Rabu, 12 September 2018
Mari Kenali Mekanisme Penagihan yang Tepat di Perusahaan Fintech
Sesuai kode etik dan perilaku Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech), perusahaan fintech dilarang menagih secara intimidatif hingga menggunakan kekerasan fisik dan mental kepada nasabahnya.
Mochamad Januar Rizki
0
Mari Kenali Mekanisme Penagihan yang Tepat di Perusahaan Fintech
YLKI. Foto: RES

Tindakan intimidasi dan teror dalam penagihan kredit atau pinjaman di perusahaan financial technology (fintech) kepada nasabah persoalan serius yang menjadi sorotan publik. Semakin meningkatnya jumlah pengaduan menjadi indikasi bahwa praktik penagihan secara intimidatif dan teror perusahaan fintech bukan lagi permasalahan sederhana.

 

Bahkan, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) sudah menerima pengaduan dari konsumen yang menjadi korban bentuk dan modus penagihan seperti itu, melebihi angka 100 laporan. Dari jumlah laporan tersebur didominasi kasus penagihan secara intimidasi hingga mencekiknya tingkat bunga pinjaman.

 

“Makin hari makin banyak pengaduan konsumen yang menjadi korban perusahaan fintek (finansial teknologi). Konsumen terjebak menjadi korban perusahaan fintek berupa utang atau kredit online. Saat ini sudah lebih dari 100-an pengaduan konsumen korban fintek yang diterima YLKI, baik berupa teror, denda harian, dan atau bunga/komisi yang setinggi langit,” kata Ketua Harian YLKI, Tulus Abadi saat dikonfirmasi, Rabu (12/9/2018). Baca Juga: Konsumen Diminta Waspadai Maraknya Kredit Online

 

Tulus menjelaskan aksi teror perusahaan fintech kepada nasabahnya tersebut dilakukan menggunakan telepon hingga aplikasi media sosial seperti Whatsapp. Menurutnya, tindakan intimidasi tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak-hak konsumen yang dapat dikenakan tindakan perdata maupun pidana.

 

Tak hanya itu, pelanggaran perusahaan fintech tersebut pada penerapan bunga tinggi di luar batas wajar atau pasar. Berdasarkan pengaduan, kata Tulus, bahkan ada perusahaan fintech membungakan hingga 62 persen dari hutang pokok. Perusahaan fintech juga mengenakan denda kepada nasabahnya yang terlambat melunasi pinjamannya hingga Rp 50.000 per hari. “Ini jelas pemerasan kepada konsumen,” kata Tulus.

 

Melihat kondisi tersebut, Tulus mendesak OJK sebagai lembaga pengawas menutup atau memblokir perusahaan fintech tersebut agar tidak semakin meresahkan masyarakat. Menurut Tulus, OJK perlu menertibkan praktik fintech ilegal atau tidak berizin yang semakin menjamur di masyarakat.

 

YLKI juga menghimbau agar konsumen untuk membaca dengan cermat persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh perusahaan fintech sebelum bersepakat. Sebab, teror yang dialami konsumen bisa jadi bermula dari ketidaktahuan konsumen memahami persyaratan teknis yang ditentukan oleh perusahaan fintek tersebut.

 

Direktur Hubungan Masyarakat OJK, Hari Tangguh Wibowo menyatakan siap menerima setiap pengaduan konsumen yang dirugikan oleh perusahaan fintech. Dari laporan tersebut, pihaknya tentunya akan mempelajari kasusnya terlebih dahulu.

 

Namun, menurutnya munculnya tindakan intimidatif tersebut tidak murni kesalahan dari perusahaan fintech, tetapi bisa juga terdapat kesalahan dari konsumen. “Kami, akan lihat case by case. Apakah perusahaan itu sudah memenuhi SOP atau enggak?” kata Tangguh kepada Hukumonline.

 

Tangguh mengakui memang banyak perusahaan fintech masuk dalam kategori illegal. Data terbaru OJK mencatat setidaknya ada sekitar 407 perusahaan fintech illegal. Karena itu, dia mengimbau agar nasabah menghindari penggunaan fintech ilegal. Sebab, pengawasan fintech ilegal berada di luar tanggung jawab OJK. “Kalau fintech-nya ilegal, kami enggak bisa apa-apa,” akunya.

 

Penagihan secara intimidatif sebenarnya merupakan perbuatan yang terlarang dilakukan di perusahaan fintech. Ketentuan tersebut tercantum dalam kode etik dan perilaku atau Code of Conduct Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech). Dalam kode perilaku tersebut mewajibkan seluruh perusahaan fintech mengedepankan itikad baik dalam penagihan pinjaman kepada nasabah. Baca Juga: Pedoman Perilaku Fintech Terbit, Begini Isinya

 

Dalam kode perilaku tersebut juga mewajibkan perusahaan fintech memiliki dan menyampaikan prosedur penyelesaian dan penagihan kepada nasabah yaitu peminjam dan pemberi pinjaman saat terjadi gagal bayar pinjaman. Kemudian, setiap penyelenggara wajib menyampaikan kepada nasabah mengenai langkah-langkah yang akan ditempuh dalam hal terjadi keterlambatan pinjaman atau kegagalan pembayaran pinjaman.

 

Langkah-langkah penagihan tersebut antara lain pemberian surat peringatan, persyaratan penjadwalan atau restrukturisasi pinjaman, korespondensi dengan Penerima Pinjaman secara jarak jauh (desk collection), termasuk via telepon, email, atau bentuk percakapan lainnya. Kemudian, perusahan fintech juga harus memberi tahu kepada nasabah mengenai jadwal kunjungan atau komunikasi dengan tim penagihan, penghapusan pinjaman.

 

Apabila menggunakan pihak ketiga dalam penagihan, perusahaan fintech harus menggunakan pihak yang tidak tergolong dalam daftar hitam otoritas (harus tersertifikasi) ataupun dari Asosiasi. Kemudian, perusahaan fintech juga dilarang menggunakan cara intimidatif, kekerasan fisik dan mental ataupun cara-cara lain yang menyinggung SARA atau merendahkan harkat, martabat, serta harga diri Penerima Pinjaman, di dunia fisik maupun di dunia maya (cyber bullying) baik terhadap Penerima Pinjaman, harta bendanya, ataupun kerabat dan keluarganya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.