Senin, 05 February 2018

Pemohon Minta Ada Peran Dewan Kehormatan Advokat

Termasuk agar pemidanaan menghalang-halangi proses penyidikan tidak berlaku bagi advokat dan aparat penegak hukum lain. Majelis meminta Pemohon memperkuat dalil permohonannya.
Aida Mardatillah
Ilustrasi advokat: BAS

Sidang perdana pengujian Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan Pasal 221 ayat (1) angka (2) KUHP terkait pemidanaan menghalangi-halangi proses penyidikan (obstruction of justice) digelardi Mahkamah Konstitusi (MK).

 

Pemohonnya, perkara No. 7/PUU-XVI/2018 diajukan seorang advokat, Khaerudin yang hanya memohon pengujian Pasal 21 UU Pemberantasan Tipikor. Sedangkan, perkara No. 8/PUU-XVI/2018 diajukan Barisan Advokat Bersatu (Baradu) yang diwakili pengurusnya, Hermansyah dan Ade Manansyah melalui kuasa hukumnya Victor Santoso Tandiasa yang menggugat Pasal 21 UU Pemberantasan Tipikor dan Pasal 221 KUHP.

 

Khaeruddin menilai Pasal 21 UU Pemberantasan Tipikor menimbulkan ketidakseragaman atau tolak ukur dan multitafsir ketika tugas profesi advokat (membela kliennya) dihadapkan pada dugaan melakukan tindakan mencegah, merintangi, menggagalkan upaya penyidikan sebagaimana termuat dalam Pasal 21 UU Pemberantasan Tipikor.

 

“Seharusnya terlebih dahulu memperoleh keputusan dari Dewan Kehormatan Etik Profesi Advokat Ini agar tidak menimbulkan subjektif (suka atau tidak suka) aparat penegak hukum terhadap advokat,” kata Khaeruddin di Gedung MK, Jakarta, (5/2/2018). (Baca Juga: Akhirnya Advokat Ini Minta Tafsir Pasal Obstruction of Justice)

 

Pasal 21 UU Pemberantasan Tipikor menyebutkan “Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi…….”

 

Dan, Pasal 221 ayat (1) angka (2) KUHP berbunyi Barangsiapa setelah melakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya, atau untuk menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap…….”

 

Menurutnya, tidak ada aturan yang jelas baik di UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat maupun UU Pemberantasan Tipikor dalam hal terjadi dugaan melanggar pasal obstruction of justice yang khusus dilakukan oleh advokat. “(Aturan itu) menimbulkan tindakan sewenang-wenang para penegak hukum yang lain seperti polisi, jaksa, dan hakim untuk mengkriminalisasi profesi advokat yang bertugas membela klien,” tuturnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua