Konferensi Nasional Hukum Tata Negara ke-5 digelar di Batusangkar Sumatera Barat sejak 9 hingga 12 November 2018. Kegiatan dibuka langsung oleh Dirjen Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM, Widodo Eka Tjahjana. Acara tersebut diikuti 300 peserta yang datang dari berbagai daerah.
Bagi kalangan akademisi dan pakar hukum tata negara acara tersebut dirasa penting. Walhasil para hakim Mahkamah Konstitusi (MK), seperti I Dewa Gede Palguna, Manahan Sitompul, Suhartoyo, dan Saldi Isra hadir dalam kesempatan itu. Mantan hakim MK seperti Harjono dan Mahfud MD pun juga nampak dalam kegiatan tersebut.
Berbagai macam forum seperti Focus Group Disccusion dengan tema ‘Politik Hukum Regulasi Pemilu, Pencegahan, dan Penanganan Politik Uang dalam Pemilu’. Serta ‘Penataan Kewenangan dan Hubungan Antar Lembaga Penyelenggara Pemilu’ dengan tema ‘Penyelesaian Sengketa Proses dan Hasil Pemilu’.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) MPR Ma'ruf Cahyono mengatakan acara tersebut mampu memberi masukan yang positif dan kualitatif sesuai dengan perkembangan terbaru. Diharapkan masyarakat pun terus belajar dengan menjadi peninjau pada perhelatan yang membahas masalah secara akademis dan praktis terkait dengan tata negara dan layanan sekretariat jenderal.
Sementara tenaga ahli MPR, Siti Aulia berpandangan konferensi nasional hukum tata negara tersebut amatlah positif dan banyak manfaatnya. Apalagi dilakukan menjelang dan bersamaan dengan Pemilu 2019. “Kegiatan ini memberi banyak masukan bagi penyelenggaraan negara. Kegiatan ini memberi sumbangan yang besar pada demokrasi," ujarnya.
Dalam kegiatan itu, MPR tak hanya mengirim delegasi, namun juga ikut dalam pameran. Di stand yang ada, MPR membagikan publikasi kinerja wakil rakyat. Stand yang ada dibanjiri oleh peserta konferensi. Bahkan, pengunjung selain tertarik dengan brosur juga senang dengan cinderamata.