Senin, 19 November 2018

Ini PR Besar Revisi UU Jaminan Fidusia

Membenahi celah sudah difidusia, difidusiakan kembali tanpa resmi tercatat.
Hamalatul Qur'ani
Focus Group Discussion tentang Kajian Perubahan UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Jumat, (16/11). Foto: HMQ

Pencatatan objek fidusia berdasarkan UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF) dinilai masih belum mampu memberikan jaminan kepastian soal eksekusi. Alasannya, tak ada mekanisme tertentu untuk mengetahui peralihan objek fidusia kepada pihak ketiga, keempat dan seterusnya (refidusia objek fidusia, -red).

 

Persoalannya lagi, benda bergerak tak memiliki tanda kepemilikan yang kuat layaknya benda tidak bergerak yang kepemilikannya harus ditandai dengan sertifikat kepemilikan (vide: 616 KUHPerdata). Perbedaan ketentuan ini jelas melahirkan perbedaan konsekuensi, di mana benda tidak bergerak akan sulit dijaminkan kembali karena setiap orang akan melihat sertifikat kepemilikannya. Sebaliknya benda bergerak akan sangat mudah dipindah tangankan.

 

Artinya, kata Ketua Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) Ricardo Simanjuntak penguasaan atas kebendaan tidak bergerak ini tak lantas diartikan sebagai ‘kepemilikan’, berbanding terbalik dengan dasar kepemilikan benda bergerak yang hanya ditandai dengan adanya ‘penguasaan’ atas benda tersebut (vide: pasal 1977 KUHPerdata). Padahal penguasaan atas objek fidusia jelas sangat mudah dialihkan. Akhirnya, kreditor akan kewalahan mengeksekusi objek fidusia manakala debitor cidera janji membayar hutang.

 

Sumirnya pengaturan soal kepemilikan objek fidusia itu jelas mengakibatkan rumitnya proses eksekusi objek fidusia oleh kreditor. Padahal, dokumen yang mendasari perjanjian kebendaan, baik bergerak maupun tidak bergerak bersifat eksekutorial atau setara dengan kekuatan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (vide: Pasal 224 HIR).

 

“Langsung eksekusi, tidak perlu diajukan gugatan lagi,” tukas Ricardo dalam Focus Group Discussion tentang Kajian Perubahan UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Jumat, (16/11).

 













Dasar Kepemilikan Benda Tak Bergerak



Dasar Kepemilikan Benda Bergerak



Pasal 616 KUHPerdata:



“Penyerahan atau penunjukan barang tak bergerak dilakukan dengan pengumuman akta yang bersangkutan dengan cara seperti yang ditentukan dalam Pasal 620.”



Pasal 1977 KUHPerdata:



“Barangsiapa menguasai barang bergerak yang tidak berupa bunga atau piutang yang tidak harus



di bayar atas tunjuk, dianggap sebagai pemiliknya sepenuhnya.”


 

Pada praktiknya, Ricardo menyebut perpindahan benda bergerak yang tak memiliki dasar kepemilikan berupa sertifikat hak memang akan sulit dikenali di lapangan, terlebih jika barang itu telah berpindah tempat atau penguasaan.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua