Senin, 12 November 2018

Begini Mekanisme Pengelolaan Hasil Karya Cetak dan Karya Rekam

Mulai penerimaan, pengadaan, pencatatan, pengolahan, penyimpanan, pendayagunaan, pelestarian hingga pengawasan oleh Perpustakaan Nasional dan atau Perpustakaan Provinsi.
Rofiq Hidayat
Gedung MPR/DPR. Foto: RES

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam nyaris disahkan menjadi UU dalam rapat paripurna pekan lalu. Namun pemerintah meminta penundaan untuk mengesahkan RUU yang seluruh materi muatannya telah rampung pembahasannya oleh Panitia Kerja (Panja) dengan pemerintah. Lantas seperti apa mekanisme pengelolaan hasil karya cetak dan rekam ini.  

 

Mengutip draf RUU Karya Cetak dan Karya Rekam ini mengatur mekanisme pengelolaan sebanyak 13 pasal, mulai Pasal 15 hingga Pasal 28. Pengaturan pengelolaan hasil karya cetak dan rekam ini oleh Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan tingkat provinsi yang meliputi penerimaan, pengadaan, pencatatan, pengolahan, penyimpanan, pendayagunaan, pelestarian hingga pengawasan.

 

Pengelolaan tersebut mesti memperhatikan perlindungan hak kekayaan intelektual setiap karya. Keberadaan RUU tersebut menjadi bagian instrumen memberikan perlindungan terhadap hak intelektual setiap hasil karya individu ataupun kelompok. Dalam melakukan pengelolaan koleksi serah simpan karya cetak dan karya rekam ini mesti sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Perpustakaan Nasional.

 

Tanggung jawab pengelolaan hasil karya serah simpan karya cetak dan karya rekam ini berada pada Kepala Perpustakaan Nasional dan Kepala Perpustakaan tingkat Provinsi. Kata lain, Perpustakaan Nasional berfungsi pula sebagai perpustakaan yang melestarikan seluruh hasil karya cetak dan karya rekam yang terbit di Indonesia.

 

Perpustakaan Nasional juga bertanggung jawab secara berkelanjutan secara terus-menerus melakukan peningkatan kualitas pengelolaan hasil serah simpan karya cetak dan karya rekam. Caranya, Perpustakaan Nasional dapat bekerja sama dengan pihak lain baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dengan begitu, diharapkan upaya peningkatan kualitas pengelolaan hasil serah simpan karya cetak dan karya rekam dilaksanakan secara optimal dan efektif.

 

Sesuai amanat RUU yang nantinya bakal disahkan menjadi UU ini, bentuk kerja samanya antara lain melalui pembuatan nota kesepahaman dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan/urusan luar negeri atau perwakilan Indonesia di luar negeri. Baca Juga: Urung Disahkan, Ini Poin Penting RUU Karya Cetak dan Karya Rekam

 

Ruang lingkup menghimpun karya cetak dan karya rekam ada dua hal. Pertama, hasil karya warga negara Indonesia mengenai Indonesia yang diterbitkan atau dipublikasikan di luar negeri yang dibuat tidak melalui penelitian mesti diserahkan ke Perpustakaan Nasional. Kedua, hasil warga negara asing mengenai Indonesia yang diterbitkan atau dipublikasikan di luar negeri yang tidak dibuat di Indonesia, maka mesti diserahkan ke Perpustakaan Nasional.

 

Kemudian Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan tingkat provinsi melakukan pencatatan hasil serah simpan karya cetak dan karya rekam yang telah diterimanya. Pencatatan dilakukan dalam rangka menginventarisir hasil serah simpan karya cetak dan karya rekam untuk masuk dalam sistem pendataan. Pencatatan dimaksu disesuaikan dengan perkembangan teknologi.   

 

Selanjutnya, hasil koleksi karya cetak dan karya rekam yang diterima Perpustakaan Nasional dan perpustakaan tingkat provinsi diolah dan digunakan sebagai bagian dasar penyusunan bibliografi nasional Indonesia dan daerah.

 

Penyimpanan hingga pengawasan

RUU Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam pun mengatur mekanisme penyimpanan. Ada keharusan Perpustakaan Nasional dan perpustakaan tingkat provinsi menyediakan  sarana dan prasarana melakukan penyimpanan untuk menjaga dan melindungi fisik dan isi koleksi serah simpan hasil karya cetak dan karya rekam ini.

 

Dalam hal pendayagunaan, Perpustakaan Nasional dan perpustakaan tingkat provinsi terbatas untuk kepentingan pendidikan, penelitian, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu, Perpustakaan Nasional dan perpustakaan tingkat provinsi melakukan pelestarian secara fisik dan isi koleksi serah simpan tersebut.

 

Pelestarian dilakukan secara preventif dan kuratif sesuai perkembangan teknologi. Sedangkan Perpustakaan Nasional dan perpustakaan tingkat provinsi juga berfungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban serah simpan ini. Nah pengawasan tersebut dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait.

 

“Mengenai pengelolaan hasil serah simpan karya cetak dan karya rekam sebagaimana diatur Pasal 15 sampai dengan Pasal 27 diatur dengan Peraturan Pemerintah” demikian bunyi Pasal 28 draf RUU Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam ini.  

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua