Jumat, 30 November 2018

Meninjau Pemidanaan Pencemaran Nama Baik di Internet Oleh: Eka Nugraha Putra*)

 

Kedua, Merujuk pada definisi “Orang” sebagai Subjek Hukum dalam UU ITE pun pada penerapannya untuk kasus pencemaran nama baik menimbulkan celah hukum tersendiri, karena jelas hanya individu yang memiliki perasaan tercemar nama baiknya atau terhina oleh individu lainnya, tidak mungkin hal ini dimiliki oleh badan hukum. Katakanlah pencemaran nama baik di Indonesia tetap mencantumkan badan hukum sebagai subjek hukum yang menjadi korban pada perbuatan tersebut, siapakah yang paling representatif untuk menyatakan bahwa sebuah institusi, lembaga, organisasi atau bahkan kota sedang terhina, sementara perasaan terhina adalah sesuatu yang sangat objektif dan tidak mungkin sama secara kolektif.

 

Kasus Florence (2014) di Yogyakarta adalah salah satu contoh bahwa penegakan hukum untuk kasus pencemaran nama baik di Indonesia masih kabur ruang lingkupnya. Bahwa kota Yogyakarta sebagaimana badan hukum lainnya tidaklah memiliki perasaan subjektif seperti manusia sebagai subjek hukum individu, maka pelaporan Florence untuk tindak pidana Pasal 27 Ayat 3 UU ITE pun memiliki kekaburan fakta hukum terkait dengan siapa yang sebetulnya dicemarkan nama baiknya.

 

Contoh yang paling mutakhir adalah pelaporan Ahmad Dhani sebagai tersangka pencemaran nama baik atas pernyataannya di sebuah video. Jelas di dalam video kata-kata makian tersebut tidak menyebut nama atau pihak-pihak tertentu, namun pelaporan tetap terjadi bahkan Ahmad Dhani telah resmi menjadi tersangka. Patut dipertanyakan, mengingat fakta hukum yang terjadi dalam video tersebut sulit dibuktikan sebagai pencemaran nama baik, terkhusus siapa yang dicemarkan nama baiknya.

 

Ketiga, beberapa kasus yang penulis sebutkan di atas sebetulnya semakin memperjelas bahwa ada masalah mendasar terkait Batasan ekspresi seperti apa yang seharusnya dianggap sebagai pencemaran nama baik. Pada kasus Prita terdahulu, apa yang disampaikannya dalam mailing list adalah bentuk keluhan sebagai pasien, dalam hal ini konsumen dari sebuah pelayanan kesehatan. Sementara pada kasus Florence dan Ahmad Dhani, keduanya menyampaikan opini mereka tentang sebuah situasi atau kondisi.

 

Hal yang perlu dikaji di sini adalah apakah layak sebuah keluhan atau opini dipidanakan? Tidakkah itu merupakan bagian dari hak manusia tersebut untuk mengekspresikan pendapatnya? Ketika secara tegas beragam instrumen hukum internasional menyatakan bahwa kebebasan berekspresi seseorang tidak bisa diintervensi, maka dasar pelaporan banyaknya kasus pencemaran nama baik di Indonesia seharusnya memperhatikan bahwa opini bukanlah sesuatu yang seharusnya dapat dianggap sebagai sebuah bentuk kejahatan.

 

Tidak bisa dipungkiri, bahwa mendekati Pemilu tahun depan, penyalahgunaan Pasal 27 Ayat 3 UU ITE rentan terjadi, ketidaksukaan seseorang terhadap sebuah pernyataan bisa berujung pelaporan, walaupun hal tersebut tidak memenuhi unsur pencemaran nama baik. Jaminan demokrasi yang berjalan di Indonesia dapat dimulai dengan menghapuskan sanksi pidana pada tindakan pencemaran nama baik. Menempatkan hukuman bagi pelaku pencemaran nama baik dengan ganti rugi materiil atau imateriil kepada korban akan jauh lebih tepat serta sesuai dengan tujuan keadilan.

 

Tentu tidak mungkin pasal pencemaran nama baik dihapuskan, karena disitulah limitasi antara berekspresi yang bebas dan ekspresi yang melawan hukum. Langkah berikutnya yang dapat dipertimbangkan adalah menentukan tipe ekspresi apa saja yang melawan hukum menurut Undang-Undang, beberapa contoh tipe ekspresi yang bisa dipertimbangkan sebagai bentuk ekspresi melawan hukum adalah penyampaian fakta yang salah dan secara jelas menyebut identitas seseorang, ekspresi yang berupa ajakan kekerasan atau memulai kekerasan, yang bisa dikaitkan untuk mengatur batasan ekspresi yang memberi ancaman pada ketertiban umum atau keamanan nasional. Dengan adanya pembatasan ekspresi tersebut, setidaknya kekaburan definisi dapat dihindari, mengingat definisi keamanan nasional akan bermuatan politis.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua