Senin, 23 October 2017

Menikah di Luar Negeri, Jangan Lupa Melapor ke KBRI

Pelaku perkawinan akan mendapatkan dokumen surat bukti pencatatan perkawinan dari Pejabat Konsuler.
Muhammad Yasin
Ilustrasi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri. Ilustrator: BAS

Bagi Anda warga negara Indonesia yang menikah di luar negeri, jangan anggap sepele pelaporan ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) atau kantor perwakilan Indonesia di negara tempat perkawinan berlangsung. Jika tidak melapor, eksesnya bisa berujung pada masalah hukum perkawinan.
 
Pasal 37 ayat (1) tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan dua tugas yang harus dilakukan pasangan WNI yang melakukan perkawinan di luar negeri. Pertama, mencatatkan perkawinan tersebut pada instansi yang berwenang di negara tempat berlangsungnya perkawinan. Jika di negara itu tak ada lembaga yang mengurusi pencatatan perkawinan bagi orang asing, maka pencatatan dilakukan perwakilan Indonesia di negara tersebut. Kedua, melaporkan perkawinan itu ke perwakilan Republik Indonesia di tempat tersebut.

Pasal 56 tentang Perkawinan menyebutkan perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang WNI atau seorang WNI dengan seorang WNA adalah sah jika dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara mana perkawinan itu di langsungkan, dan untuk WNI tidak melanggar UU Perkawinan. Dalam waktu satu tahun setelah suami isteri itu kembali ke Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan perkawinan tempat tinggal mereka. UU Perkawinan ini tak secara terang menyebut pelaporan ke perwakilan Indonesia. Pelaporan itu dimuat dalam UU Administrasi Kependudukan.
 
(Baca juga: ).
 
Penjabaran lebih lanjut pelaporan ke KBRI atau kantor perwakilan Indonesia itu dijelaskan dalam Pasal 70-73 Peraturan Presiden tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Saat melapor, pasangan suami isteri membawa dokumen bukti pencatatan perkawinan atau akta perkawinan dari negara setempat; paspor Republik Indonesia; dan/atau KTP suami isteri bagi penduduk Indonesia. Jika memenuhi syarat, Pejabat Konsuler akan mencatatkan pelaporan itu dalam Daftar Perkawinan WNI.
 
(Baca juga: ).
 
Pasangan suami-isteri itu akan diberikan surat bukti pencatatan perkawinan dari negara setempat. Dokumen ini pula antara lain yang harus dibawa pasangan suami isteri itu untuk melapor ke Kantor Catatan Sipil setelah kembali ke Indonesia. Bagaimana kalau pasangan suam isteri tak melapor ke perwakilan Indonesia di negara tempat perkawinan berlangsung?

Putusan Mahkamah Agung tertanggal 27 Juni 2013 bisa dijadikan contoh. Dalam putusan ini terungkap pasangan suami isteri menikah di Balaikota Hong Kong pada pekan akhir Januari 1993. Pernikahan itu dibuktikan dengan Akta Perkawinan yang diterbitkan pejabat setempat. Beberapa hari setelah menikah, pasangan itu kembali ke Indonesia dan tinggal di salah satu kota di Jawa Tengah. Dari perkawinan itu telah lahir dua orang anak.
 
Suami isteri meminta penetapan pengadilan mengenai keabsahan perkawinan tersebut, dan dalam rangka mengubah akta kelahiran kedua anak mereka. Tetapi pengadilan telah menyatakan permohonan penetapan itu tak dapat diterima. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung menyatakan permohonan itu tak dapat diterima karena ‘perkawinan para pemohon dilaksanakan di Hong Kong, tetapi perkawinannya tidak dilaporkan ke Perwakilan Republik Indonesia sesuai ketentuan Pasal 37 ayat (2) UU Administrasi Kependudukan’.
 
Pemohon sebenarnya menjelaskan di persidangan bahwa mereka tak mungkin berangkat lagi ke Hong Kong untuk melapor karena sudah tinggal di Indonesia. Itu sebabnya mereka meminta penetapan pengadilan.


UU No. 12 Tahun 2006

UU No. 1 Tahun 1974

Mencatatkan Perkawinan di Dunia Negara

(Perpres) No. 25 Tahun 2008

Prosedur Penerbitan KK dan KTP Bagi WNA yang Menikah dengan WNI







Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua