU JPH, kewajiban ini pada dasarnya untuk meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha atas produknya di tengah pasar kalangan muslim dalam dan luar negeri yang semakin berkembang.

 

Cholil Nafis, dosen Ekonomi dan Keuangan Syariah pada program Pascasarjana Universitas Indonesia mengungkapkan, potensi bisnis halal global terus meningkat dalam berbagai barang konsumsi. Sebagai negara yang menampung 3% dari total populasi muslim dunia, Nafis yakin pelaku usaha di Indonesia tidak perlu merasa terbebani dengan kewajiban sertifikasi halal produk. 

 

“Saya ajak lihat tidak dari sisi syariah Islam, harus dilihat sebagai peluang ekonomi,” katanya. (Baca Juga: Hati-hati!! Mulai 2019 Produsen Bisa Terjerat Pidana Karena Masalah Sertifikat Halal Produk)

 

Hal senada yang diungkapkan Direktur Eksekutif International Trade Center, Arancha Gonzales. Menurutnya, kalangan muslim adalah segmen konsumen yang tengah berkembang cepat untuk menjadi peluang berharga di kalangan industri. 

 

Nafis menjelaskan, data Global Islamic Economy Report 2016/17 mencatat bahwa belanja penduduk muslim global pada produk dan jasa sektor ekonomi halal mencapai lebih dari AS$1,9 triliun pada tahun 2015. Ia melanjutkan bahwa sektor makanan dan minuman halal (halal food) diproyeksikan akan tumbuh 5,8 persen hingga mencapai AS$1.585 miliar pada 2020. Sektor travel, kontribusinya sebesar AS$142 miliar dan diproyeksikan akan tumbuh hingga mencapai AS$233 miliar.

 

Kriteria sertifikasi halal sendiri sebenarnya cukup sederhana dan mudah berdasarkan UU JPH. Pertama, harus dipahami bahwa UU JPH tidak mewajibkan bahwa seluruh produk yang beredar harus halal sesuai ajaran Islam. Ada pengecualian yang diatur dengan tegas bahwa pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan baku yang berasal dari bahan yang diharamkan dikecualikan dari kewajiban mengajukan permohonan Sertifikat Halal. Artinya hanya yang berbahan dasar halal saja yang wajib disertifikasi.
Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua