Kamis, 11 Januari 2018

DPR Diminta Memperluas Delik Kesusilaan dalam RKUHP

Namun masih tetap delik aduan.
Rofiq Hidayat
Ilustrasi: BAS

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak memperluas makna pasal kesusilaan dalam KUHP membuat sebagian kalangan masyarakat tak puas. DPR pun didesak memasukan aturan sanksi pidana bagi pelaku Lesbi, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang sedang dibahas Panja DPR dengan pemerintah.

 

Sejumlah orang yang menamakan Aliansi Ulama Madura (AUMA) menyambangi ruang pimpinan DPR. Dipimpin Sekjen AUMA Fadholi Muhammad Ilham menemui Fahri Hamzah mewakili pimpinan DPR. Dalam aspirasinya, kalangan ulama meminta agar DPR merespon aturan sanksi pidana bagi kaum LGBT dengan memperluas pasal-pasal kesusilaan dalam RKUHP.

 

Sebab, melalui putusan MK No. 46/PUU-XIV/2016, MK menolak permintaan perluasan pasal-pasal kesusilaan, seperti perzinaan (Pasal 284), pemerkosaan (Pasal 285), pencabulan sesama jenis/homoseksual (Pasal 292) dalam KUHP. Salah satu pertimbangannya, MK menyerahkan perluasan pasal itu ke pembuat UU, yakni DPR dan pemerintah, karena menganggap dirinya tidak berwenang merumuskan norma baru.  

 

Fadholi mencontohkan pasal-pasal kesusilaan dalam KUHP sudah tidak kontekstual/relevan kekinian. Misalnya, pemaknaan perzinaan dalam Pasal 284 KUHP bersifat sempit. Perzinaan, kata Fadholi, hanya dikenakan salah satunya atau keduanya terikat perkawinan, yang tidak terikat perkawinan tidak bisa dipidana. “Harus diperluas pengertian zina itu,” ujarnya, Rabu (11/1) kemarin.

 

Khusus aturan LGBT, kata Fadholi, semestinya Panja RKUHP DPR tak hanya melihat dari segi hak asasi manusia (HAM) yang berlaku di negara-negara barat (Deklarasi HAM 1948). Namun, Panja RKUHP merujuk deklarasi HAM di Mesir pada 1998 silam. Deklarasi tersebut intinya menyatakan hukum dibentuk bersumber pada beberapa instrumen. Yakni agama, adat istiadat, kearifan lokal, serta sosial dan kebudayaan yang berlaku di negara setempat.

 

Sebagai negara yang memiliki adat istiadat beragam, Indonesia amat memegang teguh nilai keagamaan, adat istiadat, kearifan lokal dan sosial budaya. Itu sebabnya, Indonesia menandatangani deklarasi di negeri Piramida itu yang kemudian hasil deklarasi itu diadopsi dalam Pasal 28J UUD Tahun 1945.  

 

Karena itu, Fadholi meminta Panja RKUHP di parlemen memasukan perilaku LGBT sebagai delik pidana dalam RKUHP. Sehingga, setiap orang yang melakukan perilaku LGBT dikategorikan sebagai tindak pidana. “LGBT mesti diatur dalam RKUHP dengan ancaman pidana,” harapnya.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua