Selasa, 13 March 2018

Strict Liability, Jurus Ampuh Hukum Lingkungan Menjerat Korporasi Tanpa Buktikan Unsur Kesalahan

Tanggung jawab mutlak yang membuat korporasi tak bisa mengelak.
Normand Edwin Elnizar
Pembicara bedah buku: (kiri ke kanan) Dirjen KLHK, dosen FH UI Harsanto Nursadi, Mas Achmad Santosa, Andri G. Wibisana. Foto: NEE

Konsep strict liability atau ‘tanggung jawab mutlak’ harus diwaspadai pelaku usaha berkaitan aspek lingkungan. Korporasi dapat dihukum mengganti rugi hingga ratusan miliar cukup dengan terbukti mengakibatkan ancaman serius bagi lingkungan dan menimbulkan kerugian bagi penggugat. Tak perlu ada unsur kesalahan.

 

Pertama kalinya strict liability dikenal di Indonesia dengan ratifikasi atas Civil Liability Convention for Oil Pollution Damage (CLC) tahun 1969 oleh Keputusan Presiden No.18 Tahun 1978 (belakangan ratifikasi ini dicabut pada tahun 1998-red.). Lalu, UU No.4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah dua kali direvisi hingga yang saat ini berlaku, UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU Lingkungan Hidup) terus memuat soal strict liability.

 

Akan tetapi, baru pada tahun 2003 ada putusan pengadilan pertama di Indonesia yang menerapkan strict liability untuk menghukum tergugat. Putusan PN Bandung No. 49/Pdt.G/2003/PN.Bdg yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi hingga akhirnya menang di Kasasi tersebut dikenal sebagai Putusan Mandalawangi.

 

Putusan kedua yang mendasarkan pada strict liability baru terjadi pada putusan PN Jakarta Selatan No.456/Pdt.G-LH/2016/PN.Jkt.Sel. Gugatan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PT.Waringin Agro Jaya dimenangkan Hakim dengan menghukum ganti rugi mencapai Rp466 miliar.

 

(Baca: Gunakan Strict Liability, Hakim Hukum Perusahaan Ini Ratusan Miliar)

 

Meskipun baru ditemukan penerapannya dalam dua putusan pengadilan, strict liability sebenarnya adalah jurus ampuh. Penggugat tak dibebani rumitnya pembuktian unsur kesalahan. Adanya kausalitas antara kerugian yang ditimbulkan dengan perbuatan tergugat cukup menjadi modal untuk menghukum tergugat.

 

Dalam peluncuran buku ‘Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Pertanggungjawaban Perdata’ Senin (12/3) di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, keampuhan dari strict liability ini mendapatkan pengakuan dari kalangan akademisi, aktivis lingkungan, dan Kementerian Lingkungan Hidupn dan Kehutanan (KLHK).

 

Peneliti ICEL (Indonesian Center for Environmental Law), Fajri Fadhillah, menjelaskan kepada hukumonline bahwa strict liability tidak membebani penggugat untuk pembuktian unsur kesalahan. “Beban penggugat lebih ringan, hanya membuktikan perbuatannya abnormally dangerous, dan ada kausalitas antara perbuatan dengan kerugian yang terjadi,” katanya.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua