Sabtu, 08 September 2018
Dugaan Aliran Uang Korupsi PLTU Riau-1 ke Partai Golkar Menguat
KPK nyatakan ada pengembalian uang Rp700 juta, Eni menyebut uang ke Partai Golkar mencapai Rp2 miliar.
Aji Prasetyo
0
Dugaan Aliran Uang Korupsi PLTU Riau-1 ke Partai Golkar Menguat
Jubir KPK Febri Diansyah. Foto: RES

Adanya dugaan aliran uang hasil korupsi dalam Munaslub Partai Golkar ternyata bukan isapan jempol belaka. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan ada pengembalian uang sebesar Rp700 juta dari pengurus Golkar kepada lembaga antirasuah tersebut.

 

"Ya tadi ada beberapa pertanyaan yang saya terima terkait dengan apakah benar ada pengembalian uang dari salah satu pihak pengurus Partai Golkar terkait dengan kasus PLTU Riau-1 ini. Jadi kami konfirmasi memang benar ada pengembalian uang tersebut," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Jumat (8/9).

 

Menurut Febri, uang yang dikembalikan pada sekitar Rabu atau Kamis lalu tersebut diduga terkait dengan perkara suap PLTU Riau-1. Oleh karena itu penyidik melakukan penyitaan dan dimasukkan dalam berkas perkara ini.

 

KPK, kata Febri menghargai adanya sikap kooperatif pengembalian uang meskipun yang diakui hanya sebesar Rp700 juta. Hal ini akan menjadi salah satu bukti penguat dalam konteks penyidikan yang dilakukan KPK untuk menelusuri arus uang terkait PLTU Riau-1. "Karena sebelumnya memang ada bukti-bukti ada keterangan keterangan yang menyebutkan dugaan penggunaan uang untuk kegiatan salah satu partai politik," katanya.

 

Sayangnya Febri enggan menyebut nama siapa nama pengurus Golkar yang mengembalikan uang. Ia hanya menyebut proses pengembalian dilakukan orang perorang meskipun uang tersebut diduga terkait dengan kebutuhan pendanaan kegiatan partai politik. "Detailnya belum bisa kami sampaikan yang bisa kamu konfirmasi dulu saat ini adalah benar ada proses pengembalian uang tersebut," jelasnya.

 

Baca:

 

Uang Rp2 miliar

Sementara itu Eni Maulani Saragih menyebut pengembalian uang secara bertahap oleh pengurus merupakan bukti adanya aliran uang ke Partai Golkar. Bahkan Eni menyebut jumlah uang yang mengalir sebenarnya sebesar Rp2 miliar.

 

"Itu dari panitia munaslub, itu memberikan bukti bahwa memang uang yang Rp2 miliar itu untuk Munaslub Golkar," kata wanita yang ketika ditangkap KPK ini merupakan Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Golkar.

 

Mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham juga mengimbau para kader Golkar yang menerima uang dengan cara tidak sah agar mengembalikannya ke KPK. Ia juga meminta agar para kader tidak memanfaatkan nama partai untuk mencari keuntungan sendiri.

 

"Selaku mantan Sekjen yang cukup lama, saya mengimbau kepada seluruh keluarga besar Partai Golkar, utamanya pada kader Golkar yang terkait dengan hukum, kalau memang kita cinta kepada Golkar, kita sayang kepada Golkar, ya mari kita berbuat untuk Golkar. Misalkan kalau memang tidak ada kaitan sama Golkar, ya jangan kita mengatakan ada kaitan dengan Golkar. Jangan jadi polemik, itu tidak bagus," ujar Idrus.

 

Mantan Menteri Sosial ini mengaku khawatir pemberitaan mengenai korupsi akan mempengaruhi suara. Apalagi tahun ini merupakan ajang bagi partai untuk mengambil simpati masyarakat menjelang Pilpres dan Pileg 2019. "Ini sudah menghadapi pemilu, jadi kalau kita sayang Golkar, dan kita ingin betul-betul Golkar maju, ya sudah jangan kaitkan dengan Golkar kalau tidak ada kaitannya," ungkap Idrus.

 

Idrus dan Eni adalah tersangka dalam perkara dugaan penerimaan hadiah atau janji kepada anggota DPR terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau 1 (PLTU Mulut Tambang Riau 1) berkekuatan 2 x 300 mega watt di Provinsi Riau. Selain kedua orang tersebut, tersangka lainnya adalah Bos PT APAC, Johannes B Kotjo.

 

Hukumonline telah mencoba meminta konfirmasi kepada Sekretaris Fraksi Partai Golkar Adies Kadir. Namun hingga berita ini diturunkan, pesan singkat yang dilayangkan belum dibalas. Telpon Hukumonline juga tak diangkat.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.