Kamis, 23 August 2018

21 Kritik Advokat Terhadap Hukum Acara Perdata

Sebelum disahkan, Otto berharap RUU Hukum Acara Perdata mengakomodasi aspirasi advokat sebagai praktisi hukum pengguna hukum acara perdata.
Norman Edwin Elnizar
Ilustrasi sidang perkara perdata di pengadilan. Foto: RES

Advokat merupakan salah satu aparat penegak hukum yang banyak bersinggungan dengan hukum acara perdata di pengadilan. Dalam banyak perkara perdata advokat mendampingi kliennya bersidang, melalui tahapan-tahapan hukum acara. Ketika terjadi perubahan regulasi hukum acara perdata, mau tidak mau advokat terkena imbasnya. Para penasihat hukum harus memperbarui pengetahuan mereka atas regulasi baru itu.

 

Menyadari pentingnya peran advokat itu Konferensi Nasional Hukum Acara Perdata V yang diselenggarakan Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata (ADHAPER) Indonesia di Jember Jawa Timur, sengaja mengundang advokat senior Otto Hasibuan. Ia menyampaikan pandangan advokat mengenai hukum acara perdata Indonesia.

 

Ketua Dewan Pembina DPN Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) itu mengatakan bahwa RUU Hukum Acara Perdata perlu dibicarakan terlebih dahulu dengan kalangan praktisi hukum khususnya advokat. “Terus terang saja ini, hampir semua bermasalah setiap bagian hukum acara ini. Paling tidak dari sudut pandang advokat,” katanya membuka pemaparan di hadapan peserta Konferensi di Auditorium Fakultas Hukum Universitas Jember, Jumat (10/8) lalu.

 

Otto menjelaskan bahwa kehadiran berbagai SEMA dan Perma harus dipahami sebagai upaya mengisi kekosongan hukum acara yang masih bergantung pada HIR dan RBg. Bahkan ia menyebutkan dalam praktik di pengadilan RV (Reglement op de Rechtsvordering) pun masih digunakan hakim dan advokat untuk bagian tertentu untuk memahami beberapa pengaturan dalam HIR dan RBg. Ada juga berbagai yurisprudensi yang melengkapi kekosongan hukum acara. Semuanya harus dihimpun menjadi bahan utama menyusun UU Hukum Acara Perdata yang baru.

 

(Baca juga: Surat Edaran, ‘Kerikil’ dalam Perundang-Undangan)

 

Ada 21 kritik yang disebutkan Otto terhadap hukum acara perdata yang masih berlaku saat ini. Kritik ini dianggapnya sebagai hambatan dalam praktik yang harusnya menjadi acuan untuk melakukan revisi. “Kalau kita bermaksud membuat hukum acara yang baru, maka kita harus mengumpulkan semua problematika yang ada,” ujarnya.

 





























































































No.



Permasalahan dalam Hukum Acara Perdata



1



Inkonsistensi Surat Kuasa Khusus



2



Relevansi Bentuk Gugatan Secara Lisan



3



Teknis Pemeriksaan Perkara Secara Online



4



Gugatan Terhadap Pihak Yang Berada Di Luar Negeri



5



Pemanggilan Para Pihak Yang Berperkara Melalui Bupati



6



Pemanggilan Para Pihak Yang Berperkara Melalui Surat Kabar



7



Bea Materai Dalam Gugatan



8



Perubahan Gugatan



9



Pengguguran Gugatan



10



Pencabutan Gugatan



11



Perkara Yang Telah Diputus Niet Ontvankelijke Verklaard (NO)



12



Masuknya Pihak Ketiga Dalam Gugatan



13



Permohonan



14



Manfaat Eksepsi Selain Eksepsi Absolut



15



Pembuktian



16



Salah Paham Konsep Hakim Pasif



17



Jangka Waktu Penyelesaian Perkara



18



Penyerahan Salinan Putusan



19



Upaya Hukum Banding



20



Upaya Hukum Kasasi



21



Peninjauan Kembali Kedua


 

Beberapa di antaranya diulas Otto di hadapan peserta. Kritik pertama Otto sebagai masalah mendasar adalah mekanisme penyerahan kuasa dari klien kepada advokat. Menurutnya, Pasal 44 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Agung mengatur adanya surat kuasa khusus dalam pengajuan kasasi di Mahkamah Agung. Sementara dalam praktiknya sering terjadi surat kuasa yang digunakan menggunakan surat kuasa yang sama saat beracara di pengadilan tingkat pertama dan banding. Alasannya karena tidak ada kejelasan mengenai pengaturan itu dalam HIR/RBg. “Apakah benar surat kuasa itu bisa diborong penggunaannya dari awal sampai akhir (upaya hukum)?,” kata Otto.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua