Senin, 13 Agustus 2018

Enny Nurbaningsih Resmi Jadi Hakim MK, Ini Kata Menkumham

Yasonna berpesan Enny tetap konsisten menjaga integritas diri dan menjauhi hal hal yang tidak baik.
Agus Sahbani
Menkumham Yasonna H Laoly. Foto: RES

Guru Besar Tata Negara Universitas Gadjah Mada Yogyakarta yang juga Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham Prof Enny Nurbaningsih resmi mengucapkan sumpah jabatan sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK) di hadapan Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, Senin (13/8/2018).

 

Enny dipilih Presiden Jokowi menggantikan hakim konstitusi perwakilan pemerintah, Maria Farida Indrati, yang masa jabatannya berakhir pada 13 Agustus 2018 ini. Pengangkatannya sebagai hakim MK didasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 103 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Prof Enny Nurbaningsih sebagai Hakim Konstitusi untuk masa jabatan tahun 2018-2023 tertanggal 10 Agustus 2018. 

 

Sebelumnya, Panitia Seleksi (Pansel) telah menyerahkan tiga nama calon hakim MK ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu (1/8) lalu. Tiga nama yang dimaksud yakni Kepala BPHN Kemenkumham Prof Enny Nurbaningsih; Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia Prof Ni'matul Huda; dan dosen senior Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Prof Susi Dwi Harijanti. 

 

Seperti dikutip Antara, hadir dalam pengucapan sumpah hakim MK yang berlangsung mulai pukul 11.00 WIB ini, yakni Wapres M Jusuf Kalla, Ketua MK Anwar Usman, Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara, Menkumham Yasonna Laoly. Hadir juga Wakil Ketua DPR Agus Hermanto, Ketua Wantimpres Sri Adiningsih, Anggota Wantimpres Soeharso Monoarfa, Agum Gumelar, Wakil Ketua MPR Hidayat Nurwahid, Muhaimin Iskandar.  

 

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menilai Enny Nurbaningsih sangat cakap menjadi hakim MK . "Yang saya lihat dia sangat cakap untuk menjadi hakim konstitusi. Pengetahuan konstitusinya, pengetahuan hukumnya juga komitmen ideologinya jelas," kata Yasonna usai menghadiri pengucapan sumpah Hakim MK di Istana Negara.

 

Yasonna yakin Nurbaningsih akan memberi yang terbaik untuk Indonesia. Apalagi, Enny Nurbaningsih merupakan Guru Besar Tata Negara Universitas Gadjah Mada Yogyakarta yang juga Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham. Baca Juga: Terpilih Sebagai Hakim MK, Prof Enny: Saya Sudah Persiapkan Diri

 

Mengenai pertimbangan Kemenkumham memberi izin Nurbaningsih meninggalkan Kemenkumham, Yasonna mengatakan pihaknya tidak boleh membatasi kesempatan seseorang untuk maju di suatu jabatan tertentu.  

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua