Geliat industri financial technology (fintech) tidak bisa lagi dipandang sebelah mata. Bahkan, industri ini digadang-gadang menggantikan peran perbankan konvensional di masa depan. Sayangnya, masih ada satu hambatan bagi industri fintech saat ini yakni ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang hukum keuangan digital. Terlebih, fintech memiliki keunikan berupa transaksi tanpa mengharuskan tatap muka dan mampu beroperasi tanpa dibatasi ruang dan waktu.
Melihat kondisi tersebut, Direktur Eksekutif Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech), Ajisatria Suleiman mengatakan saat ini industri fintech membutuhkan lawyer yang tidak hanya mampu menangani persoalan hukum tapi juga memahami karateristik fintech itu sendiri. Menurut Aji, industri fintech yang bersifat dinamis ini menjadi tantangan tersendiri bagi para ahli hukum.
“Terkait kompetensi, (industri fintech) butuh sarjana hukum yang mampu menjadi partner, inovator dan mencari solusi. Saat ini, banyak lawyer yang memposisikan bukan sebagai partner, tapi sebagai blocker (penghambat),” kata Aji kepada Hukumonline usai acara yang dihadiri para dosen di bidang keuangan dan perbankan di Jakarta, Senin (6/8/2018). Baca Juga: Aspek Hukum Fintech di Indonesia yang Wajib Diketahui Lawyer
Aji menjelaskan para ahli hukum khususnya yang berprofesi sebagai lawyer sering menanggapi inovasi baru dari fintech ini bertentangan dengan peraturan yang ada. Padahal, belum tentu terdapat pelanggaran dari inovasi tersebut. “Mana kala ada inovasi baru, attitude-nya langsung menganggap adanya peraturan yang dilanggar. Padahal, kalau direnungkan lebih dalam, bisa dicari celah hukum logis untuk mengizinkan inovasi tersebut,” tutur Aji.
Dia melanjutkan para lawyer juga jangan hanya terpaku dengan permasalahan legal formal saja, tapi juga harus memahami substansi peraturan yang disusun regulator tentang aturan main industri ini. Sehingga, para ahli hukum tersebut mampu berkontribusi positif terhadap perkembangan industri fintech. “Agar bisa menjadi partner yang handal, sang lawyer harus paham logika hukum dasar (industry fintech), sehingga tidak terpaku dengan legal formal, tapi memahamai substansi pengaturannya,” jelasnya.
Sementara itu, Project Manager Program Kerja Sama HSBC-PSF dan Ekonom Sampoerna University, Wahyoe Soedarmono menjelaskan kehadiran fintech saat ini mampu mengubah pola bisnis industri keuangan yang sudah terbentuk sejak lama. Menurutnya, kondisi ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi industri keuangan konvensional seperti perbankan.
Wahyoe menilai perlu kolaborasi antara fintech dengan industri keuangan lain, seperti perbankan yang diharapkan mampu saling mengisi kebutuhan masing-masing pihak. Hal tersebut menurutnya terjadi karena perkembangan fintech hingga saat ini juga tidak lepas dari industri keuangan konvensional termasuk perbankan.