Jumat, 31 Agustus 2018

Simon Butt: Seharusnya Lebih Banyak Perempuan Menjadi Hakim MK

 

Hukumonline mendapat kesempatan untuk mewawancarai Simon secara langsung sebanyak dua kali saat ia berkunjung ke Indonesia. Wawancara terbaru berlangsung di Jakarta, Rabu (29/8). Ditemani santapan makan siang Nasi Padang lauk rendang kesukaannya, Simon berkenan menjawab berbagai pertanyaan hukumonline soal pandangannya. Segelas jus Mangga yang diberi testimoni amazing oleh Simon melengkapi perbincangan kami.

 

Pendapat Simon sebagai pengamat luar negeri tentu akan memperkaya sudut pandang untuk menjadikan MK lebih baik lagi. Simon sendiri mewanti-wanti kepada hukumonline bahwa baginya MK tetap memiliki kredibilitas tinggi. Berbagai pandangannya adalah kritik akademis sebagai seorang ilmuwan hukum yang mendalami hukum Indonesia.

 

œSaya tidak mau dianggap terlalu kritis, karena memang Mahkamah Konstitusi masih merupakan institusi penegak hukum yang bagus sekali di Indonesia. Hanya saja selalu ada masukan. Pengadilan di seluruh dunia mau tidak mau memang selalu mendapatkan masukan dari pengamat hukum, katanya.

 

 

Apa hal menarik yang anda amati dari perjalanan Mahkamah Konstitusi sejak berdiri di tahun 2003?

Menurut saya banyak yang menarik. Misalnya pada masa awal dipimpin Prof. Jimly Asshiddqie. Dia seorang akademisi murni, banyak menulis buku, sangat ilmiah, sangat pintar, sangat suka argumentasi, dan sangat suka mendapatkan pendapat yang berbeda-beda. Jadi kalau kita melihat selama beliau menjadi Ketua MK, hakim-hakim nampak bebas berbeda pendapat, bebas menulis apapun dalam putusan sesuai hati nurani. Membaca putusan MK seperti membaca esai dengan kualitas tinggi.

 

Seperti banyak putusan pengadilan lainnya di dunia yang bisa dikritik, putusan MK juga tidak lepas dari kritik. Namun jika melihat sejarah pengadilan di Indonesia yang sudah lama didominasi oleh Pemerintah, didikte oleh Pemerintah, terobosan dari MK pada masa awal itu sangat bermakna menurut saya.

 

Pada masa Prof. Mahfud MD, menurut saya dia bisa melanjutkan dan mengambil apa yang sudah dilakukan Prof.Jimly, membawa reputasi MK lebih maju. Putusan yang dibuat lebih berani membuat terobosan. Sayangnya sejak kasus Akil Mochtar, agak susah mengembalikan citra MK. Selain itu, sepertinya di bagian pertimbangan putusan MK menjadi lebih pendek sejak masa Akil Mochtar. Itu kesan saya saja ya, saya belum bisa membuktikan secara ilmiah.

 

Pengadilan seperti MK sangat bersandar pada reputasinya di mata masyarakat. Jika masyarakat tidak mendukung, ada bahaya yang bisa terjadi bahwa putusan MK diabaikan. Bahkan tidak hanya diabaikan masyarakat, tapi juga oleh Pemerintah.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua