Rabu, 07 March 2018

Aspek Hukum Proyek Infrastruktur Oleh: Roziqin*)

 

Dalam hal penyelenggaraan jasa konstruksi tidak memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan, pengguna jasa dan/atau penyedia jasa dapat menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap kegagalan bangunan.

 

Tanggung Jawab Pemerintah

Pemerintah tidak dapat melepaskan tanggung jawab keselamatan kepada kontraktor semata, karena Pemerintah memiliki kewajiban menyelenggarakan Jasa Konstruksi yang sesuai dengan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan. Upaya yang bisa dilakukan Pemerintah antara lain dengan mengecek kelayakan tenaga konstruksi.

 

Pembentukan Komite Keselamatan Konstruksi akhir Januari lalu oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dirasa belum cukup, karena hanya terdiri dari personel Kementerian PUPR yang bersifat sektoral dari sisi keteknikan. Sementara UU Nomor 2 Tahun 2017 mengatur bahwa standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan untuk setiap produk jasa konstruksi diatur oleh menteri teknis terkait sesuai dengan kewenangannya, yang artinya dilakukan secara komprehensif, bukan sektoral.

 

Banyaknya kontraktor yang terlibat mengerjakan proyek konstruksi Pemerintah, jangan sampai menjadikan Pemerintah lalai dengan kelayakan mereka dalam mengerjakan proyek. UU Nomor 2 Tahun 2017 mewajibkan setiap badan usaha yang mengerjakan jasa konstruksi untuk memiliki sertifikat badan usaha dan mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi kerja.

 

Setiap pengguna jasa dan/atau penyedia jasa yang mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang tidak memiliki sertifikat kompetensi kerja dapat dikenai sanksi administratif berupa denda administratif dan/atau penghentian sementara kegiatan layanan jasa konstruksi. Bahkan bila badan usaha yang bersangkutan yang tidak memiliki sertifikat, maka dapat dikenakan sanksi pencantuman dalam daftar hitam.

 

Tindakan pemerintah menyetop dan melakukan evaluasi proyek perlu diapresiasi. Pemerintah perlu segera mengumukan hasil evaluasi tersebut kepada publik, karena masyarakat berhak tahu kelayakan proyek dan penyebab terjadinya berbagai kecelakaan. Yang terjadi saat ini, Pemerintah mengumumkan proyek tertetu layak untuk dilanjut, namun belum mengumumkan penyebab kecelakaan sebenarnya.

 

Hasil evaluasi bukanlah rahasia negara yang perlu disembunyikan, dan diharapkan hasil evaluasi diumumkan tidak terlalu lama. Evaluasi dalam waktu singkat yang dilakukan Pemerintah dan ahli pada kasus robohnya lantai Bursa Efek Indonesia beberapa waktu lalu, perlu ditiru.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua