Kamis, 23 Agustus 2018

21 Kritik Advokat Terhadap Hukum Acara Perdata

Sebelum disahkan, Otto berharap RUU Hukum Acara Perdata mengakomodasi aspirasi advokat sebagai praktisi hukum pengguna hukum acara perdata.
Norman Edwin Elnizar
Ilustrasi sidang perkara perdata di pengadilan. Foto: RES

Advokat merupakan salah satu aparat penegak hukum yang banyak bersinggungan dengan hukum acara perdata di pengadilan. Dalam banyak perkara perdata advokat mendampingi kliennya bersidang, melalui tahapan-tahapan hukum acara. Ketika terjadi perubahan regulasi hukum acara perdata, mau tidak mau advokat terkena imbasnya. Para penasihat hukum harus memperbarui pengetahuan mereka atas regulasi baru itu.

 

Menyadari pentingnya peran advokat itu Konferensi Nasional Hukum Acara Perdata V yang diselenggarakan Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata (ADHAPER) Indonesia di Jember Jawa Timur, sengaja mengundang advokat senior Otto Hasibuan. Ia menyampaikan pandangan advokat mengenai hukum acara perdata Indonesia.

 

Ketua Dewan Pembina DPN Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) itu mengatakan bahwa RUU Hukum Acara Perdata perlu dibicarakan terlebih dahulu dengan kalangan praktisi hukum khususnya advokat. “Terus terang saja ini, hampir semua bermasalah setiap bagian hukum acara ini. Paling tidak dari sudut pandang advokat,” katanya membuka pemaparan di hadapan peserta Konferensi di Auditorium Fakultas Hukum Universitas Jember, Jumat (10/8) lalu.

 

Otto menjelaskan bahwa kehadiran berbagai SEMA dan Perma harus dipahami sebagai upaya mengisi kekosongan hukum acara yang masih bergantung pada HIR dan RBg. Bahkan ia menyebutkan dalam praktik di pengadilan RV (Reglement op de Rechtsvordering) pun masih digunakan hakim dan advokat untuk bagian tertentu untuk memahami beberapa pengaturan dalam HIR dan RBg. Ada juga berbagai yurisprudensi yang melengkapi kekosongan hukum acara. Semuanya harus dihimpun menjadi bahan utama menyusun UU Hukum Acara Perdata yang baru.

 

(Baca juga: Surat Edaran, ‘Kerikil’ dalam Perundang-Undangan)

 

Ada 21 kritik yang disebutkan Otto terhadap hukum acara perdata yang masih berlaku saat ini. Kritik ini dianggapnya sebagai hambatan dalam praktik yang harusnya menjadi acuan untuk melakukan revisi. “Kalau kita bermaksud membuat hukum acara yang baru, maka kita harus mengumpulkan semua problematika yang ada,” ujarnya.

 

No.

Permasalahan dalam Hukum Acara Perdata

1

Inkonsistensi Surat Kuasa Khusus

2

Relevansi Bentuk Gugatan Secara Lisan

3

Teknis Pemeriksaan Perkara Secara Online

4

Gugatan Terhadap Pihak Yang Berada Di Luar Negeri

5

Pemanggilan Para Pihak Yang Berperkara Melalui Bupati

6

Pemanggilan Para Pihak Yang Berperkara Melalui Surat Kabar

7

Bea Materai Dalam Gugatan

8

Perubahan Gugatan

9

Pengguguran Gugatan

10

Pencabutan Gugatan

11

Perkara Yang Telah Diputus Niet Ontvankelijke Verklaard (NO)

12

Masuknya Pihak Ketiga Dalam Gugatan

13

Permohonan

14

Manfaat Eksepsi Selain Eksepsi Absolut

15

Pembuktian

16

Salah Paham Konsep Hakim Pasif

17

Jangka Waktu Penyelesaian Perkara

18

Penyerahan Salinan Putusan

19

Upaya Hukum Banding

20

Upaya Hukum Kasasi

21

Peninjauan Kembali Kedua

 

Beberapa di antaranya diulas Otto di hadapan peserta. Kritik pertama Otto sebagai masalah mendasar adalah mekanisme penyerahan kuasa dari klien kepada advokat. Menurutnya, Pasal 44 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Agung mengatur adanya surat kuasa khusus dalam pengajuan kasasi di Mahkamah Agung. Sementara dalam praktiknya sering terjadi surat kuasa yang digunakan menggunakan surat kuasa yang sama saat beracara di pengadilan tingkat pertama dan banding. Alasannya karena tidak ada kejelasan mengenai pengaturan itu dalam HIR/RBg. “Apakah benar surat kuasa itu bisa diborong penggunaannya dari awal sampai akhir (upaya hukum)?,” kata Otto.

 

Hal lain yang menjadi masalah dalam pengalamannya berpraktik adalah gugatan terhadap pihak yang berada di luar negeri. “Praktiknya diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat, tapi sering dieksepsi, karena tidak diatur jelas dalam HIR/RBg,” ujarnya.

 

Pengajuan gugatan ke PN Jakarta Pusat menurutnya mengacu yurisprudensi Mahkamah Agung. Akan tetapi karena tidak menganut preseden, hakim masih ada yang menolak gugatan semacam ini. Alasannya HIR/RBg tidak mengatur mekanisme gugatan terhadap pihak yang berada di luar negeri.

 

(Baca juga: RUU Hukum Acara Perdata Bukan Prioritas dalam Prolegnas, Mengapa?)

 

Masalah lainnya ialah pemanggilan orang-orang yang tidak diketahui tempat tinggalnya atau tidak dikenal melalui Bupati yang memimpin wilayah tempat tinggal penggugat. Petugas pengadilan menitipkan surat panggilan kepada Bupati untuk melakukan pencarian. Hal ini dinilai Otto tidak adil dan tidak efektif.

 

Apalagi pengaturan berikutnya yang mungkin digunakan soal pemanggilan ini ialah dengan surat kabar. Itupun tersedia di RV, bukan dalam HIR/RBg. Padahal keberlakuan RV sendiri menjadi perdebatan di kalangan praktisi hukum. Para hakim tidak selalu seragam dalam menerima penggunaan RV. “Itu pun sekarang sudah era media online juga, beralih ke digital,. Harus tegas diatur,” ujarnya.

 

“Nggak ada disebutkan di UU Bea Materai kalau surat gugatan harus bermaterai, lalu pengadilan masih menerapkan harus pakai materai, apa dasarnya?” ujar Otto mengkritik praktik pengadilan yang masih menerima eksepsi tergugat jika surat gugatan tidak bermaterai.

 

Dalam UU No.13 Tahun 1985 tentang Bea Materai memang hanya mewajibkan surat perjanjian, surat kuasa, surat hibah, surat pernyataan, dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata untuk menggunakan materai. Sedangkan surat gugatan bukanlah alat bukti di persidangan.

 

Hal terakhir yang ditekankan Otto adalah asas bahwa hakim dalam perkara perdata bersikap pasif. Salah satunya hakim menolak melakukan pemanggilan saksi atau ahli yang diperlukan. “Ini jadi diasumsikan hakim tidak bisa berbuat apa-apa,” kata Otto.

 

Asas hakim pasif ini juga dianggap Otto membuat hakim tidak berperan dalam mencegah unfair settlement dalam perkara class action. Padahal sering terjadi perjanjian damai dari penggugat berkelompok dengan tergugat yang merugikan pihak lain di masyarakat.

 

Menurutnya hakim perlu diberi wewenang untuk menilai dan mempertimbangkan apakah perdamaian yang disepakati itu unfair dan unreasonable bagi pihak lain yang juga ikut dirugikan. Dengan kewenangan ini hakim ikut terlibat dalam menerima atau menolak perdamaian itu.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua