Sabtu, 16 Desember 2017

PP Jaminan Pensiun Harus Jadi Rujukan Batas Usia Pensiun

 

Kemudian, pekerja informal untuk saat ini belum memiliki hak untuk ikut menjadi peserta JP karena program itu mewajibkan adanya pemberi kerja untuk membayar iuran sebagaimana amanat UU SJSN. “Padahal jaminan sosial adalah hak konstitusional seluruh rakyat dan tentunya tidak boleh ada diskriminasi terhadap pekerja sektor informal,” ujarnya.

 

Besaran iuran program JP sebesar 3 persen dari upah sebulan menurut Timboel tidak akan mampu memberikan manfaat yang layak bagi pekerja ketika pensiun. Begitu pula usia pensiun yang ditetapkan PP JP sampai mencapai usia 65 tahun, padahal peraturan di tingkat perusahaan biasanya mengatur usia pensiun 55-56 tahun.

 

Guna membenahi persoalan itu DJSN perlu mendorong revisi Perpres No.109 Tahun 2003, sehingga memuat ketentuan yang mewajibkan seluruh pekerja sektor mikro dan kecil menjadi peserta JP. Revisi UU SJSN juga diperlukan agar pekerja sektor informal bisa menjadi peserta JP. Selanjutnya, DJSN harus mengusulkan kenaikan besaran iuran JP pada tahun 2018 sebesar 8 persen agar manfaat pensiun yang diterima pekerja lebih layak.

 

Adanya jeda waktu bagi peserta yang masuk usia pensiun untuk mendapat manfaat JP menyebabkan ketidakpastian bagi pekerja swasta untuk mendapat penghasilan layak setelah pensiun. Ini sangat berbeda dengan pegawai negeri sipil (PNS) yang bisa langsung mendapat manfaat pensiun ketika masuk usia pensiun tanpa waktu tunggu. Karena itu, usia pensiun pekerja swasta ditingkatkan menjadi 58 tahun seperti PNS dan usia untuk mendapat manfaat pensiun juga disesuaikan menjadi 58 tahun.

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua