Senin, 27 Agustus 2018
Kolom
Potensi Persinggungan Kewenangan Ombudsman dengan Badan Peradilan Oleh: Enrico Simanjuntak*)
​​​​​​​Oleh karena itu perlu diantisipasi mekanisme pembagian peran dan fungsi antar masing-masing lembaga yang memiliki kesamaan misi mewujudkan tatanan administrative justice dalam sistem hukum nasional.
RED
0
Potensi Persinggungan Kewenangan Ombudsman dengan Badan Peradilan Oleh: Enrico Simanjuntak*)
Enrico Simanjuntak. Foto: Istimewa

Ombudsman berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD dan BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu (Pasal 6 UU No. 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia -ORI-).

 

Salah tugas Ombudsman adalah menerima laporan (pengaduan) atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam menjalankan tugas tersebut, Ombudsman berwenang antara lain menyelesaikan laporan (pengaduan) melalui mediasi dan konsiliasi atas permintaan para pihak, termasuk membuat rekomendasi mengenai penyelesaian laporan, termasuk Rekomendasi untuk membayar ganti rugi dan/atau rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan (Pasal 8 ayat (1) huruf (f) UU ORI).

 

Oleh karena Ombudsman lebih mengedepankan pendekatan persuasif untuk menjembatani kepentingan diametral antara warga masyarakat dengan penyelenggara layanan publik (pemerintah). Produk yang dikeluarkan pun awalnya hanya berupa rekomendasi, bukan putusan apalagi vonis.

 

Namun kini praktis kewenangan Ombudsman identik dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), yakni selain memiliki kewenangan investigatif (fact-finding) sekaligus sebagai wasit untuk memutuskan persoalan tertentu. Sejatinya, Ombudsman merupakan lembaga ‘mediator publik’ yang menjadi bagian dari elemen kekuatan keempat (fourth power).

 

Bersama pers yang bebas atau elemen masyarakat sipil, Ombudsman diharapkan menjadi penyeimbang tiga cabang kekuasaan lain (legislatif, eksekutif, yudikatif). Namun karakteristik Ombudsman seperti ini mulai bergeser sejak kehadiran UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang secara khusus memberi tambahan kewenangan ajudikasi kepada Ombudsman dalam sengketa pelayanan publik antara warga masyarakat dengan para penyelenggara publik.

 

Transformasi kelembagaan Ombudsman seperti ini semakin terbuka lebar seiring dengan disahkannya belum lama ini Peraturan Ombudsman RI No. 31 Tahun 2018 Tentang Mekanisme dan Tata Cara Ajudikasi Khusus per 23 Juni 2018 lalu. Kendati terlambat 4 (empat) tahun dari batas waktu yang diamanatkan oleh UU Pelayanan Publik, peraturan tersebut pada pokoknya mengatur hukum acara yang akan digunakan dalam memutus (ajudikasi) tuntutan ganti rugi oleh masyarakat kepada penyelenggara pelayanan publik atas kerugian yang dialami di bidang pelayanan publik.

 

Namun, peraturan Ombudsman tersebut mengandung problematik yuridis terkait sifat final dan mengikat putusan ajudikasi khusus Ombudsman. Kini timbul pertanyaan apakah putusan final dan mengikat Ombudsman tersebut mengandung makna yang sama dengan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkract van gewisjde) atau apakah artinya tidak dapat diuji kembali secara yuridis sebagaimana halnya putusan Mahkamah Konstitusi?

 

Dalam persfektif negara hukum, patut dikritisi apakah Peraturan Ombudsman RI No. 31 Tahun 2018 ini sudah selaras dengan UU. No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)?

 

Indonesia sebagai negara yang terikat dengan kovenan tersebut wajib menjamin, bahwa setiap orang yang menuntut upaya pemulihan hak-hak hukum harus ditentukan hak-haknya itu selain oleh lembaga administratif, legislatif atau oleh lembaga berwenang lainnya yang diatur oleh sistem hukum negara, namun tetap mengembangkan segala kemungkinan upaya penyelesaian melalui lembaga peradilan. Intinya tidak boleh ada kekuasaan ekstra yudisial yang membatasi pengajuan upaya hukum warga masyarakat ke lembaga pengadilan.

 

Ancaman Ketidapastian Hukum

Dalam tradisi hukum civil law, penilaian Ombudsman atas ada tidaknya perbuatan maladministrasi berpatokan kepada parameter prinsip-prinsip kelayakan (propriety, behoorlijkheid) yang sejajar dengan parameterprinsip-prinsip kewajaran (reasonabless) dalam tradisihukum common law.

 

Kaidah semacam ini menjadi dasar bagi Ombudsman di Belanda untuk mencegah dirinya memasuki penilaian segi-segi legalitas suatu keputusan yang akan bermuara kepada pertanggung-jawaban jabatan (faute de service). Orientasi pengawasan Ombudsman bukanlah menentukan pertanggung-jawaban hukum (legal liability) seperti halnya masalah penentuan ganti rugi yang dalam praksis hukum merupakan kewenangan badan-badan peradilan.

 

Dalam ungkapan Prof. Gio ten Berge dan Philip M. Langbroek (2005: 111) disebutkan: “Ombudsman is not able to conduct any legal act as a response to complaints”.Secara universal acuan pengawasan Ombudsman adalah aspek lahiriah (actual conduct) para penyelenggara layanan publik, dalam kerangka merit review bukan legal review (Henk Addink, 2005: 284).

 

Atau dalam ungkapan lain, fokusnya adalah menilai bagaimana seharusnya aparatur pemerintahan bertindak sebagai pelayan warga: apakah masyarakat diperlakukan sebagai subjek pelayanan atau sebagai objek/korban pelayanan (Antonius Sujata, 2005: 15).

 

Persisnya menyangkut bagaimana implementasi kebijakan pemerintah sehari-hari, dalam lingkup permasalahan menyangkut ‘keluhan ringan’ (minor grievances)’ (Nicole Niessen, 2005: 303). Parameter-parameter seperti ini merupakan bagian dari rambu-rambu penuntun (Orientatienormen) bagi Ombudsman dalam menjalankan tugas dan fungsinya dan rambu-rambu tersebut dikembangkan dalam praktek Ombudsprudence.

 

Guna menghindari tumpang tindih kewenangan antara Ombudsman dengan peradilan, Ombudsman selain dilarang mencampuri kebebasan hakim dalam memberikan putusan (Pasal 9 UU ORI), Ombudsman juga wajib menolak laporan dalam hal substansi laporan sedang dan telah menjadi objek pemeriksaan pengadilan, kecuali laporan tersebut menyangkut tindakan maladministrasi dalam layanan publik di pengadilan.

 

Artinya, ruang gerak Ombudsman akan otomatis terkunci begitu suatu pengaduan layanan publik telah menjadi suatu kasus hukum di pengadilan. Namun yang terjadi kini justru sebaliknya. Peraturan Ombudsman No. 31 Tahun 2018 yang menyatakan putusan ajudikasi khusus bersifat bersifat final dan mengikat menimbulkan pertanyaan apakah pengadilan akan menjadi terikat dengan sifat putusan seperti ini seandainya akan dipersoalkan kembali di Peradilan?

 

Berbeda dengan putusan ajudikasi Komisi Informasi dalam sengketa informasi publik yang masih dapat diajukan upaya hukum ke pengadilan, lantas apa sesungguhnya ratio legis putusan ajudikasi khusus Ombudsman bersifat final dan mengikat? Tidakkah Ombudsman berkaca kepada Putusan MK No. 31/PUU-XI/2013 yang menganulir sifat final dan mengikat putusan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) dengan alasan menimbulkan ketidakpastian hukum. Sejak saat itu, putusan DKPP dapat diuji kembali di Pengadilan.

 

Kerancuan pemaknaan atas produk yang dikeluarkan oleh Ombudsman apakah semata-mata bersifat rekomendasi atau termasuk bersifat mengikat tidak bisa dilepaskan dari kontradiksi internal Pasal 52 UU Pelayanan Publik. Ketentuan tersebut di satu sisi membuka ruang bagi warga masyarakat untuk tetap dapat menggugat ke pengadilan atas perbuatan melawan hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik sedangkan di sisi lain dinyatakan pengajuan gugatan terhadap penyelenggara tersebut tidak menghapus kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan keputusan Ombudsman dan/atau penyelenggara.

 

Hal lain yang semestinya diperhatikan oleh Ombusman, sebelum menyatakan sifat putusannya bersifat final dan mengikat adalah rangkaian ketentuan Pasal 75 s/d Pasal 78 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP). Ketentuan ini pada pokoknya mengatur prosedur pengajuan upaya administratif di internal pemerintahan dapat disertai dengan pengajuan tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif (Pasal 76 ayat 4 UU AP).

 

Pengertian atau istilah pengaduan (pelayanan publik) dalam UU Pelayanan Publik memiliki irisan keterkaitan makna dengan konsep keberatan atau banding administratif dalam perspektif UU AP. Ditinjau dari diskursus government accountabiliy dengan penjabarannya berupa government responsibility dan government liability, baik pengaduan maupun keberatan/banding administratif merupakan sarana aktualisasi perlindungan hukum masyarakat atas tindakan/keputusan pemerintahan sebagaimana halnya mekanisme pengaduan layanan publik, terlepas adanya perbedaan  prosedur hukum diantara masing-masing mekanisme perlindungan hukum kepada masyarakat namun antara satu dengan yang lain akan saling terkait.

 

Meskipun dari segi prosedur dan format pengajuan antara pengaduan dengan upaya administratif dapat dengan mudah dibedakan namun dalam beberapa hal akan sulit dibedakan sehingga sangat rentan terjadi tumpang-tindih pengertian dan pada akhirnya titik singgung kewenangan antara Ombudsman selain dengan Pengadilan juga dengan internal pemerintah yang berwenang menyelesaikan keberatan dan banding administratif.

 

Dalam beberapa hal bukankah subtansi pengaduan yang dimaksud UU Pelayanan Publik tersebut adalah memiliki kesamaan dengan keberatan atau banding administratif? Oleh karena itu, dalam rangka menjaga pentingnya kedudukan dan peranan Ombudsman, supaya terhindar dari potensi benturan kewenangan dengan institusi lain, khususnya dengan pemegang kewenangan lain, maka menjadi perlu diantisipasi mekanisme pembagian peran dan fungsi antar masing-masing lembaga yang memiliki kesamaan misi mewujudkan tatanan administrative justice dalam sistem hukum nasional.

 

*)Enrico Simanjuntak adalah Mahasiswa Program Doktor Hukum Universitas Indonesia, pendapat pribadi.

 

Catatan Redaksi:

Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.